Tak Hadir di Rakor Pemerintahan, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Sebut Bupati Adil Ingin Melawan Mendagri
Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman. Foto: SabangMerauke/ Ali
SABANGMERAUKE NEWS, Kepulauan Meranti- Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman angkat bicara terkait ketidakhadiran Bupati Kepulauan Meranti HM Adil dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Selasa (8/11/2022) pagi tadi Pekanbaru.
Menurut Iskandar, tak ada alasan krusial bagi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil untuk mangkir dalam rapat penting tersebut. Politisi Partai Golkar ini bahkan menuding Bupati Adil hanya ingin melawan Mendagri.
"Saya menilai dia (Bupati Adil) hanya ingin menunjukan kesombongan saja dengan melawan Mendagri," kata Iskandar, Selasa malam.
Iskandar mempertanyakan alasan Bupati Adil tidak datang rapat bersama Mendagri. Ia mengakui jadwal rakor bersamaan dengan agenda sidang paripurna di DPRD Kepulauan Meranti. Namun, seharusnya Bupati jika ingin tetap hadir di rapat paripurna, harusnya mengutus perwakilan Pemkab Meranti atau pun Wakil Bupati Meranti.
"Tadi kami hanya rapat paripurna penyertaan modal. Ini kan bisa diwakilkan kepada Wakil Bupati atau Sekda. Apalagi Sekda itu kan Ketua TAPD," ucap Iskandar.
Iskandar juga heran dengan adanya pelarangan camat dan lurah Kepulauan Meranti untuk hadir dalam rakor bersama Mendagri di Pekanbaru tersebut.
"Dari sini bisa kita nilai bahwa Bupati Adil melawan Mendagri," ujar Iskandar.
Sikap Bupati Adil ini, kata Iskandar, sangat merugikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia juga menilai peristiwa tersebut sebagai kesalahan yang sangat fatal.
"Karena itu saya sangat setuju jika Mendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah bersikap tegas terhadap Bupati Kepulauan Meranti," kata Iskandar.
Mendagri Kesal
Diwartakan sebelumnya, ketidakhadiran bupati maupun perwakilan Pemkab Kepulauan Meranti menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam rapat koordinasi bersama Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat, hingga lurah se-Provinsi Riau, Selasa (8/11/2022). Hal ini membuat Mendagri kesal.
"Saya tidak tahu kenapa tidak hadir. Jika pun tidak bisa, seharusnya kan ada perwakilan," kata Tito didampingi Gubernur Riau Syamsuar dalam konferensi pers di Hotel Grand Central Pekanbaru.
Mendagri pun lantas mempertanyakan etika pemerintahan daerah atas sikap Pemkab Kepulauan Meranti tersebut.
"Kita punya etika dalam pemerintahan. Di sini ada Mendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan, harusnya hadir," tegas mantan Kapolri tersebut.
Ia bahkan memerintahkan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Gubernur Riau untuk mengecek penyebab ketidakhadiran Bupati HM Adil dalam rapat.
"Saya minta Inspektur Jenderal untuk mengecek ini. Nanti Pak Gubernur juga dicek," katanya.
Tanggapan Bupati Adil
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil hanya merespon datar soal ketidakhadirannya di rapat koordinasi yang dihadiri Mendagri, Tito Karnavian.
Adil mengatakan, ketidakhadiran dirinya lantaran acara rapat koordinasi tersebut diinisiasi Gubernur Riau, bukan Kemendagri.
Dengan santai, Adil menyatakan seharusnya Gubernur Riau sudah mengetahui alasan dirinya tak hadir dalam rapat tersebut.
"Ya karena tidak mau saja. Acara Gubernur itu kan? Yang mengundang sebetulnya bukan Pak Menteri Dalam Negeri. Yang mengundang Pak Gubernur. Dialah (Gubernur) yang menjelaskan kenapa kita tidak hadir," kata Adil lewat sambungan seluler.
Adil menyebut, ketidakhadirannya dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kepulauan Meranti karena tengah sibuk membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD.
Adil juga mempertegas kalau memang ia melarang jajarannya untuk hadir pada rapat koordinasi tersebut.
"Ga ada, semua tidak ada. Tidak boleh pergi. Banyak kerja disini. Pembahasan LPJ," tegas Adil. (R-01/CR5)
