Bapenda Kepulauan Meranti Beberkan Capaian Realisasi PAD Masih 19,62 Persen, Minta OPD Lain Bersinergi Lakukan Pungutan
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 19 Juli 2024 baru mencapai Rp 51 miliar. Angka tersebut masih berkisar 19,62 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp 262,27 miliar.
Adapun rinciannya, target yang ditetapkan dari pajak daerah sebesar Rp 41 miliar lebih dan baru terealisasi Rp 9 miliar lebih atau 23,72 persen. Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan Rp 95 miliar lebih, namun baru terealisasi Rp 30 miliar lebih atau 31,89 persen.
Sementara itu Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ditargetkan Rp 80 miliar lebih, baru terealisasi Rp 9 miliar lebih atau 11,82 persen. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan Rp 45 miliar lebih dan saat ini masih terealisasi Rp 1,8 miliar lebih atau 4,09 persen.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Meranti, Susanti didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Informasi, Rio Hilmi mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk mencapai target pajak daerah yang ditetapkan. Ia mengklaim, realisasi capaian pajak daerah dari tahun ke tahun meningkat dengan kurva yang menanjak, meskipun ada kendala dalam memenuhi target Pajak Walet.
"Jika disandingkan data setiap tahun, realisasi pajak daerah meningkat dan selalu melampaui dari realisasi tahun sebelumnya. Per hari ini surplus delapan ratus limapuluh jutaan rupiah jika dibandingkan dengan tanggal dan bulan yang sama tahun lalu," kata Susanti, Senin (22/7/2024).
Susanti menyebut, Pajak Walet merupakan salah satu item pajak paling strategis di Kepulauan Meranti dengan potensi hampir Rp 18 miliar per tahun. Namun, realisasinya tidak pernah lebih dari 20 persen karena berbagai kendala. Salah satu sebabnya karena pemungutan pajak yang hanya mengandalkan self-assessment dari para penangkar sarang walet.
"Pajak Walet memiliki tingkat kewajaran pembayaran yang tinggi, namun dalam pemungutannya ada kendala seperti tidak jujurnya wajib pajak dan seringkali mereka tidak berada di tempat," kata Susanti.
Ia juga menilai target yang ditetapkan sangat tinggi sehingga sulit dicapai. Harusnya dalam menentukan target, lebih rasional, dimana ada potensi yang akan menjadi target, namun bukan berarti bisa didapatkan secara penuh.
"Kendala di lapangan sangat banyak. Dalam melakukan pungutan pajak yang sifatnya memaksa, petugas tetap melakukan pendekatan secara persuasif bagi wajib pajak yang belum membayar pajak," tuturnya.
Meski fokus kepada pendapatan pajak daerah, Bapenda juga diamanahkan sebagai OPD koordinator pendapatan daerah dari sektor retribusi.
"Namun untuk retribusi, kami sifatnya koordinasi dan memfasiliasi terkait ketersediaan blangko pemungutan atau pelayanan dan penyiapan regulasi," ucapnya.
Susanti menambahkan, Bapenda terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak hanya mengandalkan Bapenda terkait pendapatan daerah, karena banyak sektor lain yang juga menjadi tupoksi OPD lainnya. Bahkan, pihaknya merasa gelisah jika ada target yang tidak tercapai, sehingga beberapa inovasi dikembangkan untuk pencapaian target tersebut.
"Kami merasa sedih jika ada pihak yang mengatakan bahwa jika PAD tidak tercapai itu semata-mata kesalahan Bapenda. Perlu diketahui, kami tidak menyaingi orang lain, tapi menyaingi diri sendiri. Jika kami tak mampu melewati capaian dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, kami harus gelisah dan tidak boleh duduk santai," tukasnya.
Sementara itu, dalam upaya mengoptimalkan PAD, Bapenda berharap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkontribusi terhadap pemungutan retribusi dapat bekerja sama dengan lebih sinergis. Keberhasilan dalam mencapai target PAD tidak hanya bergantung pada satu pihak saja, melainkan hasil dari kerja sama yang baik antara semua OPD terkait.
"Kami sangat berharap OPD retribusi dapat lebih bersinergi dalam menjemput PAD. Dengan kerja sama yang solid, kami yakin target yang telah ditetapkan dapat tercapai," ujarnya.
"Kami berharap bahwa dengan sinergi yang baik, semua kendala yang selama ini dihadapi dalam pemungutan retribusi dapat diatasi," tambah Susanti.
Peningkatan PAD ini akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kepulauan Meranti.
"Besar harapan kami bahwa dengan sinergi yang baik, realisasi PAD sesuai dengan harapan. Ini bukan hanya tentang angka-angka, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kepulauan Meranti," pungkas Susanti. (R-01)