Pak Presiden, Kok Pungli Usaha Logistik masih Marak Terjadi?
SABANGMERAUKE, JAKARTA - Kalangan pengusaha mengakui persoalan biaya logistik masih penuh dengan tantangan, salah satunya adalah pungutan liar atau pungli yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
Masalah klasik di Indonesia ini terus terjadi dari tahun ke tahun, tentunya sangat memberatkan pelaku usaha karena tambahan biaya yang tidak sedikit, bahkan hampir menembus dua digit persentase beban biaya.
"Kami memberi feedback pada pemerintah tentang pungli yang masih ada, ini harus tuntas. Pungli di Jabodetabek mendekati 10%. Di luar Jakarta masih banyak, kalau itu aja dibantu, kami sangat bersyukur hilang poin cost," kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto dalam Profit CNBC Indonesia, Selasa (2/11/2021).
Selain pungli, kewajiban tes PCR juga menjadi beban saat ini. Meskipun banyak sopir dan pelaku logistik sudah divaksin, namun persyaratan dalam mobilisasi tersebut dirasa tidak perlu dan menjadi biaya yang tidak sedikit.
"Persaingan, kami nggak ngeluh dengan konsep bisnis rintisan yang dia bisa potong channel distribusi. Nggak apa-apa kita bersaing efisiensi, service level, tapi tolong bantu unnecessary cost yang kita tanggung, dua poin tadi PCR dan pungli," kata Mahendra.
Berbagai biaya tambahan itu sulit untuk dibebankan kepada klien atau pengguna dari industri. Kalaupun iya, maka masyarakat akhir atau end user yang bakal menanggung bebannya.
"Jadi yang kejepit penyedia logistik," ujar Mahendra. (*)