Anggota Parlemen Protes Perdana Menteri Belanda Minta Maaf ke Indonesia
Anggota Parlemen Belanda Geert Wilders. Foto: Net
SabangMerauke News - Anggota Parlemen Belanda Geert Wilders tak sepakat dengan pernyataan Perdana Menteri Mark Rutte, soal kekerasan ekstrem yang dialami selama Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Pemimpin Party for Freedom itu justru menuntut balik Indonesia untuk meminta maaf atas kekerasan yang ada.
"Di mana permintaan maaf dari pihak Indonesia atas kekerasan mereka terhadap Belanda dan Bersiap? Menghukum tentara Belanda adalah memalsukan sejarah," cuit Geert Wilders di akun Twitter pribadinya, dikutip pada Sabtu 19 Februari 2022.
Politisi Sayap Kanan itu menilai tentara Belanda kala itu sudah melakukan aksi heroik bagi bangsa. Oleh karena itu, Rutte dinilai tidak layak mengucapkan kata maaf. "Mereka adalah pahlawan. Kita harus berdiri di belakang veteran kita. Permintaan maaf tidak pantas," kata Geert.
Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf pada Indonesia atas kekerasan ekstrem masa revolusi. Pernyataan ini menyusul hasil penelitian besar tentang kekerasan militer Belanda berjudul ‘Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia, 1945 – 1950’ yang keluar Rabu malam, 16 Februari.
Pernyataan Mark Rutte sendiri merupakan permintaan maaf pertama kalinya oleh seorang kepala pemerintahan Belanda terhadap Indonesia atas penderitaan rakyat di masa revolusi.
Perdana Menteri Mark Rutte menekankan bahwa pertanggungjawaban berada di penguasa pada saat itu: pemerintah Belanda, parlemen, institusi militer, dan otoritas hukum. Di periode 1945-1949 itu, sekitar 100.000 orang Indonesia meninggal, sedangkan dari pihak Belanda 5.300 serdadu gugur.
Menurut penelitian Belanda, yang dilaksanakan tiga lembaga penelitian, yakni KITLV, NIMH, dan NIOD, selama perang berlangsung, militer Belanda tak henti melakukan kekerasan ekstrem secara struktural.
Kekerasan itu mulai dari eksekusi ekstrayudisial, penyerangan dan penyiksaan, penahanan dalam kondisi yang tak manusiawi, pembakaran rumah dan kampung-kampung, penjarahan dan perusakan barang berharga dan makanan milik penduduk, serangan-serangan udara dan pengeboman yang terus menerus, serta penangkapan secara acak dan massal dan pemenjaraan.
Studi empat tahun oleh tiga institut ilmu pengetahuan Belanda ini menyimpulkan bahwa “pemerintah dan pemimpin militer Belanda telah dengan sengaja melakukan pembiaran atas penggunaan kekerasan ekstrem yang dilancarkan secara sistematis dan meluas oleh personel militer Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia.”
Lebih dari empat tahun Belanda dan Indonesia berperang dengan senjata dan diplomasi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari bekas penjajah pada tanggal 17 Agustus, 1945. Akhirnya Belanda baru secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia di bulan Desember 1949. (*)
