Drama Tenda di Pekanbaru Berakhir Manis, SF Hariyanto Beri Janji Mengejutkan!
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menerima perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (ist)
RIAU, SabangMerauke News - Ketegangan urusan lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) mencair mulai perlahan. Pemerintah Provinsi Riau memberikan jaminan kenyamanan bagi ribuan warga yang bermukim dalam kawasan hutan. Warga dipersilahkan melanjutkan kegiatan ekonomi seperti biasa.
Kepastian ini muncul setelah pertemuan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau. Semua aspirasi mahasiswa maupun masyarakat Pelalawan ditampung rapi guna mencari solusi paling adil.
"Usulan-usulan yang masuk dalam forum dialog tadi segera didiskusikan secara internal," ujar SF Hariyanto. Dia menegaskan komitmen tinggi guna menjaga hak-hak dasar warga setempat. Pemerintah tidak ingin proses konservasi alam justru mengorbankan kesejahteraan ekonomi masyarakat bawah.
Langkah nyata sudah diambil melalui surat resmi menuju meja pemerintah pusat di Jakarta. Isinya mendesak penyediaan lahan pengganti sebagai kompensasi perpindahan warga dari zona inti hutan. Pemprov Riau mengaku tidak bisa bergerak sendiri tanpa restu kebijakan dari kementerian terkait.
"Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan dan surati ke pemerintah pusat," jelas Hariyanto. Data menunjukkan ada sekitar 10.600 hektare lahan yang saat ini diduduki masyarakat. Total warga terdampak mencapai 3.916 kepala keluarga yang menggantungkan hidup pada hasil bumi.
Proses relokasi sejauh ini memang baru menyentuh angka 633 hektare bagi 227 keluarga. Masih terdapat sisa kebutuhan lahan pengganti seluas 9.966 hektare yang belum terealisasi tuntas. Angka ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kementerian untuk segera memberikan kepastian hukum.
Pemerintah memberikan apresiasi tinggi kepada warga yang menunjukkan itikad baik selama proses ini. Banyak masyarakat secara sukarela menyerahkan sertifikat tanah mereka sebagai bagian dari administrasi relokasi mandiri. Kerja sama apik ini mempercepat pemetaan lahan yang akan dikembalikan ke fungsi hutan.
"Terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi," ucap Hariyanto. Ia memastikan transisi perpindahan ini akan berjalan tanpa ada tindakan kekerasan aparat. Jaminan keamanan menjadi prioritas utama agar warga tidak merasa terintimidasi saat bekerja.
Kabar paling menggembirakan bagi petani adalah izin tetap menggarap lahan selama masa tunggu. Warga dipersilakan melanjutkan kegiatan ekonomi seperti biasa tanpa perlu merasa cemas atau takut. Tidak akan ada gangguan operasional di lapangan selama skema relokasi belum siap sepenuhnya.
"Selama belum direlokasi, masyarakat jangan diganggu dan silakan tetap beraktivitas panen," tegas SF Hariyanto. Pernyataan ini sontak meredakan emosi massa yang sebelumnya sempat memblokade jalanan pusat kota. Kepastian izin panen merupakan napas segar bagi keberlangsungan dapur para petani sawit.
Dukungan politik juga mengalir deras dari Senayan untuk mempercepat penyelesaian konflik menahun ini. Siti Aisyah selaku Anggota Komisi III DPR RI melihat adanya kesepahaman luar biasa. Komunikasi dua arah terbukti ampuh meruntuhkan tembok ego sektoral antara pejabat dan rakyat.
"Sudah ada titik temu dan semua pihak sudah berhasil meredakan diri," ujar Siti Aisyah. Ia menilai kesiapan pemerintah dan kerelaan masyarakat adalah modal utama perdamaian jangka panjang. DPR RI berjanji mengawal ketat agar janji lahan pengganti tidak sekadar menjadi omon-omon.
Warga yang tadinya bersitegang kini mulai melunak melihat keterbukaan pintu dialog dari pemerintah. Mereka hanya meminta transparansi dalam setiap tahapan koordinasi bersama para pejabat di Jakarta. Harapannya, nasib ribuan jiwa di Tesso Nilo tidak lagi terkatung-katung tanpa ujung.
"Ingin bicara langsung dengan pusat melalui zoom agar ada kesepakatan bersama," ungkap Wendri. Perwakilan masyarakat ini berharap ada dokumen tertulis yang kuat sebagai payung hukum penyelesaian. Surat kesepakatan dipandang perlu guna mendorong proses relokasi yang jauh lebih berkeadilan nantinya.
Aksi massa yang semula direncanakan berlangsung sepekan akhirnya berakhir dengan suasana yang jauh lebih kondusif. Tenda-tenda di trotoar mulai dikemas seiring munculnya rasa percaya terhadap langkah nyata pemerintah provinsi. Tesso Nilo kini menunggu realisasi nyata dari janji manis yang tertulis dalam notulensi. R-02
