3 Pejabat Pemkab Kepulauan Meranti Ikut Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Ini Pesan Sekda Bambang
Tiga orang pejabat eselon dua Kepulauan Meranti mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan 13 Tahun 2023. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sebanyak tiga orang pejabat eselon dua Kepulauan Meranti mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan 13 Tahun 2023 di Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara RI (Puslatbang PKASN LAN RI), Sumedang, Jawa Barat, Senin (5/6/2023).
Ketiganya yakni, Asisten III Setdakab Meranti Sudandri Jauzah, Kepala Inspektorat Meranti Rawelly, dan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Meranti Tengku Arifin.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto yang menghadiri langsung pembukaan pelatihan berharap kegiatan itu diharapkan bisa membentuk sumber daya manusia (SDM) menjadi pemimpin masa depan.
"Ini tahap pertama. Berikutnya akan kita kirim lagi 4-5 orang sesuai kemampuan keuangan daerah," ujar Bambang.
Dia berharap para pejabat Meranti yang dikirim mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional itu, betul-betul menyerap ilmu yang dibagikan oleh narasumber.
"Ini adalah diklat kepemimpinan yang
berorientasi untuk perubahan birokrasi menuju Indonesia yang memiliki ASN berkualitas internasional," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Puslatbang PKASN LAN RI, Riyadi mengatakan tujuan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pada jabatan tinggi pratama yang akan melaksanakan tugas dan fungsi di pemerintah daerah.
Senada dengan itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, berharap peserta pelatihan yang terdiri dari 60 peserta dengan jabatan eselon II itu mempunyai pengalaman dan jam terbang masing masing.
"Peserta PKASN ini sebagai agen perubahan birokrasi yang memberikan kontribusi, mewarnai dan mengubah birokrasi lebih baik lagi. Karena tantangan birokrasi kedepannya semakin komplek," ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Pusdikmin Lemdiklat Polri, Perwakilan Pusdikajen Kodiklat TNI AD, Perwakilan Kementerian LHK, Perwakilan Kemensos, BRIN dan 24 Sekda kabupaten/kota se-Indonesia. (R-01)
