Harga Sawit Dunia Naik, Tapi TBS Petani Ambruk! Kementan Bongkar Biang Keroknya
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memimpin rapat koordinasi terkait harga TBS di Kantor Kementrian Pertanian, Jakarta, Jumat, 29 Mei 2026. (sumber: Kementan RI)
JAKARTA, SabangMerauke News - Di tengah harga sawit dunia yang masih perkasa, kabar kurang menyenangkan justru datang dari kebun-kebun petani sawit Indonesia. Harga Tandan Buah Segar (TBS) terus merosot beberapa pekan terakhir. Kondisi ini memicu pertanyaan besar, mengapa petani merugi saat pasar sawit global masih bergairah.
Pertanyaan itu membawa pelaku industri sawit berkumpul di Jakarta pada Jumat, 29 Mei 2026. Perusahaan pengolahan, eksportir, asosiasi petani, BUMN perkebunan, hingga pemerintah duduk di satu meja. Mereka membahas persoalan harga sawit yang belakangan menjadi keluhan utama petani.
Dari ruang rapat tersebut, pemerintah langsung mengirim satu pesan penting. Industri sawit Indonesia tetap berjalan normal selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu. Aktivitas perdagangan dipastikan tidak mengalami gangguan.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan seluruh aktivitas usaha tetap berlangsung seperti biasa. Tidak ada alasan untuk menghentikan transaksi maupun memperlambat rantai perdagangan sawit nasional. Pemerintah ingin memastikan stabilitas industri tetap terjaga."Industri sawit tetap berjalan normal atau business as usual selama masa transisi," kata Sudaryono.
Pernyataan tersebut muncul setelah berbagai spekulasi berkembang di kalangan pelaku usaha. Sejak kebijakan ekspor satu pintu diperkenalkan, muncul kekhawatiran akan perubahan besar dalam tata niaga sawit. Sebagian petani bahkan khawatir harga buah semakin tertekan.
Sudaryono menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bukan pemain baru yang mencari keuntungan dari perdagangan. Perusahaan itu hanya menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan tata niaga ekspor. Tujuannya memperkuat transparansi dan ketertiban perdagangan.
Pemerintah juga memberi waktu transisi yang cukup panjang sebelum kebijakan diterapkan sepenuhnya. Masa transisi dimulai pada 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Implementasi penuh baru dilakukan pada 1 Januari 2027.
Meski isu ekspor satu pintu menjadi perhatian besar, pembahasan utama rapat justru berfokus pada harga TBS petani. Persoalan ini dianggap jauh lebih mendesak. Sebab dampaknya langsung dirasakan jutaan keluarga petani sawit.
Dalam beberapa pekan terakhir, harga TBS bergerak turun di banyak daerah sentra sawit. Kondisi tersebut terasa janggal karena harga minyak sawit mentah atau CPO dunia masih tinggi. Permintaan ekspor juga belum menunjukkan tanda perlambatan.
Kementerian Pertanian kemudian melakukan pemantauan langsung di lapangan. Hasilnya membuat suasana rapat berubah serius. Pemerintah menemukan persoalan yang diduga menjadi penyebab utama harga petani melemah.
Sebanyak 139 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) teridentifikasi membeli TBS petani di bawah harga acuan pemerintah daerah. Temuan itu menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Pemerintah menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. "Kami menemukan 139 PKS membeli TBS di bawah harga," ujar Sudaryono.
Temuan tersebut mengubah arah analisis pemerintah. Masalah harga ternyata bukan berasal dari pasar global. Persoalan justru muncul di tengah rantai perdagangan sawit nasional.
Harga dunia masih kuat dan permintaan ekspor terus meningkat. Tidak ada tekanan besar dari luar negeri yang dapat menjelaskan penurunan harga di tingkat petani. Karena itu, pemerintah mulai menyoroti mekanisme perdagangan domestik.
Sudaryono menilai ada gangguan dalam distribusi manfaat industri sawit. Kenaikan harga di pasar internasional tidak sepenuhnya sampai ke petani. Akibatnya, petani hanya menjadi penonton ketika nilai ekspor meningkat. "Harga sawit dunia tidak turun. Permintaan juga tidak turun. Masalahnya justru ada di tengah rantai pasok," kata Sudaryono.
Kalimat tersebut menjadi inti pembahasan rapat. Petani selama ini sering mengeluhkan kondisi serupa. Saat harga dunia naik, dampaknya tidak terasa di kebun. Sebaliknya, ketika harga global turun sedikit saja, harga buah petani langsung ikut merosot. Ketimpangan inilah yang kini berusaha diperbaiki pemerintah. Tujuannya agar harga mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.
Kementerian Pertanian meminta refinery dan eksportir tetap menjalankan transaksi sesuai mekanisme pasar yang sehat. Harga pembelian harus mengacu pada harga lelang KPBN. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga keseimbangan pasar.
Pemerintah juga meminta pelaku usaha menghindari praktik withdraw atau pembatalan transaksi. Praktik tersebut dinilai mengganggu pembentukan harga yang wajar. Dampaknya bisa merembet hingga ke tingkat petani.
Perubahan mulai terlihat setelah rapat digelar. Dari 139 PKS yang terpantau membeli di bawah harga acuan, sebanyak 16 perusahaan sudah melakukan penyesuaian harga. Angka tersebut memang belum besar, tetapi menjadi sinyal awal yang positif.
Bagi petani, kenaikan puluhan rupiah per kilogram tetap berarti besar. Sebab hasil panen menjadi sumber utama pendapatan keluarga. Setiap perubahan harga langsung memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga mereka.
Pemerintah daerah juga mendapat tugas khusus dalam menjaga harga TBS. Dinas terkait diminta aktif mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Fokus pengawasan berada pada kepatuhan PKS terhadap harga pembelian.
Jika ditemukan pabrik yang masih membeli di bawah ketentuan, identitas perusahaan akan dilaporkan ke Kementerian Pertanian. Langkah tindak lanjut kemudian dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah ingin memastikan pengawasan berjalan efektif.
Bahkan jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, koordinasi akan dilakukan bersama Satgas Pangan Polri. Langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga hak petani. Tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan produsen sawit rakyat.
Di tengah pembahasan harga TBS, isu Danantara kembali mencuat. Sebagian petani masih menyimpan kekhawatiran terhadap keberadaan lembaga tersebut. Mereka takut akan munculnya biaya tambahan dalam rantai perdagangan ekspor.
Sudaryono mencoba menjawab keraguan itu secara terbuka. Menurutnya, Danantara tidak mengambil margin perdagangan sawit. Fungsi utama lembaga tersebut hanya sebagai pengelola dan pengawas tata niaga.
Penjelasan itu penting karena sebelumnya muncul kritik dari sejumlah organisasi petani. Mereka khawatir perubahan tata niaga justru memperpanjang rantai distribusi. Dampaknya dikhawatirkan menekan harga yang diterima petani.
Ketua Umum Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia, Mansuetus Darto, menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan kekhawatiran tersebut. Ia menilai petani tidak boleh menjadi korban perubahan kebijakan. Setiap kebijakan harus memberikan manfaat langsung bagi petani. "Kalau DSI mengambil margin perdagangan, petani yang akan menanggung dampaknya," kata Mansuetus.
Pemerintah berusaha meredam kekhawatiran itu melalui masa transisi yang panjang. Waktu diberikan agar seluruh pelaku usaha dapat menyesuaikan diri. Proses perubahan diharapkan berjalan tanpa gejolak besar.
Dukungan juga datang dari kalangan petani. Wakil Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Qayuum Amri, mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Menurutnya, dampak rapat mulai terlihat di sejumlah daerah.
Harga TBS di beberapa wilayah mulai menunjukkan kenaikan meski masih terbatas. Namun, perubahan tersebut menjadi tanda awal perbaikan. Petani berharap tren positif itu terus berlanjut. "Kenaikannya memang belum besar, tetapi hasil rapat ini sudah mulai terasa," ujar Qayuum Amri.
Di luar persoalan harga TBS, industri sawit nasional juga sedang menghadapi sorotan lain. Dugaan manipulasi nilai ekspor dan praktik under invoicing masih menjadi perbincangan hangat. Kasus tersebut kini ditangani lembaga penegak hukum.
Namun, Kementerian Pertanian memilih fokus pada tugas utama di sektor hulu. Prioritas utama tetap menjaga produksi dan kesejahteraan petani. Pemerintah ingin memastikan petani tidak menjadi korban dari berbagai dinamika industri.
Sudaryono menegaskan urusan izin ekspor dan perpajakan berada dalam kewenangan kementerian lain. Kementerian Pertanian berkonsentrasi pada produksi serta harga TBS. Fokus itu dianggap paling relevan dengan kebutuhan petani saat ini.
Pendekatan tersebut mendapat perhatian luas. Sebab petani merupakan fondasi utama industri sawit nasional. Tanpa petani yang sejahtera, rantai pasok sawit sulit berjalan sehat.
Menjelang akhir rapat, seluruh peserta menyepakati satu komitmen bersama. Industri sawit harus tetap bergerak. Perdagangan harus berlangsung adil dan transparan.
Komitmen itu terdengar sederhana, tetapi memiliki arti besar bagi jutaan petani. Mereka berharap keuntungan industri tidak berhenti di tengah rantai perdagangan. Harga yang baik harus benar-benar sampai ke kebun.
Harapan lain juga muncul dari masa transisi kebijakan ekspor satu pintu. Pelaku usaha berharap perubahan tata niaga mampu memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Pada saat yang sama, petani ingin kesejahteraan mereka ikut meningkat.
Kini perhatian tertuju pada langkah lanjutan pemerintah. Pengawasan terhadap PKS akan terus dilakukan. Evaluasi harga TBS juga menjadi agenda penting dalam beberapa bulan ke depan.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan tidak diukur dari banyaknya rapat atau dokumen. Ukurannya ada pada harga buah yang diterima petani saat menjual hasil panennya. Jika harga kembali membaik, maka perubahan yang dijanjikan benar-benar terasa di lapangan.
Bagi petani sawit Indonesia, itulah ukuran paling sederhana sekaligus paling penting. Harga yang adil berarti dapur tetap menyala. Harga yang layak berarti masa depan keluarga tetap terjaga. R-02
