ASN Riau Pasti Girang? Plt Gubernur Sahkan WFH Tiap Jumat, Mobil Dinas Boleh Dibawa Pulang
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan arahan pada apel perdana ASN seusai libur Lebaran di halaman Kantor Gubernur Riau, Senin, 30 Maret 2026. (ist)
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau resmi merancang skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap Jumat. Kebijakan revolusioner ini diumumkan langsung pada apel perdana usai libur Lebaran, Senin, 30 Maret 2026. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyebut langkah ini sebagai jurus jitu menghadapi kiamat energi global.
Tekanan ekonomi dunia yang membuat harga minyak mentah melonjak di atas seratus dolar per barel memaksa pemerintah bersiasat. Pemprov Riau tidak ingin kecolongan anggaran hanya untuk urusan operasional kantor yang sebenarnya bisa diefisienkan. Rencana WFH satu hari seminggu ini menyasar aparatur yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
SF Hariyanto menegaskan langkah ini merupakan bentuk antisipasi nyata terhadap lonjakan harga komoditas dunia. "Kondisi ini perlu diwaspadai dengan melakukan antisipasi untuk mengencangkan ikat pinggang," ujarnya kepada ribuan ASN. Pernyataan SF Hariyanto tersebut dikutip dari arahan resmi saat memimpin apel gabungan di halaman kantor gubernur.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban subsidi BBM yang selama ini terserap oleh kendaraan operasional pelat merah. Penghematan energi menjadi napas baru agar keuangan daerah tetap stabil di tengah ketidakpastian geopolitik. Pelaksanaannya tinggal menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat sebagai payung hukum teknis bagi daerah.
Meskipun bekerja dari rumah, standar kualitas pelayanan masyarakat dipastikan tidak akan mengalami penurunan sedikit pun. Pegawai tetap diwajibkan melakukan koordinasi rutin melalui aplikasi telekonferensi atau Zoom pada hari Jumat tersebut. Disiplin kerja tetap menjadi harga mati meskipun raga para abdi negara tidak berada di kantor.
Mobil Dinas Parkir di Rumah
Aturan baru ini juga membawa konsekuensi ketat bagi penggunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas operasional. Mulai hari Jumat hingga Minggu, seluruh mobil dinas dilarang keras mengaspal untuk urusan pribadi maupun kedinasan. Fasilitas tersebut harus tetap berada di garasi rumah masing-masing pejabat tanpa ada tetesan BBM yang keluar.
Langkah ini diambil agar kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur sipil negara tetap terjaga dengan baik. Plt Gubernur Riau tidak ingin melihat kendaraan dinas berseliweran di pusat perbelanjaan saat jam WFH. Pengawasan ketat akan dilakukan secara langsung dengan melibatkan instansi penegak perda untuk memastikan aturan ini berjalan.
"Untuk kendaraan dinas pada hari Jumat sampai Minggu sebaiknya dirumahkan saja," tegas SF Hariyanto dengan nada bicara sangat serius. Instruksi ini berlaku bagi seluruh tingkatan pejabat di lingkungan Pemprov. Penggunaan kendaraan listrik mulai didorong sebagai solusi jangka panjang transportasi hijau bagi para pegawai daerah.
Larangan penggunaan BBM di akhir pekan dianggap mampu memangkas pengeluaran rutin pemerintah daerah secara signifikan. Hal ini juga menjadi bentuk empati aparatur terhadap masyarakat yang kini kesulitan menghadapi kenaikan harga energi. Pemprov Riau ingin memberikan contoh nyata bahwa penghematan harus dimulai dari lingkaran dalam kekuasaan.
Kantor Gelap dan AC Mati Total
Selain urusan bensin, sektor kelistrikan di gedung-gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi sasaran pembersihan biaya. SF Hariyanto meminta seluruh lampu ruangan dan perangkat pendingin udara dimatikan total selama masa WFH berlangsung. Hanya lampu bagian depan atau luar kantor saja yang diizinkan tetap menyala sebagai penerangan minimum.
Bahkan pada hari kerja biasa, penggunaan AC mulai dibatasi secara ketat mulai pukul delapan pagi. Ruangan kantor diminta memanfaatkan sirkulasi udara alami dengan membuka jendela lebar-lebar hingga pukul sepuluh pagi hari. Langkah nyeleneh ini dianggap efektif untuk mengurangi beban tagihan listrik bulanan yang selama ini membengkak sangat besar.
"Saya minta listrik dan AC itu dimatikan saja dari Jumat sampai Minggu," pintanya kepada seluruh kepala dinas. Instruksi ini bukan sekadar imbauan, melainkan perintah yang akan dievaluasi dampaknya pada bulan depan secara mendalam. Setiap kepala OPD wajib memaparkan perbandingan biaya listrik sebelum dan sesudah kebijakan WFH ini diterapkan.
Petugas Satpol PP bersama Sekretaris Daerah akan melakukan inspeksi mendadak ke kantor-kantor dinas pada akhir pekan. Jika ditemukan lampu atau AC masih menyala di ruangan kosong, sanksi administratif siap menanti pimpinan instansi terkait. Disiplin energi ini menjadi ujian bagi loyalitas aparatur terhadap instruksi penghematan yang sedang digalakkan pemerintah.
Evaluasi Bulanan Penyelamat Anggaran
Keberhasilan skema WFH dan penghematan energi ini akan diukur melalui angka-angka nyata di atas kertas laporan bulanan. Plt Gubernur Riau tidak ingin kebijakan ini hanya menjadi slogan kosong tanpa dampak pengurangan biaya operasional. Evaluasi ketat dilakukan setiap bulan untuk melihat seberapa besar efektivitas WFH terhadap penurunan tagihan utilitas kantor.
Setiap kepala dinas memikul tanggung jawab penuh atas perilaku hemat energi dari seluruh anak buah di bawahnya. Jika tagihan listrik tidak turun, maka kebijakan WFH di instansi tersebut terancam bakal dicabut kembali oleh pimpinan. Kompetisi sehat antarinstansi dalam hal efisiensi energi akan menjadi tolok ukur prestasi bagi para kepala daerah.
"Saya minta kepala OPD melakukan evaluasi bulan depannya mengenai besaran listrik yang dikeluarkan," sebut SF Hariyanto, menutup arahannya. Harapan besar tertumpu pada skema kerja baru ini agar mampu menjaga napas pembangunan di Provinsi Riau. Inovasi kerja remote menjadi bukti bahwa birokrasi Riau siap bertransformasi menuju sistem kerja yang modern. R-02
