Gerak Cepat PI Blok Rokan, Jhon Armedi Antar Surat Penunjukkan BUMD PT Riau Petroleum ke SKK Migas
Kabiro Ekonomi dan SDA Setdaprov Riau, Dr Jhon Armedi Pinem MT menyerahkan surat Gubernur Riau tentang penunjukkan BUMD pengelola PI di WK Rokan. Foto: Istimewa
SM News, Jakarta - Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Dr Jhon Armedi Pinem MT menyerahkan surat Gubernur Riau tentang penunjukan BUMD sebagai pengelola participating interest (PI) 10 persen di Blok Rokan. Adapun BUMD yang ditunjuk yakni PT Riau Petroleum yang telah diserahkan ke SKK Migas di Jakarta, Jumat (3/12/2021) pagi tadi.
"Tadi baru kita sampaikan surat Gubernur Riau tentang penunjukkan BUMD sebagai pengelola PI 10 persen di wilayah kerja Rokan ke SKK Migas di Jakarta," kata Jhon Armedi lewat pesan singkat, Jumat.
Jhon menyatakan langkah percepatan PI Blok Rokan menjadi prioritas Gubernur Riau untuk segera dituntaskan. Apalagi, tahapan untuk mendapatkan PI secara efektif setidaknya harus menempuh 10 langkah.
"Surat penunjukkan BUMD ini merupakan langkah atau tahapan keempat. Jadi, ada 6 tahapan lagi. Kita optimis bisa digesa agar PI segera dapat direalisasikan secepatnya," kata Jhon Armedi.
PT Riau Petroleum dalam mengelola PI di Blok Rokan lewat pembentukan anak perusahaan yang khusus. Hal tersebut berdasarkan rujukan tentang PI tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas. Aturan ini diteken saat Ignatius Jonan menjabat Menteri ESDM pada lima tahun lalu.
Participating Interest: Arti dan Tahapannya
Menurut Permen ESDM tersebut, PI adalah besaran maksimal sepuluh persen pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD atau BUMN. Saat ini Blok Rokan dikelola oleh PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), setelah masa kontrak Chevron habis. PI wajib dipenuhi oleh setiap kontraktor migas yang bisa ditawarkan ke BUMD maupun BUMN.
BUMD pengelola PI seluruh sahamnya wajib merupakan milik pemerintah daerah dan hanya menjalankan kegiatan usaha pengelolaan PI. Rencana pengelolaannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/ walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan migas yang disetujui rencana pengembangan usaha migas. Pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi/ kabupaten/ kota pada BUMD pengelola PI juga dikoordinasikan oleh gubernur.
Dasar pembagiannya ditentukan dari pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang akan diproduksikan. Pelamparan reservoir adalah formasi batuan di bawah permukaan bumi yang memiliki kandungan Minyak dan Gas Bumi serta memiliki hubungan terkait dalam satu sistem kesetimbangan alamiah. Perhitungannya dilakukan melalu hasil sertifikasi lembaga independen yang ditunjuk oleh para pihak.
Setiap BUMD hanya boleh mengelola PI 10% untuk satu wilayah kerja. Dengan demikian, jika sebuah BUMD telah mengelola wilayah kerja migas, maka pemda dapat membentuk BUMD yang baru.
Gubernur diberikan batas waktu maksimal 1 tahun untuk menyampaikan surat penunjukkan BUMD calon pengelola PI kepada SKK Migas yang ditembuskan ke Menteri ESDM. Selanjutnya Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada kontraktor untuk memulai penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah memenuhi ketentuan. Jika gubernur dalam batas 1 tahun tidak mengajukan BUMD pengelola, maka pemda dianggap tidak berminat dan penawaran PI 10% dinyatakan tertutup.
Selanjutnya setelah kontraktor menerima surat dari Kepala SKK Migas, maka kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara tertulis PI 10% kepada BUMD yang telah ditunjuk gubernur. BUMD pun wajib menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan secara tertulis kepada kontraktor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas, Kepala SKK Migas, dan gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 hari. Pada tahap ini BUMD sudah dapat melakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data terkait dengan wilayah kerja dan kontrak kerja sama.
Hasil uji tuntas dan akses data ini akan menentukan apakah BUMD akan meneruskan atau tidak meneruskan minat kesanggupan mengelola PI 10%. Jika minat diteruskan maka kontraktor dan BUMD menindaklanjutinya dengan proses pengalihan PI 10% sesuai dengan kontrak kerja samanya. Selanjutnya proses pengalihan PI tersebut akan mendapat persetujuan atau penolakan dari Menteri ESDM melalui Kepala SKK Migas maksimal 60 hari sejak pengajuan diterima.
Skema kerja sama antara kontraktor dengan BUMD dilakukan dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh ditanggung kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD atau perusahaan perseroan daerah. Adapun besaran kewajiban BUMD dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran. (*)
