Masih Bandel Soal LHKPN? Gaji ASN di Riau Terancam Ditahan
Ilustrasi kewajiban pelaporan pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi ASN Pemprov Riau. Foto: SM News/Created by Al
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Masih adanya pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang belum memenuhi kewajiban pelaporan pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi sorotan serius. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara tegas memperingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar segera patuh, bahkan menyiapkan sanksi keras bagi yang masih mengabaikan kewajiban tersebut.
Peringatan ini disampaikan langsung oleh SF Hariyanto saat memberikan arahan di Kantor Gubernur Riau, Senin (30/03/2026). Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan pajak dan LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dari integritas dan transparansi aparatur negara.
Berdasarkan laporan Inspektorat, masih ditemukan sejumlah ASN yang belum melaporkan kewajiban tersebut. Kondisi ini dinilai sebagai persoalan serius yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan jika tidak segera ditindaklanjuti.
“Saya melihat laporan dari Inspektorat terkait kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dan pajak. Masih ada beberapa pegawai yang belum melapor. Ini adalah bentuk ketaatan kita. Kalau selama ini belum ada sanksi, ke depan akan saya buat,” tegas SF Hariyanto.
Ia menilai, tanpa adanya ketaatan dari ASN terhadap aturan dasar seperti pelaporan pajak dan LHKPN, maka sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, langkah tegas menjadi opsi yang tidak bisa dihindari.
Sebagai bentuk keseriusan, SF Hariyanto mengungkapkan rencana penerapan sanksi administratif bagi ASN yang tidak patuh. Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah penahanan gaji bagi pegawai yang belum memenuhi kewajiban pelaporan.
“Saya minta 100 persen ASN di Pemprov Riau melaporkan LHKPN dan pajak. Ini tidak bisa ditawar. Kita ingin semua tertib dan patuh,” ujarnya dengan nada tegas.
Kebijakan ini, menurutnya, bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, melainkan sebagai upaya membangun budaya disiplin dan tanggung jawab di kalangan ASN. Ia ingin memastikan bahwa setiap pegawai memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari pelayanan publik.
Lebih jauh, SF Hariyanto juga menyoroti pentingnya menjaga sikap dan perilaku sebagai seorang ASN. Ia menekankan bahwa citra aparatur pemerintah di mata masyarakat sangat ditentukan oleh tindakan sehari-hari.
“Kita harus menjaga tindak tanduk dan perbuatan kita. ASN itu selalu dilihat masyarakat, jadi harus mencerminkan sikap yang baik,” katanya.
Menurutnya, kepatuhan administrasi harus berjalan seiring dengan etika dan integritas. ASN tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
Arahan tersebut disampaikan dalam momentum apel pagi yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah di halaman Kantor Gubernur Riau. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antar pegawai setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri.
SF Hariyanto menjelaskan bahwa halal bihalal baru dapat dilaksanakan pada pekan keempat Maret karena sebelumnya ASN masih menjalankan kebijakan Work From Anywhere (WFA) saat periode libur Lebaran.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan halal bihalal. Lebaran kemarin tanggal 21 kita masih WFA, jadi baru sekarang bisa berkumpul bersama,” jelasnya.
Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempererat kebersamaan sekaligus menyampaikan pesan penting terkait kedisiplinan dan kepatuhan ASN. Ia berharap, setelah momen Lebaran, seluruh pegawai dapat kembali bekerja dengan semangat baru dan komitmen yang lebih kuat.
Dalam penutup arahannya, SF Hariyanto mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan kekompakan dalam bekerja. Ia menilai, kinerja organisasi akan optimal jika seluruh pegawai berada dalam kondisi fisik dan mental yang baik serta memiliki semangat kebersamaan.
“Saya berharap kita semua menjaga kesehatan dan kekompakan. Dengan begitu, kita bisa bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tutupnya.
Langkah tegas yang diambil oleh Plt Gubernur Riau ini diharapkan menjadi titik balik dalam meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kewajiban pelaporan. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat serta ancaman sanksi yang jelas, diharapkan tidak ada lagi ASN yang mengabaikan kewajiban pelaporan pajak dan LHKPN. Ke depan, kepatuhan ini bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga budaya yang melekat dalam setiap aparatur pemerintahan di Riau. (R-05)
