Tiga Tahun Berkuasa: Gubernur Syamsuar Lakukan Demosi 'Massal' dan Nonjob-kan Dua Pejabat Eselon 2, Ini Daftarnya
Gubernur Riau, Syamsuar saat melantik 32 pejabat tinggi pratama Pemprov Riau, Rabu (1/12/2021). Foto: Net
SM News, Pekanbaru - Di tahun ketiga masa kekuasaannya memimpin Provinsi Riau, Gubernur Riau, Syamsuar menurunkan jabatan 6 pejabat tinggi pratama (eselon 2) dalam mutasi yang digelar pelantikannya pada Rabu (1/12/2021) kemarin. Keenam pejabat tersebut turun kelas menjadi eselon tiga.
Selain itu, Gubernur Syamsuar juga menonjob-kan dua pejabat eselon dua yang sama sekali kehilangan posisinya saat ini.
Adapun keenam pejabat yang mengalami demosi (penurunan jabatan) dari eselon dua menjadi eselon tiga yakni mantan Kadis Kominfo, Chairul Riski, mantan Kepala Kesbangpol, Kaharuddin dan mantan Kadisdik Zul Ikram.
Tiga orang lainnya yang diturunkan jabatannya menjadi eselon 3 yakni mantan Kadis Peternakan, Rahmat, mantan Dirut RSJ Tampan, Haznelli Juita dan mantan Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa, Agussalim.
BACA JUGA: Indra Lukman dan Chairul Riski Terdepak, Ini 32 Pejabat Eselon 2 yang Dilantik Gubernur Syamsuar
Sementara dua pejabat eselon dua yang dinonjob-kan yakni mantan Kadis ESDM, Indra Agus Lukman dan mantan Kepala Biro Umum, Iwan Kurniawan.
Satu orang pejabat eselon dua memilih menjadi pejabat yang fungsional yakni mantan Dirut RSUD Arifin Ahmad, dr Nuzely. Ia ingin fokus menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan menyatakan langkah demosi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tim panitia seleksi yang dibentuk Gubernur Syamsuar. Evaluasi dilakukan setelah lebih dari satu tahun masa jabatan. Ia menjelaskan para pejabat yang mengalami demosi akan dilantik hari ini, Kamis (2/12/2021).
Diwartakan sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar melantik sebanyak 32 pejabat tinggi pratama (eselon 2) dari sebanyak 41 posisi jabatan yang dievaluasi. Saat ini, ada 9 jabatan yang masih kosong dan akan kembali dibuka proses assesment menunggu arahan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (*)
