Evaluasi MBG Berlanjut, BGN Pastikan Tata Kelola dan Anggaran Lebih Efisien
Badan Gizi Nasional mempercepat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada sidang kabinet. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Badan Gizi Nasional mempercepat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada sidang kabinet. Evaluasi memusatkan perhatian terhadap validasi penerima manfaat serta penyempurnaan insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Langkah tersebut menjadi fondasi pembaruan tata kelola program secara menyeluruh.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyampaikan verifikasi penerima manfaat menjadi pekerjaan paling mendesak saat ini. Data penerima selama ini masih memerlukan pencocokan agar penyaluran bantuan berlangsung lebih tepat sasaran. Hasil verifikasi menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan program.
Agustina menjelaskan angka penerima manfaat sebelumnya masih membutuhkan pembuktian melalui proses verifikasi nasional secara bertahap. Prioritas diberikan kepada wilayah serta kelompok anak paling membutuhkan layanan makan bergizi setiap hari. “Yang pertama kami perbaiki, 63 juta itu benarkah nggak sih,” ujar Agustina.
Hasil pendataan tersebut menjadi acuan penentuan kapasitas setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah. Pemerintah ingin memastikan distribusi layanan berlangsung merata sesuai kebutuhan masyarakat pada masing-masing wilayah. Penyesuaian tersebut sekaligus menghindari ketimpangan pelayanan antardaerah.
BGN juga menyusun formula insentif baru bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi secara lebih proporsional. Besaran insentif disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat serta beban operasional masing-masing satuan pelayanan. Skema tersebut dinilai menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pelaksana program.
Agustina menilai pemberian insentif seragam tidak mencerminkan beban kerja lapangan setiap SPPG selama menjalankan program. Perbedaan jumlah penerima manfaat membutuhkan pola penghargaan sesuai kapasitas pelayanan masing-masing daerah. “Kami nanti akan membuat skema insentif yang lebih adil,” kata Agustina.
BGN juga mengevaluasi aturan insentif harian setelah sebelumnya mengalami perubahan melalui keputusan internal lembaga. Penyempurnaan regulasi diharapkan menghadirkan kepastian bagi pengelola SPPG saat menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Pemerintah ingin menciptakan sistem insentif sederhana serta mudah diterapkan.
Selain aspek penerima manfaat, pengelolaan keuangan menjadi perhatian penting dalam evaluasi Program Makan Bergizi Gratis. BGN menyiapkan sistem digital agar pencatatan anggaran berlangsung transparan serta mudah diawasi setiap waktu. Digitalisasi diharapkan memperkuat akuntabilitas seluruh proses administrasi program.
Saat ini tanggung jawab administrasi keuangan masih berada pada kepala SPPG melalui yayasan pengelola masing-masing. Pola tersebut dinilai menyulitkan pengawasan karena bergantung terhadap mekanisme administrasi setiap lembaga pelaksana. Sistem digital diproyeksikan mempercepat pelaporan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi.
Agustina menegaskan pembaruan sistem keuangan menjadi bagian penting dalam reformasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. “Kami ikuti juga dengan perbaikan untuk masalah pertanggungjawaban keuangannya,” ujar Agustina kepada wartawan. Perubahan tersebut diharapkan memperkuat transparansi penggunaan anggaran pemerintah.
Evaluasi penerima manfaat turut berdampak terhadap kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. BGN memastikan kebutuhan dana mengalami penurunan dibandingkan proyeksi awal setelah proses verifikasi berjalan. Besaran penghematan masih dihitung selama evaluasi berlangsung.
Agustina belum bersedia mengungkap nilai akhir kebutuhan anggaran karena proses penyempurnaan masih berlangsung hingga sekarang. “Sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang,” ucap Agustina menegaskan hasil sementara evaluasi. Angka final diumumkan setelah seluruh proses verifikasi selesai.
BGN menargetkan seluruh evaluasi rampung dalam waktu sekitar satu bulan mendatang sesuai rencana kerja lembaga. Setelah selesai, tata kelola baru langsung diterapkan pada seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis nasional. “Yang jelas pokoknya kami tidak ingin mengikuti yang lama itu,” tegas Agustina.(R-04)
