KPK Bahas Lebih Lanjut Permintaan Lukas Enembe Dirawat di Singapura
Gubernur Papua Barat Lukas Enembe. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membahas lebih lanjut soal adanya permintaan dari tim kuasa hukum tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) agar kliennya diizinkan berobat ke Singapura.
"Masalah pengacara LE meminta berobat terhadap kliennya ke luar negeri, ya tentunya akan kami bahas di rapim (rapat pimpinan) karena keputusannya tidak bisa keputusan sendiri. Ini adalah keputusan pimpinan," ucap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dikutip dari suara.com, Selasa (29/11/2022).
Sebelumnya, tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe mengirimkan surat kepada KPK, Senin terkait permintaan kliennya agar diizinkan berobat ke Singapura.
"Perkembangan terkininya, tim dokter mengeluarkan rekomendasi dari Rumah Sakit (Mount) Elizabeth yang dokternya itu intinya mengatakan bahwa Pak Lukas Enembe harus segera dievakuasi ke Rumah Sakit Elizabeth Singapura," kata salah satu kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona.
Oleh karena itu, kata dia, tim kuasa hukum pada Senin (28/11/2022) telah mengirimkan surat agar KPK mengizinkan Lukas Enembe berobat ke Singapura.
Ia beralasan bahwa kesehatan kliennya saat ini semakin memburuk.
"Terkait kondisi Pak Lukas sudah semakin memburuk karena tiga hal penyakit beliau ginjal, paru sama strokenya sehingga dokter-dokter di Singapura sudah mengirim rekomendasi yang intinya bahwa Pak Lukas harus segera dibawa ke Singapura kalau dibiarkan satu minggu terakhir nanti keadaan akan sangat memburuk dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.
Sebelumnya, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Lukas Enembe bepergian ke luar negeri. Lukas Enembe telah dicegah selama 6 bulan, terhitung sejak 7 September 2022 sampai dengan 7 Maret 2023.
Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Lukas Enembe dan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Terkait konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.
