Deklarasi Poros NasDem 10 November Batal, Pertanda Koalisi Pengusung Anies Retak dan Bubar?
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengonfirmasi batalnya deklarasi koalisi partai pengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Rencana semua deklarasi akan digelar pada 10 November mendatang dipastikan urung digelar.
Meski demikian, PKS mengklaim batalnya deklarasi bukan berarti karena terjadi keretakan hubungan antara tiga partai politik (parpol). Alasannya, koalisi Nasdem-Demokrat-PKS merupakan proses alamiah.
"Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," kata Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid, Selasa (8/11/2022).
Kholid menyebut, sebenarnya deklarasi koalisi di tanggal 10 November 2022 merupakan usulan dari Partai Nasdem.
Ia mengatakan, PKS menghormati usulan Nasdem itu. Hanya saja, pembahasan antara tim kecil ketiga partai masih belum tuntas.
"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti platfotm, desain pemerintahan, strategi pemenangan, dan pasangan capres-cawapres," kata Kholid.
Kemudian, Kholid menjelaskan bahwa waktu deklarasi bergantung pada dua hal. Pertama adalah sejauh mana progres pembahasan di tim kecil. Kedua, proses internal di masing-masing partai.
Kholid mengatakan, untuk PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS terlebih dahulu untuk diambil keputusan.
Meskipun demikian, Kholid menekankan sudah banyak hal yang Nasdem-Demokrat-PKS sepakati bersama.
"Sudah banyak hal yang disepakati. Mungkin nanti terkait simulasi cawapres kita akan lakukan kajian bersama empat pihak (PKS, Nasdem, Demokrat, dan capres). Nanti kita akan lihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima empat pihak," kata Kholid.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, deklarasi Koalisi Perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat tak jadi dilakukan 10 November 2022.
Ia menjelaskan sejumlah pertimbangan yang mendasari pembatalan deklarasi tersebut.
“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).
“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” ujarnya lagi.
AHY diketahui tengah melakukan kunjungan ke Jerman sejak dua pekan lalu.
Willy mengatakan, proses deklarasi koalisi hanya terkendala persoalan teknis.
Ia mengklaim, komitmen ketiga partai politik (parpol) untuk bekerja sama menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin kuat.
“Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut, bagaimana kesepahaman tinggal dituangkan formal menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama,” ujarnya.
Willy mengatakan, deklarasi koalisi paling cepat dilakukan akhir tahun 2022. Tetapi, proses deklarasi koalisi belum tentu dilakukan bersama ketiga parpol.
“Jadi tidak pasti deklarasi bersama, bisa partai per partai. Kita mengutamakan satu, spirit yang sama dengan nama Koalisi Perubahan. Kedua, skenario mana yang efektif. Skenario-skenario itu dalam tim kecil kami bahas,” kata Willy. (R-03)