Kapolri Perintahkan Tangkap Ismail Bolong, Pengamat: Masyarakat Sulit Percaya Kapolri akan Bersih-bersih Internalnya
Ismail Bolong, Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan anak buahnya segera menangkap bekas anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda Ajun Inspektur Satu Ismail Bolong.
Ismail diduga menjadi beking tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur.
“Saya sudah perintahkan untuk menangkap Ismail Bolong. Kita tunggu saja,” kata Sigit pada Jumat, (18/11/2022).
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengatakan, setelah menyatakan akan menangkap Ismail Bolong, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus berani memeriksa anak buahnya yang diduga terkait dalam kasus tersebut.
Termasuk memeriksa mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, dan mantan Karopaminal, Brigjen Hendra Kurniawan.
"Tanpa ada langkah konkrit dan jelas dengan hanya menangkap Bolong yang hanya operator lapangan, masyarakat sulit percaya Kapolri akan bersih-bersih internalnya," kata Bambang.
Selain itu, Bambang juga mempertanyakan pernyataan Kapolri yang menyebut tidak mengetahu secara rinci surat Kadivpropam pada 7 Apri 2022 yang ditandatangani oleh Ferdy Sambo. Ia menyebut seharusnya Kapolri mengetahui surat sepenting itu yang menyangkut institusinya.
"Ini kan kalo benar bisa jadi ada permasalahan di Kapolrinya," ujarnya.
Terakhir, Bambang berkata pernyataan Kapolri itu bisa jadi pertanda adanya dugaan aliran dana tambang ke petinggi polisi. Sehingga perlu adanya bersih-bersih total di dalam institusi agar jaringan tambang di kepolisian bisa benar-benar tuntas.
"Bahkan pencopotan Kapolda Kaltim, Hery Rudolf Nahak, yang dipersepsikan sebagai pemecatan, sejatinya adalah mutasi biasa. Bahkan bisa jadi itu promosi karena sekarang menduduki posisi Kasespim," kata Bambang.
Senada dengan Bambang Rukminto, Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid, menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kurang tepat. Ia berkata hanya dengan perintah penangkapan saja, bisa jadi persepsi publik menganggap Kapolri ingin melindungi aktor-aktor besarnya.
"Seharusnya kapolri mengeluarkan pernyataan yang lebih obyektif lagi untuk bersih-bersih institusinya," kata dia.
