Sekda Kepulauan Meranti Bambang Curhat ke Banggar DPR RI: DBH Migas Anjlok Tinggal Rp 59 Miliar, DBH Sawit Nihil
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto curhat (curahan hati) ke Badan Anggaran DPR RI dalam pertemuan di Balai Serindit Pekanbaru, Selasa (26/3/2024). Foto: Ali Imran
SABANGMERAUKE News, Riau - Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto curhat (curahan hati) ke Badan Anggaran DPR RI dalam pertemuan di Balai Serindit Pekanbaru, Selasa (26/3/2024). Bambang mengeluhkan perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Kepulauan Meranti tahun 2024 yang turun drastis.
Anjloknya DBH Migas terjadi dalam jumlah yang fantastis. Jika tahun 2023 lalu, Pemkab Meranti mendapat DBH Migas sebesar Rp 115 miliar, namun tahun 2024 ini hanya tinggal sebesar Rp 59 miliar.
"Tahun ini DBH Migas Meranti mengalami penurunan terbesar, di mana DBH yang bakal diterima hanya Rp 59 miliar, sedangkan tahun sebelumnya dari Rp115 miliar," ujar Bambang.
Angka tersebut kata Bambang, berbanding terbalik dengan jumlah lifting migas Meranti yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2023 lifting migas Meranti sebesar 1,9 juta barel, dan tahun 2024 ini naik menjadi 2,240 juta barel.
"Tapi jumlah DBH yang diterima Meranti malah turun hampir 50 persen. Inilah yang menjadi persoalan bagi kami sebagai daerah penghasil migas," tukasnya.
DBH Sawit Nihil
Bambang juga curhat lantaran daerahnya tidak menerima DBH kelapa sawit. Hal itu dikarenakan pemerintah pusat menilai Meranti tidak berbatasan langsung dengan dengan kabupaten penghasil sawit.
"Kepulauan Meranti berbatasan dengan selat bukan dengan kabupaten, karena dulunya merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis," terang Bambang.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan Pemprov Riau untuk menyurati Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
"Kiranya apa yang menjadi keluhan kami ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat, terutama Banggar DPR RI," tegasnya.
Dana Transfer ke Riau Turun
Sementara itu, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan realisasi alokasi dana transfer daerah dan dana desa untuk Riau mengalami penurunan yang signifikan. Dengan begitu, ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya terhadap Provinsi Riau.
"Dari data pemerintah provinsi Riau, tren realisasi alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Riau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kami berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya kepada daerah penghasil seperti Provinsi Riau," katanya.
Sebagaimana diketahui, kunjungan kerja Banggar DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBN.
Ikut mendampingi Sekda Bambang, Sekretaris DPMPTSP Kepulauan Meranti Afrinal Yusran, dan Kepala Bagian Umum Sekda Kepulauan Meranti Tarmizi. (R-01)
