1.748 Hakim se-Indonesia Mogok Sidang Mulai Hari Ini
Ribuan hakim dari berbagai daerah di Indonesia akan menggelar aksi cuti bersama mulai Senin, 8 Oktober 2024. Foto : Ilustrasi
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Ribuan hakim dari berbagai daerah di Indonesia akan menggelar aksi cuti bersama mulai Senin, 8 Oktober 2024. Aksi itu akan dilaksanakan selama lima hari kerja hingga Jumat, 11 Oktober 2024.
Aksi cuti massal diinisiasi oleh gerakan yang menamakan diri Solidaritas Hakim Indonesia (SHI). Fauzan Arrasyid, salah satu hakim yang menjadi juru bicara gerakan, mengatakan setidaknya ada 148 hakim yang akan datang ke Jakarta untuk melakukan aksi dan audiensi selama cuti bersama.
Agenda awal para hakim, kata Fauzan, adalah untuk menemui pimpinan Mahkamah Agung (MA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). “Hari pertama sepertinya sudah mulai pasti, kita ke pimpinan Mahkamah Agung sama pimpinan Pusat IKAHI,” kata Fauzan saat ditemui di Jalan Jaksa, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Ahad, 6 Oktober 2024.
Fauzan berujar para hakim akan meminta pimpinan MA dan IKAHI untuk ikut berperan aktif mendorong perbaikan kesejahteraan profesi mereka. Salah satunya, kata dia, dengan ikut mengawal revisi sejumlah peraturan yang menyangkut kesejahteraan dan keamanan hakim.
Fauzan menyampaikan agenda pertemuan dengan pimpinan kedua lembaga tersebut kemungkinan akan berlangsung pada siang hari. Namun, Fauzan berujar jadwal itu masih dapat berubah di hari pelaksanaan.
Fauzan mengatakan hakim-hakim yang akan mengikuti aksi di Jakarta sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah. Menurut dia, sekitar 148 hakim yang datang ke Jakarta berangkat dengan menggunakan biaya pribadi.
Mereka akan berada di Jakarta sesuai dengan jumlah hari cuti yang diberikan oleh ketua pengadilan masing-masing.
Sebelumnya, jumlah hakim yang akan mengikuti aksi cuti bersama se-Indonesia dikabarkan terus bertambah. Hingga Jumat, 4 Oktober, Solidaritas Hakim Indonesia mencatat ada 1.748 hakim yang menyatakan siap ikut aksi cuti bersama.
Saat ini, jumlah hakim di Indonesia sendiri mencapai 7.700 orang. Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan dan keamanan untuk hakim. (R-03)
