DPRD Pekanbaru Bongkar LKPJ 2025, Surplus Rp255 Miliar Jadi Sorotan Tajam
Sidang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi terhadap LKPJ Pemko Pekanbaru 2025, Senin, 13 April 2026. (ist)
RIAU, SabangMerauke News - DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna penting membahas LKPJ 2025. Agenda utama mencakup jawaban eksekutif atas pandangan fraksi serta pembentukan Panitia Khusus LKPJ. Sorotan publik mengarah pada transparansi anggaran dan arah pembangunan kota menuju tahun 2026.
Rapat berlangsung di ruang paripurna dengan suasana formal namun penuh dinamika politik lokal. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Tengku Azwendi, bersama dua pimpinan lainnya. Kehadiran unsur Forkopimda dan OPD menambah bobot strategis pertemuan tersebut.
Dari kursi eksekutif, Wakil Wali Kota, Markarius Anwar, menyampaikan jawaban atas seluruh pandangan fraksi DPRD. Ia menjelaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian utama legislatif selama pembahasan berlangsung. Topik tersebut mencakup pendapatan daerah, infrastruktur, hingga sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan.
“Seluruh pertanyaan fraksi sudah kami jawab satu per satu secara menyeluruh,” ujar Markarius Anwar. Ia menilai masukan DPRD menjadi koreksi penting untuk memperbaiki arah kebijakan pembangunan kota. Proses ini dianggap sebagai bagian evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik ke depan.
Dalam pemaparan keuangan, Markarius menyebut realisasi PAD tahun 2025 mencapai angka Rp1,3 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dengan nilai mencapai sekitar Rp1,182 triliun. Sumber lain seperti retribusi dan pendapatan sah ikut memperkuat struktur keuangan daerah.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode anggaran tahun sebelumnya di Pekanbaru. Selain itu, efisiensi pelaksanaan program menghasilkan sisa anggaran cukup besar. Kondisi ini menciptakan kombinasi surplus dan Silpa yang menarik perhatian DPRD.
“Total surplus dan Silpa mencapai sekitar Rp255 miliar,” jelas Markarius Anwar dalam rapat tersebut. Ia menyebut angka itu menjadi modal penting menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026 mendatang. Dana tersebut diharapkan mampu menutup kekurangan anggaran serta menjaga keberlanjutan program prioritas.
Meski terlihat positif, DPRD menilai angka tersebut tetap perlu diuji secara mendalam. Pembentukan Panitia Khusus menjadi langkah konkret untuk menelaah seluruh laporan kinerja pemerintah. Pansus akan bekerja memanggil OPD guna memastikan data sesuai realisasi di lapangan.
Markarius berharap proses pembahasan berjalan konstruktif tanpa menghambat jalannya program pembangunan. Ia menilai evaluasi mendalam akan menghasilkan catatan penting bagi perbaikan kebijakan. “Dari pembahasan akan muncul temuan yang menjadi bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Tengku Azwendi menilai jawaban eksekutif cukup komprehensif menjawab seluruh pandangan fraksi. Ia melihat adanya upaya membangun sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, komunikasi terbuka menjadi kunci menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Jawaban pemerintah menjadi masukan bersama untuk meningkatkan harmonisasi ke depan,” kata Tengku Azwendi. Ia menekankan pentingnya kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi program prioritas kota.
Namun, DPRD tetap mendorong percepatan kerja Pansus dalam menyelesaikan pembahasan LKPJ tahun ini. Hal ini berkaitan dengan tenggat waktu serta regulasi baru yang mengatur evaluasi kinerja pemerintah daerah. Keterlambatan pembahasan dinilai dapat berdampak pada perencanaan anggaran berikutnya.
“Kami berharap Pansus segera bekerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Tengku Azwendi. Ia menegaskan evaluasi harus berjalan cepat namun tetap menjaga kualitas analisis laporan. Langkah ini penting agar kebijakan tahun berikutnya memiliki dasar yang kuat dan terukur.
Di balik angka surplus dan capaian PAD, muncul pertanyaan klasik terkait distribusi manfaat pembangunan. Publik menanti apakah peningkatan pendapatan daerah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Isu ini diperkirakan menjadi fokus utama pembahasan Pansus dalam beberapa minggu ke depan.
Pansus juga akan menelusuri efektivitas program infrastruktur serta layanan sosial selama tahun anggaran berjalan. Evaluasi tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi kelompok rentan. Semua sektor akan diuji untuk memastikan tidak ada program berjalan tanpa dampak nyata.
Rapat paripurna ini menjadi titik awal pengujian serius terhadap kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru sepanjang 2025. Hasil pembahasan Pansus nantinya akan menentukan arah kebijakan pembangunan tahun berikutnya. Transparansi dan akuntabilitas kini menjadi kata kunci yang terus digaungkan dalam setiap pembahasan. R-02
