Reses Anggota DPRD Pekanbaru Lindawati Serap Beragam Masalah: Warga Minta Zonasi Dihapus, Pungli PPDB, Hingga Puskesmas Tidak Buka 24 Jam
Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai NasDem, Lindawati SE menjemput aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai NasDem, Lindawati SE menjemput aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya. Lindawati menggelar reses perdananya sejak dilantik sebagai wakil rakyat di lima kelurahan pada Dapil Pekanbaru II, meliputi Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur.
"Saya senang bertemu dengan masyarakat dan dapat menyerap langsung aspirasi serta masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan reses ini, saya menampung curhat warga agar segera dicarikan solusinya," kata Lindawati, Jumat (22/11/2024).
Dalam reses Masa Sidang I Tahun 2024 ini, Lindawati menggelar tatap muka langsung bersama warga di 5 kelurahan. Yakni Kelurahan Lembah Damai, Lembah Sari, Limbungan Baru, Sri Meranti dan Kelurahan Muara Fajar Barat.
"Reses selanjutnya, saya akan kembali menjemput aspirasi masyarakat di kelurahan lain di Dapil Pekanbaru II. Agar seluruh aspirasi masyarakat pada Dapil saya bisa diakomodir," kata Lindawati.
Ia menegaskan, pada prinsipnya dirinya tak membatasi waktu dan tempat kepada masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi. Sebab, jika hanya menunggu jadwal reses yang sudah ditetapkan DPRD, maka beragam masalah yang terus berkembang akan lama dituntaskan.
"Saya membuka komunikasi dengan masyarakat tidak saja pada saat reses. Namun kapan saja akan saya terima. Ini sebagai pertanggungjawaban sebagai wakil rakyat yang telah mendapat kepercayaan dari maayarakat," kata Lindawati.
Dalam reses yang dilakukan ini, animo masyarakat begitu terasa. Warga menyampaikan beragam persoalan dan masukan untuk ditindaklanjuti oleh Lindawati sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Masalah yang mengemuka di tengah masyarakat di antaranya problem klasik menyangkut sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi. Warga meminta agar sistem zonasi tersebut dihapus, karena telah menghalangi kesempatan siswa untuk dapat masuk ke sekolah negeri.
Selain itu, PPDB juga dinilai tidak transparan, karena setelah pengumuman justru masih ada siswa yang masuk lewat 'jalur khusus'. PPDB dinilai rentan praktik pungutan liar (pungli).
"Kami menduga terjadi praktik pungli dalam proses PPDB. Soalnya setelah pengumuman PPDB Online, justru masih ada penerimaan susulan yang dilakukan dengan tidak transparan," keluh seorang warga bernama Marni kepada Lindawati.
Warga juga berharap kepada Lindawati agar memperjuangkan pembangunan gedung sekolah baru di daerah Rumbai, khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kelurahan Sri Meranti. Sebab saat ini daya tampung sekolah negeri masih terbatas. Warga pun telah siap menghibahkan tanahnya untuk pembangunan sekolah dan nantinya akan diserahkan ke pemerintah.
Masalah lain yang dikeluhkan warga yakni soal pelayanan pada fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama sampai tingkat lanjutan. Kerap kali warga pengguna BPJS Kesehatan mendapati faskes yang tidak buka 24 jam. Akibatnya, ketika malam hari, warga kesulitan berobat.
"Padahal, dalam keadaan tertentu kita perlu berobat terkadang malam atau dini hari. Namanya juga sakit, kita tak bisa memprediksi kapan sakitnya," kata Dona, warga lainnya.
Persoalan infrastruktur juga dikeluhkan oleh warga. Kepada Lindawati masyarakat meminta agar pemerintah segera memperbaiki jalan berlubang dan saluran drainase yang rusak.
Warga Kelurahan Lembah Damai, Limbungan Baru dan Lembah Sari dan Limbungan mengeluh karena aliran air yang datang dari Camp PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada musim hujan, sehingga daerah tersebut menjadi langganan banjir.
Warga pun meminta agar PT PHR menunjukkan kepedulian kepada warga sekitar operasionalnya dengan melakukan peningkatan dan pengendalian infrastruktur.
Masalah Program Keluarga Harapan (PKH) juga dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Problemnya, banyak penerima PKH justru tergolong sebagai keluarga yang sudah mampu secara ekonomi. Tapi, pada sisi lain, keluarga yang tidak mampu ada yang belum masuk dalam penerima PKH.
Respon Lindawati
Setelah mendengar aneka curhat warga tersebut, Lindawati berjanji akan menindaklanjuti. Ia akan membawa aspirasi masyarakat tersebut dalam rapat kerja di Komisi III DPRD Pekanbaru. Selain itu, ia akan melakukan komunikasi dengan OPD dan stakeholders terkait agar masalah yang dihadapi masyarakat bisa segera diatasi.
Menurutnya, penataan ulang PPDB dan zonasi dalam penerimaan siswa baru harus segera dilakukan. Ia meminta agar Dinas Pendidikan melakukan PPDB secara transparan dan berkeadilan.
"Ke depan, tidak boleh lagi ada pungli dalam PPDB. Termasuk pungutan lain kepada siswa dalam bentuk pengadaan seragam sekolah yang memberatkan. Kasihan masyarakat dari ekonomi bawah harus menanggung beban yang berat agar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri," kata Lindawati.
Ia juga meminta agar Dinas Sosial segera melakukan evaluasi terhadap kelompok penerima PKH. Penyempurnaan data penerima PKH harus selalu dilakukan secara periodik agar tepat sasaran.
"PKH itu khusus untuk keluarga tak mampu. Jadi, harus tepat sasaran. Jangan sampai warga miskin tidak masuk dalam kelompok penerima PKH. Dinas Sosial harus segera mengevaluasinya," kata Lindawati.
Lindawati juga meminta agar PT PHR memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional dan perkantorannya. Ia juga sempat menyinggung distribusi dana CSR perusahaan yang mestinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Saya kira untuk perusahaan sekelas PHR harus transparan dalam pengelolaan dana CSR nya. Libatkan masyarakat sebagai sistem pendukung," kata Lindawati. (R-03)
