Koalisi Pengusung Anies Batal Deklarasi, PKS Sebut Bentuk Perlawanan Oligarki
Koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, deklarasi koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) urung dilakukan bulan ini.
Adapun Partai Nasdem sempat mengusulkan deklarasi dilakukan pada 10 November 2022. Akan tetapi, Willy menyampaikan, rencana itu batal karena PKS dan Partai Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal.
Ketua Dewan Pimpinann Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut perlawanan oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi Koalisi Perubahan tertunda.
Mardani mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Partai Nasdem ingin mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS pada hari ini. Namun, deklarasi itu urung digelar.
“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).
Mardani mengatakan, oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik. Menurut dia, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.
Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki maka kerja-kerja politik akan terganggu.
“Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tutur Mardani.
Mardani menilai, tingginya biaya politik dan oligarki itu menjadi sebagian masalah besar yang harus dihadapi PKS. Ia mengaku PKS berkomitmen bersama Nasdem dan Demokrat untuk menjadi fajar baru dalam Pemilu 2024. Berbagai pembahasan saat ini sedang dilakukan.
“Karena itu komitmen PKS Nasdem dan Partai Demokrat untuk terus musyawarah, waktunya kapan? Tinggal waktunya,” ujar Mardani.
Diketahui deklarasi Koalisi Perubahan tak jadi dilakukan 10 November 2022 sesuai keinginan Partai Nasdem. Juru Bicara PKS M Kholid menyanggah jika mundurnya Koalisi Perubahan menunjukan keretakan hubungan ketiga parpol.
Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi.
“Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ujar Kholid. (*)
