Mulai Besok Berlaku, Skema Ekspor Satu Pintu Bikin Industri CPO dan Batubara Deg-degan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (sumber: istimewa)
JAKARTA, SabangMerauke News – Ekspor batu bara, minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), dan ferro alloy memasuki babak baru mulai Senin besok, 1 Juni 2026. Pemerintah menjalankan tahap awal kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI.
Nilai tiga komoditas tersebut bukan angka kecil. Sepanjang 2025, kontribusinya mencapai US$66,13 miliar. Angka itu setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa tahap awal masih berupa masa transisi. Perusahaan tetap melakukan ekspor seperti biasa. Namun setiap transaksi wajib dilaporkan kepada DSI.
“Implementasi akan berlaku mulai besok, 1 Juni 2026, sampai dengan 31 Mei 2026, yang merupakan periode transisi,” kata Airlangga, Minggu, 31 Mei 2026.
Masa transisi berlangsung selama tiga bulan. Pemerintah menyiapkan evaluasi berkala selama periode tersebut. Hasil evaluasi menjadi dasar kebijakan berikutnya.
Airlangga menegaskan eksportir tidak perlu panik. Aktivitas pengiriman barang tetap berjalan normal. Penyesuaian dilakukan bertahap hingga implementasi penuh.
Pelaporan transaksi menggunakan portal CEISA 4.0. Sistem tersebut disiapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuannya mempermudah proses administrasi. “Para eksportir memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian,” ujar Airlangga.
Tiga Komoditas Penopang Neraca Dagang
Pemerintah memilih tiga komoditas strategis sebagai tahap awal. Ketiganya selama ini menjadi tulang punggung perdagangan Indonesia. Surplus dagang nasional juga banyak ditopang oleh sektor tersebut.
Data pemerintah menunjukkan ekspor batu bara mencapai US$24,48 miliar. Ekspor CPO menyentuh US$24,42 miliar. Sementara ferro alloy mencapai US$16,49 miliar.
Ketiga komoditas itu membantu menjaga surplus perdagangan. Indonesia bahkan mencatat surplus selama 71 bulan beruntun. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi ekonomi nasional.
Karena nilainya sangat besar, pemerintah ingin pengawasan lebih kuat. DSI nantinya memantau volume pengiriman. Harga jual dan mekanisme ekspor juga ikut diawasi.
Langkah itu diharapkan meningkatkan transparansi transaksi. Pemerintah juga berharap potensi penerimaan negara semakin optimal. Namun, sejumlah pertanyaan masih bermunculan.
Beban Baru Pengusaha
Saat pemerintah bicara tata kelola, pelaku industri langsung menghitung angka. Salah satu suara paling keras datang dari sektor batu bara. Komentar itu muncul menjelang hari pertama implementasi.
Hary Kristiono, CEO Ucoal sekaligus pengurus Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), menilai pekerjaan administrasi DSI bakal sangat besar. Menurutnya, tantangan utama ada pada volume ekspor batu bara Indonesia.
Dengan asumsi ekspor sama seperti tahun lalu, volume ekspor mencapai 536 juta ton. Artinya, rata-rata sekitar 1,5 juta ton per hari. Jumlah itu setara dengan muatan sekitar 23 kapal Panamax setiap hari. “Bagaimana dokumentasinya? Itu akan menjadi pekerjaan administrasi yang sangat besar,” kata Hary Kristiono.
Komentar tersebut langsung menarik perhatian. Sebab angka 23 kapal per hari bukan perkara sederhana. Setiap kapal membawa dokumen, kontrak, pembayaran, dan jadwal berbeda.
Menurut Hary, kompleksitas batu bara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CPO. Produk sawit memiliki karakter lebih seragam. Batu bara justru memiliki ratusan spesifikasi kualitas. Ada perbedaan kalori, kadar sulfur dan merek dan asal tambang.
Situasi itu membuat administrasi menjadi rumit. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Apalagi transaksi berlangsung lintas negara.
Tanda Tanya Kontrak Lama
Komentar lain muncul terkait kontrak yang sudah berjalan. Banyak perusahaan memiliki kesepakatan jangka panjang. Nilainya mencapai miliaran dolar.
Hary mempertanyakan nasib kontrak tersebut. Hingga kini pelaku usaha masih menunggu kejelasan teknis. Terutama soal hubungan kontrak dengan DSI.
Pelaku usaha juga menyoroti mekanisme harga. Sebab harga menjadi faktor utama produksi. Harga menentukan laba, investasi, hingga target penambangan. “Bagaimana dengan pricing mechanism-nya?” tanya Hary Kristiono.
Pertanyaan itu muncul karena DSI nantinya menjadi pusat transaksi. Industri berharap mekanisme harga tetap transparan. Kepastian harga dianggap penting bagi pasar.
Bagi perusahaan tambang, harga menjadi kompas produksi. Jika harga berubah, rencana kerja ikut berubah. Dampaknya bisa menjalar ke banyak sektor.
Bayang-Bayang Gugatan WTO
Di tengah pembahasan teknis, muncul isu lain yang lebih besar. Isu itu berkaitan dengan perdagangan internasional. Namanya Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
Hary menilai kebijakan satu pintu berpotensi memicu keberatan. Terutama jika dianggap menciptakan praktik monopoli. Risiko itu menjadi perhatian pelaku usaha. “Karena ini bentuk monopoli, mereka bisa membawa ini ke WTO,” tegas Hary Kristiono.
Kekhawatiran tersebut muncul jika terjadi gangguan kontrak. Risiko bertambah ketika eksportir menyatakan force majeure. Situasi itu bisa membuka ruang sengketa dagang.
Meski begitu, pemerintah tetap melanjutkan program. Tahap awal difokuskan pada pelaporan transaksi. Belum ada kewajiban seluruh transaksi dilakukan melalui DSI.
Danantara Minta Eksportir Melapor
Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa tahap awal bersifat pelaporan. Eksportir wajib menyampaikan data transaksi secara lengkap. Data tersebut kemudian diverifikasi.
“Nantinya kami akan melihat apakah nilai yang dicantumkan sudah mencerminkan nilai yang wajar,” kata Rosan Perkasa Roeslani.
Verifikasi dilakukan menggunakan acuan pasar global. Tujuannya memastikan harga transaksi sesuai kondisi pasar. Langkah ini disebut untuk memperkuat tata kelola.
Rosan mengatakan platform digital sedang disiapkan. Sistem tersebut menjadi jantung transaksi pada 2027. Semua proses akan terintegrasi secara digital. “Mulai Januari 2027, transaksi ini baru akan diberlakukan melalui platform kami,” ujar Rosan.
Tahap kedua kebijakan dimulai pada 1 September 2026. Pada fase tersebut peran DSI semakin besar. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan.
Potensi Keuntungan Negara
Selain tata kelola, pemerintah berharap penerimaan negara meningkat. Namun, angka pastinya masih belum diketahui. Perhitungan masih berjalan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku simulasi sudah dilakukan. Namun hasil final belum tersedia. Pemerintah memilih untuk melihat perkembangan implementasi lebih dulu. “Sudah dihitung, tetapi belum ketemu angkanya,” kata Purbaya, Minggu, 31 Mei 2026.
Menurut Purbaya, tiga bulan pertama menjadi masa penting. Data transaksi akan memberikan gambaran lebih jelas. Dampak ekonomi baru bisa diukur setelah evaluasi. “Jadi tiga bulan dari sekarang baru saya bisa keluar angka yang lebih jelas,” ujarnya.
Batu Bara Tetap Raja Ekspor
Data Kementerian ESDM menunjukkan produksi batu bara pada 2025 mencapai 817,48 juta ton. Angka itu menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia masih menjadi pemain utama di pasar global.
Dari total produksi tersebut, sekitar 523,35 juta ton dialokasikan untuk ekspor. Sebanyak 264,88 juta ton masuk pasar domestik. Sisanya menjadi stok cadangan.
Negara tujuan ekspor tersebar luas. India dan China masih mendominasi pembelian. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, hingga Spanyol juga menjadi pasar utama.
Meski volume ekspor turun, batu bara tetap menghasilkan devisa besar. Nilai ekspor sepanjang 2025 mencapai US$24,48 miliar. Angka itu masih menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.
Kini seluruh mata tertuju pada DSI. Banyak yang menunggu apakah sistem baru ini berjalan mulus. Banyak pula yang menunggu apakah target transparansi benar-benar tercapai.
Mulai Senin, 1 Juni 2026, gerbang baru ekspor Indonesia resmi dibuka. Untuk sementara, eksportir hanya diminta melapor. Namun, di balik laporan itu, sedang berlangsung perubahan besar dalam tata kelola komoditas strategis Indonesia. R-02
