Bertemu Pejabat Kemendagri, Bupati Adil Singgung Geopolitik Kepulauan Meranti: Jarak ke Malaysia Cuma 94 Kilometer!
Bupati Meranti Muhammad Adil bertemu dengan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Wardani, di Jakarta, Senin (16/1/2023). Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Pemkab Kepulauan Meranti menggelar rapat lintas kementerian dan lembaga di Jakarta dalam rangka menarik berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat guna mengentaskan kemiskinan.
Hal tersebut terungkap usai Bupati Meranti Muhammad Adil bertemu dengan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Wardani, di Jakarta, Senin (16/1/2023).
Diketahui, pertemuan tersebut merupakan upaya Pemkab Meranti memperjuangkan Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas (DBH Migas) pada daerah berbatasan langsung sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Dengan didampingi Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala OPD, Adil memaparkan kondisi geopolitik hingga potensi yang dimiliki Kepulauan Meranti. Mengingat jarak dari Kepulauan Meranti menuju ibu kota Provinsi Riau di Pekanbaru sejauh 150 kilometer.
“Sedangkan menuju Malaysia hanya 94 kilometer dan ke Singapura hanya 117 kilometer,” ungkap Bupati.
Secara singkat, dia juga memaparkan beberapa upaya yang telah dilakukannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Meranti, di antaranya dengan memperjuangkan DBH Migas.
“Tentunya kami perlu tunjuk ajar dan strategi agar bisa memperjuangkan pembangunan di Meranti,” kata Adil.
Menurut Adil, saat ini wilayah Meranti menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 5,53 persen di tahun 2022 atau tertinggi di Riau.
Selain itu ketersediaan infrastruktur jalan juga rendah (0,29) dan terbatasnya konektivitas antar pulau (20 persen) yang menyebabkan tingkat kemahalan konstruksi 108,78 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi (5,50 persen) dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (66,52 persen) atau terendah di Riau.
“Selain itu, ancaman abrasi pantai juga sangat mengkhawatirkan yang mencapai 5 sampai 10 meter per tahun serta potensi kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya lagi.
Oleh karena itu, sebut Adil, pihaknya sangat gencar untuk mencari tambahan anggaran pembangunan untuk memajukan Kepulauan Meranti. Baik dari segi ekonomi, infrastruktur hingga pembangunan SDM.
“Kami juga sudah berulang kali melakukan audiensi bersama pihak Kementerian Keuangan terkait pembagian DBH Migas. Termasuk juga dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan perusahaan migas yang beroperasi di Meranti,” ungkap Bupati H. M Adil.
Dalam audiensi itu juga, Bupati memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan pemetaan geografis daerah, potensi dan permasalahan sesuai kebutuhan. Bahan itu nantinya akan digunakan sebagai modal mengusulkan berbagai program dari pemerintah pusat.
“Siapkan data yang lengkap sesuai kebutuhan dan arahan dari Direktur (Toponimi dan Batas Daerah). Kalau sudah lengkap nanti kita agendakan untuk mengundang rapat lintas kementerian dan lembaga,” ujar Bupati Adil.
Plt. Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Wardani, dalam kesempatan itu memaparkan tugas instansinya. Mulai dari menyiapkan data untuk kebijakan terkait penyelesaian batas daerah, memberikan nama dan kode wilayah hingga tugas prosedur dan subtansi yang telah diatur oleh undang-undang.
“Saya melihat potensi yang dimiliki oleh Meranti. Terutama secara geopolitik,” kata Wardani.
Lebih lanjut dia menjelaskan, Pulau Rangsang yang masuk wilayah Kepulauan Meranti memiliki nilai strategis sebagai titik pangkal negara.
“Jika ini bergeser maka batas negara juga ikut bergeser,” sebutnya.
Kemudian, katanya lagi, pulau-pulau yang ada di Meranti juga memiliki nilai terhadap zona ekonomi ekslusif (ZEE) dan rawan terhadap penyelundupan narkoba, human trafficking hingga pencurian hasil laut.
“Isu-isu seperti ini jadi modal untuk diangkat sebagai senjata untuk menarik pembangunan dari pemerintah pusat,” kata Wardani.
Untuk itu, Direktur Toponimi dan Batas Wilayah menyarankan agar Pemkab Kepulauan Meranti menyiapkan data sesuai di lapangan, mempelajari undang-undang terkait dan menyiapkan konsepnya. Setelah itu, tambahnya, undang lintas kementerian dan lembaga terkait untuk rapat bersama.
“Siapkan data dan petakan potensi lengkap dengan titik koordinatnya sekali. Kami terbuka untuk menerima, berkonsultasi dan membicarakan apa yang bisa kami bantu,” tutur Wardani.
Ikut mendampingi Bupati, Sekda Kepulauan Meranti, Asisten I dan II Setdakab Meranti, staf ahli bupati, sejumlah kepala OPD dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. (R-01)
