Jenderal Hadi Perintahkan BPN Buka Akhir Pekan Khusus Layani Warga Urus Sertifikat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto meminta Kantor BPN agar buka juga selama Sabtu dan Minggu. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto meminta Kantor BPN agar buka juga selama Sabtu dan Minggu. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat.
Seiring dengan itu, Hadi pun mengimbau masyarakat mengurus sendiri permohonannya terkait pertanahan tanpa menggunakan jasa calo atau perantara. Hal ini untuk bisa memberantas mafia tanah.
"Sudah memberikan arahan kepada Kepala Kantah untuk menyediakan loket prioritas bagi masyarakat yang mengurus sendiri permohonannya serta membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/7/2022).
Dengan demikian diharapkan masyarakat yang memiliki kebutuhan dalam mengurus berkas pertanahan dan terkendala oleh pekerjaan, bisa mengurus sendiri permohonannya pada akhir pekan.
Saat ini, bentuk sertifikat tanah berupa sertifikat elektronik atau e-sertifikat. Kepemilikan sertifikat elektronik berlaku untuk lahan yang belum pernah didaftarkan dan berlaku pula untuk lahan yang sudah memiliki sertifikat fisik.
Sertifikat tanah ini hanya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lewat kantor pertanahan masing-masing wilayah. Adapun aturan sertifikat tanah elektronik tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik.
Syarat dan Cara Daftar Sertifikat Tanah Elektronik
Pertama, cara daftar sertifikat untuk tanah yang belum terdaftar:
1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa dokumen elektronik berupa:
- Gambar ukur
- Peta bidang tanah atau peta ruang
- Surat ukur, gambar denah satuan rumah susun, atau surat ukur ruang
- Dokumen lain hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik
2. Tanah yang sudah ditetapkan batasnya dalam pendaftaran sistematik atau sporadik diberikan nomor identifikasi bidang tanah
3. Pembuktian hak atas kepemilikan tanah dengan alat bukti tertulis berupa:
- Dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik, dan/atau
- Dokumen yang mengalami alih media menjadi dokumen elektronik
4. Pengumpulan dan penelitian data yuridis dalam beberapa dokumen elektronik yaitu:
- Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, risalah panitia pemeriksaan tanah A, risalah panitia pemeriksaan tanah B, risalah pemeriksaan tanah tim peneliti, risalah pemeriksaan tanah (konstatering rapport)
- Pengumuman daftar data yuridis dan data fisik bidang
- tanah
- Berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis
- Keputusan penetapan hak
- Dokumen lainnya hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis
5. Tanah yang sudah ditetapkan haknya atau berstatus tanah wakaf akan didaftar melalui sistem elektronik dan diterbitkan sertipikat-el
6. Pemegang hak atau nazhir akan mendapat sertifikat-el dan aksesnya.
Syarat dan Cara Ganti Sertifikat Tanah Elektronik
Penggantian menjadi sertifikat elektronik hanya bisa dilakukan pada bidang tanah yang sudah terdaftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.
1. Layanan penggantian dilakukan melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah
2. Penggantian dapat dilakukan jika data fisik dan yuridis pada buku tanah serta sertifikat sesuai dengan yang ada dalam sistem elektronik
3. Jika tidak sesuai, Kepala Kantor Pertanahan akan melakukan validasi melalui data pemegang hak, fisik, dan yuridis
4. Penggantian menjadi sertifikat tanah elektronik atau sertipikat-el menyertakan perubahan buku tanah, surat ukur, dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik
5. Selanjutnya, penggantian sertipikat-el dicatat pada buku tanah, surat ukur, dan/atau gambar denah satuan rumah susun
6. Kepala Kantor Pertanahan akan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan
7. Seluruh warkah akan mengalami alih media (scan) dan disimpan dalam pangkalan data.
Biaya Urus Sertifikat Tanah
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Fitriyani Hasibuan pernah menjelaskan ada perbedaan terkait biaya pengurusan sertifikasi di Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL PM).
Sesuai regulasi, biaya PTSL ditetapkan sebesar Rp 150 ribu di Jawa, sementara di luar Jawa biayanya bisa lebih besar. Ketentuan itu mengacu pada SKB tiga menteri, yakni Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan PTSL.
"Ada ongkos lelah untuk desa. Rp 150 ribu untuk memasang patok," jelasnya, kepada detikcom, di Jakarta.
Sementara, untuk PTSL-PM tidak dikenakan biaya alias gratis, karena program ini biaya untuk patok ditanggung pinjaman Bank Dunia untuk membayar pengumpul data pertanahan (Puldatan).
"Ini gratis (PTSL-PM), karena dari Bank Dunia tadi," ujar Fitriyani.
Selebihnya, baik PTSL maupun PTSL-PM memiliki kesamaan mengenai bebas biaya, seperti peruntukan untuk pengumpulan data, Penerbitan SK Hak/pengesahan data yuridis, dan penerbitan sertifikat.
Sementara Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dua program ini akan dikenakan biaya. Para pemilik sertifikat akan mendapat surat terutang terkait BPHTB untuk dibayarkan.
Fitriyani mengungkapkan ada beberapa daerah yang sudah menggratiskan BPHTB. Kebijakan BPHTB gratis atau tidak diserahkan ke pemerintah daerah. (*)
