Unjuk Rasa Jilid 2 KNPI Sasar PT Pertamina Hulu Rokan: Sewa Kantor Mewah di Jakarta, Ribut Proyek Tiang Listrik Rp 430 Miliar dan Isu Putra Daerah
Unjuk rasa KNPI Riau ke gedung DPRD Riau menyoroti sejumlah persoalan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Selasa (15/8/2023).
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kembali menjadi objek demonstrasi jilid dua yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau. Setelah menggelar unjuk rasa pekan lalu di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, kali ini gelombang demonstrasi KNPI menggencarkan aksinya di gedung DPRD Riau, Selasa (15/8/2023).
Massa kembali mengungkap sejumlah persoalan dan mempertanyakan kontribusi yang diberikan PHR ke masyarakat Provinsi Riau. Per 9 Agustus 2023 lalu, genap sudah dua tahun PHR secara resmi mengelola Blok Rokan yang merupakan ladang minyak terbesar di Indonesia.
"Tapi, apa yang diberikan kepada Riau? Yang muncul hanya masalah krusial yang menunjukkan PHR tidak sensitif dengan daerah," kata koordinator aksi, Davitra.
Ia menyoroti soal kebijakan PHR yang menyewa kantor pusat mewah di Jakarta. Soal ini, sebelumnya Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok mengungkap kalau sejumlah anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) telah menyewa kantor di Jakarta yang menghabiskan kocek perusahaan mencapai Rp 380 miliar, belum termasuk biaya operasional.
Salah satunya yakni kantor mewah PHR beralamat di Jalan Satrio, Jakarta Selatan. PHR merupakan salah satu anak perusahaan PHE.
Terkait hal tersebut, Corporate Secretary PHR Wilayah Kerja Rokan, Rudi Ariffianto pernah dikonfirmasi SabangMerauke News tentang berapa harga sewa kantor perusahaan plat merah tersebut di Jakarta. Namun, Rudi tidak memberi jawaban gamblang. Ia beretorika kalau besaran sewa tergantung pada kebutuhan operasional.
Davitra membandingkan uang sewa kantor PHR di Jakarta tersebut dengan estimasi penerimaan dana Participating Interest (PI) 10 persen Blok Rokan yang menjadi hak daerah. Ia memperkirakan dana PI hanya mencapai Rp 800 miliar atau dua kali dari biaya sewa kantor perusahaan di Jakarta.
"Coba dibandingkan, dana PI itu dengan biaya sewa kantor PHR. Apakah ini masuk akal?," kata Davitra.
Nasib pencairan dana PI Blok Rokan Rokan hingga kini belum jelas. Sempat digaung-gaungkan akan cair pada HUT ke 66 Provinsi Riau pada 9 Agustus lalu, nyatanya PI Blok Rokan gagal menjadi kado istimewa.
Dalam aksinya, massa KNPI juga kembali menyoroti proses lelang tiang listrik di PHR yang nilainya mencapai Rp 430 miliar. Demonstran menilai proses tender tersebut diduga bermasalah.
Sumber SabangMerauke News menyebut PHR belum secara resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender jumbo ini. Namun, ada satu perusahaan telah dinyatakan memenuhi kualifikasi. Entah mengapa PHR tak kunjung mengumumkan pemenang lelang, padahal proses sudah dilakukan sejak awal tahun 2023 lalu.
Selain itu, demonstran juga menyoroti soal tidak adanya kesempatan kepada putra daerah Riau menempati pos strategis di PHR. Secara khusus, tidak ada anak Riau yang duduk di jajaran Komisaris PHR.
Sebagaimana diketahui, Komisaris PHR saat ini diduduki oleh Rosa Vivien Ratnawati sebagai Komisaris Utama dan Reinhard Parapat sebagai Komisaris Independen.
Rosa merupakan pejabat eselon satu di Kementerian LHK. Sementara, Reinhard dikenal aktif sebagai pentolan Relawan Jokowi. Dalam sejumlah kegiatan Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi, Parapat kerap terlihat.
Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A. Mohd Yatim yang menerima aspirasi pendemo menyatakan, suara kritis yang disampaikan KNPI harus menjadi instrospeksi bagi PHR. Ia sepakat bahwa saat ini PHR belum berbuat maksimal untuk Riau.
Eddy Yatim bahkan membandingkan kondisi ketika Blok Rokan dikelola PT Chevron Pacific Indonesua (CPI) yang jauh dari gonjang-ganjing sosial dan proyek. Termasuk sorotan tentang tingginya kasus kecelakaan kerja sejak PHR mengambil alih Blok Rokan dari PHR. Berdasarkan data yang diperoleh, sedikitnya 10 pekerja meninggal dunia belum dua tahun PHR mengelola Blok Rokan.
Menurutnya, hasil bumi Riau telah dikeruk habis-habisan. Bahkan Riau merupakan penyumbang devisa terbesar sektor migas, kelapa sawit dan kehutanan.
"Namun, faktanya kemiskinan masih terus terjadi. Infrastruktur tertinggal. Kekayaan alam Riau belum dirasakan oleh rakyat Indonesia di Riau," kata Yatim.
Corporate Secretary PHR Wilayah Kerja Rokan, Rudi Ariffianto belum memberikan konfirmasi soal tuntutan unjuk rasa KNPI Riau ini.
Bawa Pocong ke Kejati Riau
Sebelumnya, massa yang mengenakan seragam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) telah menggelar unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jumat (11/8/2023) lalu. Massa mengungkap sejumlah dugaan persoalan yang terjadi di tubuh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Dalam aksinya, massa KNPI Riau memajang sebuah pocong yang diletakkan di samping badan Jalam Sudirman, Pekanbaru. Sambil berorasi, para pengunjuk rasa menyinggung soal dugaan kejanggalan proyek power pole (tiang listrik) yang dimenangkan perusahaan tertentu. Menurut pengunjuk rasa, tender proyek senilai Rp340 miliar tersebut diduga bermasalah dan tidak memenuhi persyaratan.
Dua elit pejabat PT PHR yakni Vice President Procurement & Contracting, Edi Susanto dan Executive Vice President Business Support dituding pendemo bertanggung jawab dalam dugaan sengkarut proyek tersebut. Mereka mendesak agar Dirut PHR Chalid Said Salim (CSS) mencopot jabatan kedua orang tersebut.
Massa juga mendesak agar PHR secara transparan membuka hasil produksi minyak yang diperoleh dari Blok Rokan, sejak dikelola pada 9 Agustus 2021 silam.
Selain itu, massa KNPI mendesak Dirut PHR membatalkan sewa kantor pusat PHR di Jakarta yang dinilai sebagai tindakan pemborosan keuangan perusahaan.
Selain itu, isu tenaga kerja lokal juga disorot oleh massa pendemo. Mereka meminta agar perusahaan plat merah tersebut mempekerjakan sedikitnya 30 persen tenaga kerja lokal Riau yang dibuktikan dengan keterangan domisili minimal 5 tahun.
Berikut delapan tuntutan massa KNPI Riau:
1. Meminta kepada Direktur Utama PT PHR Chalid Said Salim untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 30% dari kebutuhan tenaga kerja di PT PHR dengan membuktikan telah berdomisili selama 5 Tahun di Provinsi Riau.
2. Mendesak Direktur Utama PT PHR, Chalid Said Salim mencopot Edi Susanto (Vice President Procurement & Contracting) dan Irfan Zaenuri (Executive Vice President Business Support) yang diduga meloloskan perusahaan tertentu dalam tender pengadaan tiang listrik (power pole) senilai Rp 340 miliar, yang bermasalah dan tidak memenuhi persyaratan.
3. Mendesak Kapolda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau proaktif dalam penegakan hukum di Riau dan mengusut tuntas dugaan tindak pidana dalam proses pengadaan tiang listrik (power pole) di PT PHR senilai Rp 340 miliar.
4. Mendesak Direktur Utama PT PHR Chalid Said Salim berkantor di wilayah Riau dan membatalkan penyewaan kantor seharga Rp 382 miliar di Jakarta.
5. Mendesak PT PHR melakukan transparansi data produksi setiap bulan dan perolehan keuntungan minyaknya.
6. Mendesak PT PHR melakukan transparansi dana untuk pembangunan daerah Riau. Seperti perbaikan kerusakan jalan, kepedulian terhadap pendidikan dengan memberikan beasiswa kurang mampu dan membiayai pendidikan sampai program doktor, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pemberdayaan pemuda dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.
7. Meminta Direktur Utama PT PHR, Chalid Salim Said, membangun Menara Pemuda Riau dengan nilai minimal sebesar Rp 50 miliar rupiah dari dana CSR.
8. Mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir mendudukkan putra daerah Riau sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN yang beroperasi di Provinsi Riau. (*)
