Kepemimpinan Pj Bupati Herman Bawa Kabupaten Indragiri Hilir Fokus Atasi Problem Daerah dan Ciptakan Stabilitas Ekonomi-Politik
H. Arifin S.Sos, MM, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Tembilahan - Kepemimpinan Penjabat Bupati Herman menunjukkan capaian positif dalam membawa perubahan nyata di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sejumlah terobosan penting telah dilakukan, diawali penataan secara fundamental keuangan dan birokrasi daerah.
Setelah dilantik mengisi kekosongan jabatan Bupati Indragiri Hilir yang ditinggalkan HM Wardan pada November 2023 lalu, Pj Bupati Herman diketahui telah mengambil sejumlah langkah strategis dan berani untuk menciptakan kestabilan keuangan daerah. Hal tersebut diawali dengan percepatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024 bersama DPRD Indragiri Hilir.
Hanya dalam tiga hari sejak dilantik, Herman melakukan rasionalisasi anggaran guna menekan defisit keuangan daerah dari sebesar Rp 444 miliar menjadi Rp 364 miliar. Langkah itu ditempuh sebagai upaya efisiensi anggaran dan menciptakan keuangan daerah yang lebih sehat serta stabil.
Mengetahui sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai APBD 2023 mengalami tunda bayar jelang akhir tahun anggaran, Herman melakukan rasionalisasi anggaran untuk mengurai minusnya APBD.
Pj Bupati Herman langsung memerintahkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat proses tender lelang beberapa saat APBD 2024 disahkan. Kebijakan ini tentunya bertujuan memaksimalkan capaian proyek infrastruktur yang diselesaikan tepat waktu dan mencegah terjadi tunda bayar di akhir tahun 2024.
Terobosan lain yang dilakukan Pj Bupati Herman yakni mencanangkan gerakan tanam padi seluas 3000 hektare yang didukung oleh Kodim 0314/Inhil. Gerakan ini untuk mendukung program kedaulatan pangan guna memenuhi kebutuhan beras lokal serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
Herman juga telah mengaktifkan kembali pengoperasian Pelabuhan Parit 21 yang telah lama mati suri. Upaya untuk membuka kembali kran ekspor kelapa ke negara-negara tetangga diprioritaskan guna menjaga harga kelapa lokal dapat stabil sehingga petani kelapa bisa mendapatkan harga yang layak.
Dari sisi birokrasi, Herman juga menekankan ke setiap OPD agar memaksimalkan kinerja birokrasi, sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai pada tahun 2024 ini. Optimalisasi target kerja pemerintah dilakukan dengan kombinasi pendekatan digitalisasi dan konvensional untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan paripurna.
Memasuki bulan Ramadhan ini, Pemkab Inhil juga terus melaksanakan operasi pasar murah di hampir setiap kecamatan guna membantu masyarakat untuk mengurangi beban ekonomi di tengah kenaikan harga sembako.
Kebijakan lain yang cukup berani dilakukan Herman dengan melakukan penertiban warung remang-remang Kelapa Gading yang terindikasi sebagai tempat maksiat di Jalan Soebrantas, Tembilahan Kota pada Februari lalu.
Tak sampai sebulan, tepatnya pada Minggu (10/3/2024) atau dua hari sebelum memasuki bulan suci Ramaan, Herman kembali menertibkan warung-warung yang juga terindikasi menjadi tempat ajang maksiat di belakang Pasar Dayang Suri. Loksi ini tak jauh dari Masjid Al-Huda dimana masjid tersebut telah menjadi ikon dan kebanggan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.
Herman menempuh langkah tegas itu bukan tanpa alasan. Setelah sekian puluh tahun lamanya warung remang-remang berdiri di atas tanah milik pemerintah, keberadaannya telah menimbulkan keresahan di kalangan ulama, tokoh masyarakat serta cendikiawan bahkan masyarakat. Kalangan tokoh selama ini memang telah meminta Herman sebagai penjabat kepala daerah untuk segera mengambil tindakan.
Penertiban yang dilakukan Herman merupakan upaya mengembalikan citra Kabupaten Inhil yang dulunya dikenal sebagai kota ibadah. Keberanian Herman mendapat apresiasi dari mayoritas masyarakat Inhil agar tempat-tempat seperti itu tidak lagi dibiarkan. Walaupun ada segelintir orang tidak menyukai apa yang dilakukan Herman, namun itu dianggap sesuatu yang lumrah di era domokrasi saat ini.
Isu negatif yang menyebut terobosan Herman sebagai pencitraan dihembuskan segelintir orang demi memuluskan langkahnya untuk mencalonkan diri menuju pilkada serentak pada November 2024 dinilai tak berdasar dan langsung ditepis.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Inhil, Arifin menjelaskan apa yang dilakukan Herman adalah bentuk pertanggungjawaban untuk menjalankan program pemerintah yang telah disusun oleh pemerintah sebelumnya dalam upaya membangun Inhil menjadi lebih baik.
Menurut Arifin isu-isu dan penafsiran yang berkembang saat ini bisa dipahaminya, apalagi jelang perhelatan pesta demokrasi Pilkada serentak November 2024 mendatang. Menurutnya, nuansa dan tensi politik sudah mulai terasa, padahal pilkada serentak masih beberapa bulan lagi bahkan calonnya pun belum diketahui.
Arifin mengatakan pemerintah hari ini fokus melaksanakan kegiatan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan bersama DPRD. Terutama dalam melaksanakan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kemashalatan masyarakat Kabupaten Inhil. (Advertorial/Fitra Andriyan)
