MBG Putar Arah! Kantin Sekolah Disiapkan Jadi Senjata Baru Hemat Triliunan Rupiah
Ilustrasi siswa antri mengambil makanan di kantin sekolah. (sumber: medcom.id)
JAKARTA, SabangMerauke News – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema fleksibel berbasis kantin sekolah. Strategi ini diarahkan untuk mempercepat pemerataan layanan gizi nasional. Perubahan tersebut muncul setelah evaluasi menyeluruh. Fokus utama kini tertuju pada efisiensi anggaran dan jangkauan yang diperluas.
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, mulai menggeser pendekatan lama. Pembangunan dapur baru tidak lagi menjadi prioritas utama. Fasilitas yang sudah tersedia akan dimaksimalkan. Kantin sekolah menjadi pilihan paling menonjol. Dapur umum dan fasilitas komunitas juga masuk skema. Semua diarahkan ke pusat pelayanan gizi.
Langkah ini terutama menyasar wilayah 3T. Kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi perhatian utama. Daerah tersebut selama ini menghadapi tantangan distribusi. Menurut Nanik, banyak wilayah 3T memiliki penerima terbatas. Sebagian daerah hanya memiliki puluhan penerima manfaat. Sebagian lainnya hanya ratusan orang.
"Karena 3T ada yang hanya 47 orang. Ada 81 orang," kata Nanik, Minggu, 7 Juni 2026. Kondisi tersebut membuat pembangunan dapur baru kurang efektif. Biaya yang dibutuhkan cukup besar. Jumlah penerima manfaat relatif kecil.
Karena itu, fasilitas yang telah tersedia dianggap lebih realistis. Kantin sekolah menjadi salah satu solusi. Dapur komunitas juga mendapat perhatian serius. "Intinya tidak harus membangun dapur baru," ujar Nanik.
Perubahan arah kebijakan ini langsung menjadi perbincangan. Banyak kalangan menilai pendekatan tersebut lebih praktis. Efisiensi anggaran menjadi alasan utama. Di balik strategi itu terdapat persoalan besar. Anggaran MBG masih menjadi perhatian publik. Setiap rupiah dituntut menghasilkan manfaat maksimal.
BGN mengaku terus mencari ruang penghematan. Sasaran penerima manfaat tidak akan dikurangi. Fokus diarahkan pada efisiensi operasional. Langkah tersebut muncul setelah pergantian kepemimpinan. Nanik menggantikan Dadan Hindayana. Pergantian ini membawa sejumlah penyesuaian kebijakan.
Meski ada perubahan pendekatan, tujuan program tetap sama. Anak-anak Indonesia tetap menjadi prioritas utama. Ibu hamil dan balita juga masuk sasaran. Di banyak daerah, kantin sekolah selama ini hanya pelengkap. Tempat membeli makanan ringan saat istirahat. Kini perannya berpotensi jauh lebih besar.
Kantin sekolah dapat menjadi pusat distribusi makanan bergizi. Pengawasan juga dinilai lebih mudah. Jarak distribusi menjadi lebih pendek. Konsep tersebut mendapat dukungan sejumlah kalangan. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, termasuk yang menyambut positif. Ia menilai sistem ini lebih efektif.
Menurut Said, pengalaman negara maju bisa menjadi pelajaran. Jepang dan China memiliki pendekatan serupa. Pengelolaan makanan dilakukan dekat dengan siswa. Sistem berbasis sekolah membuat makanan lebih segar. Risiko keterlambatan distribusi menjadi lebih kecil. Pengawasan mutu juga lebih sederhana.
Alih-alih melayani ribuan siswa sekaligus, layanan menjadi lebih terukur. Beban kerja terbagi ke banyak titik. Kualitas makanan lebih mudah dijaga. Meski demikian, kantin sekolah tidak menggantikan seluruh sistem. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tetap berperan penting. Fungsinya masih menjadi tulang punggung program.
Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, melihat manfaat lain. Menurutnya, kantin sekolah dapat menjadi solusi di wilayah terpencil. Banyak daerah sulit dijangkau dari dapur utama. Sekolah yang jauh dari pusat distribusi sering menghadapi kendala. Waktu tempuh menjadi masalah. Kualitas makanan berisiko menurun selama perjalanan.
Karena itu, pendekatan berbasis sekolah dianggap lebih adaptif. Solusi dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Tidak semua daerah membutuhkan pola yang sama. Hetifah juga mengingatkan soal standar operasional. Tidak semua kantin otomatis dapat digunakan. Persyaratan ketat tetap harus diterapkan.
Kualitas makanan menjadi perhatian utama BGN. Efisiensi tidak boleh mengorbankan mutu layanan. Standar keamanan pangan tetap wajib dipenuhi. Setiap fasilitas harus memenuhi persyaratan kesehatan. Kebersihan menjadi syarat mutlak. Kandungan gizi juga harus sesuai ketentuan.
BGN menyiapkan penguatan standar operasional. Kapasitas sumber daya manusia juga ditingkatkan. Sistem pengawasan diperketat secara bertahap. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menjelaskan penguatan tata kelola sedang dilakukan. "Pengendalian internal dan validasi data diperkuat," kata Agustina.
Menurut Agustina, integrasi data menjadi fondasi penting. Program membutuhkan informasi akurat. Kesalahan distribusi harus ditekan. Pengawasan juga dirancang lebih terstruktur. Setiap proses akan dipantau. Transparansi menjadi fokus utama.
Perubahan skema ini juga membuka ruang kolaborasi. BGN tidak bekerja sendirian. Banyak unsur dapat ikut berpartisipasi. Perusahaan negara memiliki peluang berkontribusi. Dunia usaha juga dapat terlibat. Program CSR menjadi salah satu jalur dukungan.
Yayasan sosial mendapat ruang yang sama. Komunitas lokal juga bisa berpartisipasi. Kolaborasi diharapkan memperluas jangkauan program. Di tengah pembahasan tersebut, dukungan datang dari KNPI. Organisasi kepemudaan itu menilai pelibatan kantin sekolah cukup strategis. Manfaatnya dinilai langsung dirasakan siswa.
Ketua Umum DPP KNPI, Ali Hanafiah, mendukung langkah tersebut. Menurutnya, anggaran dapat lebih tepat sasaran. Distribusi juga menjadi lebih transparan. "Anggaran bisa diterima lebih utuh siswa," ujar Ali Hanafiah.
Ali menilai pengalaman sebelumnya perlu menjadi pelajaran. Berbagai persoalan harus menjadi bahan evaluasi. Pembenahan menyeluruh perlu dilakukan. Ia berharap pola distribusi baru segera diterapkan. Tujuannya meningkatkan efektivitas program. Kepercayaan masyarakat juga dapat diperkuat.
Menariknya, konsep ini memiliki kemiripan dengan Jepang. Negara tersebut menerapkan sistem school meal. Program itu dikenal dengan pendekatan shokuiku.
Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menjelaskan bahwa pendekatan Jepang tidak hanya soal makanan. Program juga menjadi sarana pendidikan gizi. Anak-anak belajar memahami pola makan sehat.
Meski demikian, Takeda menilai setiap negara memiliki karakter berbeda. Indonesia tidak harus menyalin seluruh sistem. Adaptasi lokal tetap diperlukan.
Wilayah Indonesia memiliki tantangan geografis unik. Kondisi Papua berbeda dengan Sumatera. Karakter Kalimantan juga berbeda dari Jawa. Karena itu, fleksibilitas menjadi kata kunci. Setiap daerah membutuhkan pendekatan berbeda. Solusi seragam tidak selalu efektif.
Di balik seluruh perubahan tersebut terdapat tujuan besar. Program Makan Bergizi Gratis harus menjangkau lebih banyak masyarakat. Pemerataan layanan menjadi prioritas utama.
Kantin sekolah yang dulu dipandang sederhana kini mendapat peran baru. Dari tempat membeli jajanan, berubah menjadi bagian penting strategi nasional. Perubahan itu menjadi simbol arah baru program MBG. R-02
