Di Tengah Isu PAD, Pemko Pekanbaru PD Raih WTP! LKPD 2025 Sudah di Tangan BPK
Langkah cepat dan nyata ditunjukkan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau, Senin (30/3/2026). Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Agung Nugroho sebagai bagian dari tahapan audit lanjutan.
Agung menegaskan, penyerahan tersebut menandai masuknya Pemko ke fase pemeriksaan terinci oleh BPK, setelah sebelumnya melewati tahapan pemeriksaan awal. Ia optimistis hasil audit tahun ini kembali berujung pada opini WTP, sebagaimana capaian sebelumnya.
“Proses awal sudah kami lalui. Sekarang masuk pemeriksaan terinci. Mudah-mudahan kembali meraih WTP,” ujar Agung.
Optimisme WTP di Tengah Sorotan PAD
Di tengah isu penurunan pendapatan daerah yang sempat mencuat dalam LKPJ, Agung justru menegaskan bahwa kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perbaikan signifikan. Ia menyebut, pembenahan sistem pemungutan pajak menjadi kunci utama.
Pemko, kata dia, berhasil menertibkan sektor pajak parkir yang sebelumnya belum terdata optimal. Selain itu, pajak reklame yang sempat banyak tidak terbayarkan kini mulai berkontribusi nyata terhadap kas daerah.
Tak hanya itu, optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor juga terus digencarkan melalui sosialisasi kepada masyarakat, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Sekarang semuanya lebih tertata. Pajak parkir jelas, reklame berjalan, dan opsen pajak kendaraan terus kami dorong,” jelasnya.
Penyerapan APBD Diklaim Maksimal
Terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Agung memastikan tidak ada hambatan berarti dalam penyerapan anggaran. Bahkan, terdapat potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang muncul dari efisiensi hasil lelang proyek.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan terukur, sekaligus memperkuat peluang meraih opini terbaik dari BPK.
“Penyerapan berjalan optimal, bahkan ada SiLPA dari efisiensi lelang. Ini bukti pengelolaan semakin baik,” tegasnya.
Taruhan Kredibilitas Keuangan Daerah
Penyerahan LKPD ini menjadi momen krusial bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mempertahankan kredibilitas pengelolaan keuangan di hadapan publik dan auditor negara. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan nantinya akan menjadi tolok ukur transparansi, akuntabilitas, sekaligus legitimasi politik pemerintah daerah.(R-04)
