Driver Sambut Perpres 8 Persen, Tapi Takut Pendapatan Tetap Dipotong Diam-Diam
Ilustrasi pengemudi Ojol. Foto : AI
Jakarta, SABANGMERAUKE NEWS - Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mengatur perlindungan pekerja transportasi online nasional.
Aturan ini menurunkan potongan aplikator dari sebelumnya 20 persen menjadi hanya 8 persen saja.
Kebijakan tersebut langsung mendapat respons positif dari pengemudi ojek online di berbagai wilayah Indonesia.
Sejumlah pengemudi menilai aturan ini menjadi langkah awal memperbaiki kesejahteraan mitra transportasi online.
Namun, kekhawatiran muncul terkait potensi munculnya biaya tambahan lain dari pihak aplikator nantinya.
Driver meminta pengawasan menyeluruh agar kebijakan tidak disiasati melalui skema biaya layanan tambahan.
Isa, pengemudi berusia 49 tahun, mengaku merasakan perasaan campur aduk terhadap aturan terbaru tersebut.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah menurunkan potongan komisi setelah perjuangan panjang para pengemudi selama ini.
“Saya percaya dan tidak percaya, terima kasih pemerintah sudah merespons tuntutan driver selama ini,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan ini belum tentu sepenuhnya menguntungkan jika muncul biaya tambahan tersembunyi lain.
Menurutnya, sejumlah pengamat juga mengingatkan potensi pergeseran biaya dari komisi menuju layanan tambahan.
“Takutnya diturunkan komisi, tapi ada biaya lain yang dinaikkan secara diam-diam,” lanjutnya menjelaskan.
Isa menyoroti biaya layanan platform yang dibebankan kepada pelanggan tanpa indikator perhitungan jelas.
Ia menyebut konsumen tetap membayar harga sama meski struktur biaya dalam aplikasi mengalami perubahan.
“Customer tetap bayar sama, tapi fee berbeda, perhitungan itu tidak transparan bagi driver,” katanya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya mengatur potongan komisi, tetapi juga mengawasi keseluruhan sistem aplikasi.
Menurutnya, biaya tambahan sering berubah tanpa penjelasan jelas sehingga menyulitkan pengemudi memahami pendapatan.
“Kadang fee tiga ribu, lima ribu, bahkan sepuluh ribu, perhitungannya tidak pernah dijelaskan,” ujarnya.
Isa berharap aturan baru mampu menutup celah manipulasi sehingga kesejahteraan driver benar-benar meningkat signifikan.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan tidak merugikan perusahaan sehingga ekosistem bisnis tetap berjalan seimbang.
“Kita ingin sejahtera, tapi perusahaan juga harus tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya solusi seimbang antara kepentingan pengemudi dan keberlanjutan bisnis aplikator digital.
Menurutnya, operasional teknologi membutuhkan biaya besar sehingga perlu pendekatan kebijakan yang adil bersama.
“Harus ada solusi bersama, jangan berat sebelah agar semua pihak bisa tetap bertahan,” ujarnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Andrianto, pengemudi berusia 33 tahun yang aktif bekerja setiap hari.
Ia menilai perubahan kebijakan sering diikuti program baru yang berdampak pada pendapatan pengemudi lapangan.
“Biasanya kalau ada perubahan aturan, muncul program baru yang ujungnya potong pendapatan driver,” katanya.
Andrianto mencontohkan program langganan prioritas order yang mewajibkan driver membayar biaya harian tertentu.
Program tersebut dinilai membebani karena pengemudi harus menyisihkan penghasilan untuk mendapatkan order lebih banyak.
“Kita dipotong dua puluh ribu sehari, sebulan bisa enam ratus ribu,” ungkapnya menjelaskan.
Menurutnya, jumlah tersebut cukup besar dan berdampak pada kebutuhan sehari-hari keluarga para pengemudi.
Ia menilai biaya tambahan seperti ini dapat mengurangi manfaat kebijakan penurunan komisi aplikator terbaru.
“Uang segitu bisa buat kontrakan atau kebutuhan anak, jadi sangat terasa dampaknya,” katanya.
Andrianto berharap pemerintah memastikan potongan 8 persen diterapkan tanpa tambahan biaya lain tersembunyi.
Ia menilai kebijakan akan menguntungkan jika pembagian hasil benar-benar transparan dan konsisten dijalankan.
“Kalau benar delapan persen tanpa tambahan lain, itu jelas menguntungkan driver,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi dampak terhadap konsumen jika biaya layanan dinaikkan secara tidak wajar.
Menurutnya, kenaikan biaya dapat membuat pelanggan beralih sehingga berdampak pada jumlah order pengemudi.
“Kalau harga aneh-aneh, customer bisa kabur dan driver kehilangan penghasilan harian,” katanya.
Para pengemudi berharap pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan baru tersebut secara menyeluruh.
Mereka menilai transparansi sistem menjadi kunci agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pengemudi.
Pengawasan berkelanjutan dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan driver dan aplikator digital.(R-03)
