Mulai Berubah, Kini Surya Paloh Sebut Lebih Baik Anies Baswedan Lanjutkan Program Jokowi
Anies Baswedan. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Spekulasi Anies Baswedan jika terpilih dalam pilpres 2024 akan merombak kebijakan mendasar yang sudah diletakkan Presiden Jokowi kini terjawab sudah. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut sangat baik jika Anies Baswedan meneruskan kebijakan pemerintahan Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Surya Paloh saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Paloh, dirinya tak mau pembangunan yang telah dikerjakan saat ini terhenti.
"Masalahnya tadi hanya kalau terpilihnya Bung Anies, apakah akan meneruskan policy kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini?" kata Paloh usai, Minggu (5/3/2023).
"Tentu kalau bisa diteruskan amat baik sekali. Apa, kenapa alasan untuk tidak meneruskan?" ujarnya.
Namun, Paloh tidak menampik jika memang ada hal-hal yang perlu perbaikan.
"Tidak ada kesempurnaan dalam seluruh apapun yang telah kita laluin bersama. Ada upaya-upaya perbaikan, tapi meneruskan saya pikir itu suatu hal yang amat sangat rasional," ujarnya.
Ia kembali menegaskan sama sekali tak ingin pembangunan di Indonesia terhenti karena berganti pemimpin.
"Enggak ada yang mau seperti itu kecuali mereka yang barangkali berpikir dengan kepentingan-kepentingan yang tidak melihat suatu strategi yang jangka panjang dan kepentingan lebih besar," katanya.
Sebelumnya, Anies buka suara soal kelanjutan kebijakan pemerintah saat ini jika terpilih jadi presiden. Salah satunya terkait dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"IKN sudah jadi UU. Dan kita semua ketika dilantik tugas apapun sumpahnya melaksanakan UU," kata Anies di Kantor DPP Demokrat, Kamis (2/3/2023).
Anies mengatakan kondisi IKN saat ini berbeda dengan dua tahun lalu. Ia mengatakan IKN saat ini sudah disahkan dalam bentuk UU. Sementara dua tahun lalu, lanjutnya, masih dalam fase gagasan.
"Saat itu masih gagasan. Sehingga kita masih bicara pro dan kontra. Kalau ini UU siapapun harus laksanakan UU," kata dia. (*)
