Adakah Keadilan Untuk Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo?
Rafael Alun Trisambodo. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Geger kasus penganiayaan oleh seorang anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menghiasi pemberitaan media sejak sepekan terakhir. Sang anak pejabat, MDS menganiaya secara membabi buta D.
Sejumlah pejabat negeri ini ikut berkomentar. Mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merupakan atasan tertinggi institusi tempat Rafael bekerja.
Kita menaruh simpati atas kondisi yang dialami D, korban penganiayaan MDS. Semoga saja kondisi D segera pulih dan dapat sehat kembali.
Pada sisi lain, kita prihatin atas tindakan MDS yang dinilai di luar batas, keterlaluan. Proses hukum harus dijalankan secara tegas dan terukur. Publik dapat mengontrolnya.
Isu Melebar
Kasus penganiayaan ini pun melebar. Tak sekadar pada inti kasus pidana atas kekerasan yang dilakukan oleh MDS. Namun, sudah bergerak ke ranah personal: soal kekayaan Rafael yang dituding tak wajar.
Ini membuat Rafael harus menjalani proses klarifikasi harta kekayaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Aset-aset yang dimiliki sampai pada laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) Rafael diungkit. Wajah Rafael muncul di mana-mana. Rafael pasti mengalami rasa malu sebagai tertuduh.
Memang, tanggung jawab Rafael sebagai orangtua MDS tak bisa dilepaskan. Ia dituduh lalai dalam mendidik anaknya. Sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh siapa pun, termasuk kelak jika anak kita melakukan hal yang sama.
Rafael kini sangat terpojok. Publik kadung mencurigai kekayaan Rafael diperoleh dengan cara 'tak legal'. Sesuatu yang butuh proses pembuktian atas tuduhan serius itu. Peradilan publik kadung sudah mencap Rafael bersalah. Serangan di medsos bertubi-tubi. Jarang terdengar klarifikasi mewakili Rafael. Atau memang Rafael sengaja memilih bungkam.
Rafael memang berada dalam posisi yang lemah. Penghakiman publik telah mendakwahnya bersalah. Apalagi, sejumlah pejabat negara sudah mengeluarkan pernyataan bernada yang sama. Elit nasional ikut membumbuinya. Makin panas, sampai seruan boikot membayar pajak.
Mencari Keadilan
Dalam kondisi seperti ini, masih adakah sedikit keadilan tersisa untuk Rafael?
Sebagai pejabat publik, konsekuensinya apapun yang terkait dengan dirinya pasti akan menjadi sorotan. Ruang pribadi dan personalnya menjadi terbatas dan serba transparan. Apalagi, di era media sosial saat ini, informasi privasi sangat cepat beredar. Soal motif, kita tak tahu pasti.
Rasanya, kita perlu memberi ruang pada Rafael untuk melindungi haknya sebagai warga negara. Hantaman keras bertubi-tubi setidaknya perlu mendapat klarifikasi perimbangan secara layak dan ideal.
Koreksi Secara Jujur
Kecurigaan dan serangan publik tak pantas hanya ditujukan kepada seorang Rafael. Para pejabat publik dan tokoh nasional harusnya juga berani mengoreksi atas dugaan-dugaan ketidakwajaran harta kekayaan para pejabat lain di negara ini, tak saja hanya kepada Rafael.
Sudah menjadi rahasia umum, banyak pejabat kita menimbun harta kekayaannya. Sebagian ketiban sial karena sering pamer sehingga dikuliti oleh warganet. Ada juga yang apes karena terjadi insiden sehingga menjadi pergunjingan publik.
Namun, masih sangat banyak pejabat kita yang menyimpan harta kekayaan secara rapi dan jauh dari penciuman publik. Modusnya macam-macam. Sumber kekayaannya juga beragam.
Ada yang mendapat kekayaan berlebih karena conflict of interest (konflik kepentingan) dalam jabatan. Ada yang kaya karena merampok uang negara atau korupsi dan main proyek secara gelap. Hanya sedikit pejabat yang kaya karena usaha atau bisnis murni sampingan.
Penghasilan para pejabat bisa dihitung dan ditakar. Berapa take home pay yang diperoleh dari pekerjaan sebagai ASN dan pejabat publik dapat diketahui dengan mudah diketahui.
Cukup membandingkannya dengan pengeluaran rutin bulanan pribadi dan keluarga. Sisanya bisa dihitung secara terukur. Jadi tak terlalu rumit sebenarnya.
Mempertanyakan sumber kekayaan penyelenggara negara tak boleh 'hangat-hangat tai ayam', kasuistik sekadar terjadi peristiwa tertentu. Namun setelah itu kembali dingin dan menguap.
Tak adil, jika hanya menuduh Rafael seorang secara membabi-buta. Koreksi harus dilakukan secara jujur dan menyeluruh kepada siapun pejabat publik. Pembuktian terbalik sumber harta kekayaan harus benar-benar dilakukan, jika memang negara ini ingin lebih baik.
Gampang saja: periksa seluruh harta kekayaan pejabat di negara ini. Jangan cuma berani hanya kepada Rafael seorang yang hanya pejabat selevel eselon III. (*)
