Gawat! Sampel Ikan di Wilayah Blok Rokan Terkontaminasi Limbah B3, Terungkap dari Gugatan LPPHI Terhadap Chevron-SKK Migas Dkk
Sidang lanjutan gugatan lingkungan hidup LPPHI terhadap Chevron, SKK Migas, KLHK dan DLHK Riau, Rabu (2/2/2022). Foto: Istimewa
SabangMerauke News, Pekanbaru - Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) menghadirkan 47 bukti surat pada persidangan gugatan lingkungan hidup dalam sidang lanjutan, Rabu (2/2/2022) di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
"Kami ajukan sebanyak 47 bukti. Dari bukti itu, sangat kuat dan terang bahwa para tergugat telah melawan hukum dengan tidak melaksanakan tugas yang diberikan negara kepada mereka melalui peraturan perundang-undangan," kata Wakil Ketua LPPHI, Supriadi Bone SH, CLA usai sidang yang diketuai majelis hakim, Dr Dahlan SH, MH.
Menurut Supriadi, seluruh bukti tersebut menunjukkan bahwa telah nyata para tergugat terdiri dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yakni tidak dilaksanakannya pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran limbah bahan berbahaya beracun tanah terkontaminasi minyak dari kegiatan operasi PT CPI di wilayah kerja migas Blok Rokan di Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam bukti yang diajukannya, LPPHI antara lain mengungkapkan bahwa DLHK Riau sejak awal sudah menyatakan PT CPI tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan. Bukti ini tercantum dalam bukti surat DLHK Riau nomor: 490/PPLHK/2463 tanggal 27 Agustus 2020 kepada Direktur PT CPI dan SKK Migas. LPPHI memasukkan bukti ini sebagai P-7 perihal klarifikasi dan verifikasi sengketa lingkungan hidup.
Selanjutnya, LPPHI juga menghadirkan bukti surat notulensi Rapat Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun tentang Pembahasan Rencana Kerja Pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup di Wilayah Kerja Rokan Tanggal 12 Agustus 2021 melalui video conference.
Bukti dengan kode P-41 itu menerangkan bahwa hasil audit lingkungan wilayah kerja migas Rokan menyatakan ada 234 lokasi yang belum dipulihkan serta adanya tambahan 25 lokasi baru yang tidak masuk dalam audit lingkungan. Terrmasuk di dalamnya 6 lokasi di kawasan Tahura SSH Minas, 4 lokasi bagian Road Map 2015-2019 dan 7 lokasi tambahan baru yang disampaikan SKK Migas kepada KLHK secara informal.
"Ini membuktikan hasil audit lingkungan yang telah digunakan untuk HoA tidak akurat," jelas Supriadi.
Menurut LPPHI, jumlah lokasi yang terkontaminasi TTM sebanyak 786 ditambah 297 lokasi dikurangi 168 lokasi yang menurut Tergugat III telah diterbitkan SSPLT periode 2015-2020 sehingga jumlah lokasi yang belum mendapat SSPLT adalah 915 lokasi. Jumlah ini belum termasuk lokasi tercemar limbah B3/TTM di Tahura SSH Minas.
Tak kalah mengagetkan, LPPHI juga mengajukan bukti berupa hasil analisis Histomorfologi pada ikan di Kabupaten Siak pada lahan yang diduga terkontaminasi minyak mentah PT CPI. Hasil laboratorium itu dibuat dan ditandatangani oleh ahli Ekotoksikologi Prof. DR. Ir. Etty Riani, MS yang merupakan Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB).
Dalam analisis itu, telah diambil dan dianalisa histomorfologi terhadap ikan gabus (usus, hati, insang, daging, limpa dan ginjal), ikan belida (usus, hati, insang, daging, limpa dan ginjal), Ikan nila (usus, hati, insang, daging, dan ginjal), ikan sepat (usus, hati, insang, daging, dan ginjal), ikan lele (usus, hati, insang, daging, limpa, ginjal dan arborescent) dan ikan patin (usus, hati, insang, daging dan ginjal).
Hasil analisa itu menyatakan semua organ ikan bermasalah. Dari 33 organ yang dianalisa, sebanyak 29 organ rusak dan hanya 4 organ yang tidak memperlihatkan masalah, yaitu usus gabus, limpa lele, usus patin dan insang patin.
Sidang siang tadi diawali dengan penyerahan bundel bukti surat serta pemeriksaan alat bukti surat kepada majelis hakim. Kuasa hukum para tergugat terlihat juga menyaksikan pemeriksaan bukti surat oleh majelis hakim. Sementara, penasehat hukum DLHK Riau sebagai Tergugat IV tidak hadir. Sidang akan dilanjutkan pada 7 Februari 2022 mendatang dengan agenda penyelesaian penyerahan bukti dari penggugat dan bukti tergugat.
Gugatan lingkungan hidup ini tercatat di PN Pekanbaru dengan nomor registrasi: 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr tertanggal 6 Juli 2021.
Sidang dipimpin hakim ketua Dr Dahlan SH, MH dan dua hakim anggota Tommy Manik SH dan Zefri Mayeldo Harahap SH MH serta panitera Solviati SH.
Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) merupakan lembaga penggugat perkara ini. LPPHI menurunkan lima Kuasa Hukum dalam gugatan itu. Kelimanya yakni Josua Hutauruk, S.H., Tommy Freddy Manungkalit, S.H., Supriadi Bone, S.H., C.L.A., Muhammad Amin S.H.,dan Perianto Agus Pardosi, S.H. Kelimanya tergabung dalam Tim Hukum LPPHI.
Sementara itu, PT Chevron Pacific Indonesia, SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau merupakan para tergugat dalam perkara ini. (*)
