Petani Berdarah-darah Dampak Larangan Ekspor CPO: Pupuk dan Herbisida Mahal
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengungkapkan dampak pasca pemberlakuan larangan sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO) serta turunannya. Foto: Net
SabangMerauke News - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengungkapkan dampak pasca pemberlakuan larangan sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO) serta turunannya.
Di mana harga pupuk, pestisida dan herbisida setiap hari naik drastis.
"Sampai saat ini belum ada penjelesan dari pemerintah mengenai naiknya harga pupuk, yang terjadi hampir setiap minggu bahkan setiap hari. Sebagai contoh di Riau, kenaikan harga pupuk ditingkat petani kelapa sawit bisa mencapai 150 persen," ujar Sekretaris Jendral SPKS, Mansuetus Darto dalam keterangan resminya, Jumat (13/5/2022).
Oleh sebab itu, dia menuturkan, para sekitar petani sawit meminta agar pemerintah segera mengawasi dan memberikan kebijakan yang tepat untuk melindungi petani sawit dari harga input produksi yang semakin tinggi.
Tak hanya itu, Darto juga menyebut, pasca kebijakan larangan ekspor CPO ditetapkan, harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani mengalami penurunan.
Sebagai contoh, dia memaparkan, penetapan harga TBS kelapa sawit di Provinsi Riau untuk periode 11-18 Mei 2022, telah terjadi penurunan harga sebesar Rp972,29 per kg menjadi Rp2.947,58 per kg untuk sawit umur 10 - 20 tahun.
Padahal, sebelumnya pada periode 27 April-10 Mei 2022, harga TBS kelapa sawit umur 10-20 tahun di Riau ditetapkan Rp3.919,87 per kg.
"Penurunan harga TBS kelapa sawit di tingkat petani menjadi tanda tanya besar, dasar atau rumus apa yang digunakan untuk menetapkan harga TBS kelapa sawit saat ini. Apakah harga CPO dan kernel turun secara drastis?," ucapnya.
Lanjut, dia mengatakan, sebab jika dibandingkan dengan Malaysia, harga TBS di sana tidak turun, masih diharga sekitar Rp5.000 per kg.
Sehingga para petani kelapa sawit meminta pemerintah segera mengawasi dan mengambil tindakan hukum yang tegas kepada pabrik kelapa sawit/perusahaan dari tingkat trader, grower hingga produsen yang ikut andil dalam menentukan harga TBS kelapa sawit secara sepihak.
"Sebab, praktik penyimpangan ini bisa merugikan petani sawit," pungkasnya. (*)
