Politisi PAN Ini Bikin Heboh Baru Sehari Jadi Menteri, Terbitkan Surat Undangan Haul Ibunya Pakai Kop Surat dan Stempel Menteri Desa
Potongan surat berkop Menteri Desa dan Daerah Tertinggal yang berisi undangan perihal acara haul dan syukuran. Menurut Mahfud, surat yang ditandatangani Menteri Desa Yandri Susanto. Foto : Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Baru sehari usai dilantik, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto sudah jadi pergunjingan. Politisi PAN tersebut menerbitkan surat berkop Kementerian Desa untuk acara peringatan haul kedua ibunya yang dibalut dengan peringatan hari santri dan tasyakuran.
Tindakan Menteri Desa Yandri Susanto membuat mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md ikut berkomentar. Mahfud menyayangkan adanya surat berkop Menteri Desa dan Daerah Tertinggal yang berisi undangan perihal acara haul dan syukuran.
Menurut Mahfud, surat yang ditandatangani Menteri Desa Yandri Susanto itu melanggar etika birokrasi.
"Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul makanya saya bilang itu salah dan melanggar etika birokrasi," kata Mahfud saat ditemui usai acara serah terima jabatan Kementerian Pertahanan, Selasa (22/10/2024).
Mahfud mengatakan undangan haul dan syukuran tersebut merupakan urusan pribadi. Sehingga tidak bisa dikait-kaitkan dengan administrasi lembaga negara seperti kementerian.
"Kan tidak boleh, ya, urusan pribadi begitu, urusan tahlilan, urusan syukuran, lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Itu kan bukan menjadi tugas kementerian," katanya.
Mahfud sebelumnya juga mengunggah dokumen surat berkop Menteri Desa tersebut di akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, Mahfud menulis
"Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah ini dari menteri, maka ini keliru. Acara seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya hati-hati."
Berdasarkan dokumen yang dilihat media, warkat tersebut bertarikh Senin, 21 Oktober 2024. Tanggal itu adalah hari berlangsungnya pelantikan para menteri kabinet Prabowo-Gibran. Dalam surat tersebut undangan acara haul dan syukuran ditujukan kepada para kepala desa, staf desa, kader RW dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Adapun acara syukuran dan haul tersebut diselenggarakan bersamaan dengan peringatan hari santri. Berdasarkan surat itu, acara syukuran dan peringatan haul diselenggarakan di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.
Penjelasan Menteri Desa
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengakui telah melakukan kesalahan karena membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara peringatan haul kedua ibunya.
Yandri mengatakan, surat undangan acara peringatan haul, hari santri, dan tasyakuran itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
"Itu bisa kita koreksi nanti, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan," kata Yandri kepada wartawan usai acara di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10/2024).
Yandri pun berterima kasih kepada mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah mengkritik dan mengingatkannya.
Yandri yang juga Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak akan mengulangi membuat surat resmi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk kegiatan pribadinya.
"Kami terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah kita tidak akan ulangi lagi," ujar dia.
Istrinya Ikut Pilkada
Yandri menegaskan, tidak ada unsur politik dalam kegiatan yang dihadiri para kepala desa hingga ketua RW dan RT di Kabupaten Serang. Diketahui, istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024.
"Tapi hari ini murni betul-betul (kegiatan) hari santri, haul emak kami, dan bersyukur kepada Allah Swt, tidak ada unsur yang lain," kata Yandri.
Yandri mengklaim, selain kepala desa, juga diundang semua kepala daerah, termasuk penjabat Gubernur Banten Al Muktabar.
Namun, Al Muktabar tak hadir dan diwakilkan Pj Sekda Banten Usman Asshiddiqi Qohara. (R-04)
