Demo Buruh Merangsek ke Ruang Kerja Gubernur, Cemilan Pun Habis Digasak
Ilustrasi buruh demo, hingga merangsek ruang kerja gubernur banten. Foto: Net
SabangMerauke News, Banten - Puluhan anggota serikat buruh menduduki ruang kerja Gubernur Banten, Wahidin Halim, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, pada Rabu sore, 22 Desember 2021. Mereka merangsek masuk, memakan camilan, dan meminum air yang ada di ruang kerja WH.
Duduki Kursi Wahidin Halim
Pintu masuk kantor WH pun rusak, buruh berdesakkan masuk ke ruangan. Kursi yang biasa diduduki WH pun diduduki buruh. Sebagian lagi, ada yang duduk di sofa ruangan Gubernur Banten itu.
"Setelah berjam-jam tidak ditemui juga akhirnya buruh kecewa, ingin mengecek keberadaan gubernur, sehingga masuklah ke dalam ruangan gubernur. Masuklah kita ke dalam, ternyata di ruangnya sudah kosong, gubernur sudah tidak ada di tempat," kata Hardiansyah, pengurus SPSI Kota Tangerang, di kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu, 22 Desember 2021.
Kesal dengan pernyataan Wahidin Halim
Buruh kesal dengan pernyataan Wahidin Halim yang mengatakan kalau pengusaha lebih baik mencari pekerja baru jika karyawannya menolak dengan UMK yang sudah ditetapkan olehnya.
Buruh mendesak Wahidin Halim menarik pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka karena dianggap melukai hati buruh.
"Justru kalimat ini menyulut kemarahan buruh, maka dipastikan jika dia tidak minta maaf dan mencabut statement itu, maka kondusivitas yang ada di Banten ini akan selalu terganggu," katanya.
Tuntut Gubernur Revisi UMK 2022
Ribuan buruh yang masih bertahan hingga pukul 19.30 WIB mengaku akan bertahan di depan kantor Gubernur Banten, hingga Wahidin Halim merevisi besaran UMK 2022.
Berdasarkan pantauan di lokasi, buruh masih bertahan di KP3B. Ada yang duduk, tiduran di jalan, hingga menonton pertandingan semifinal AFF 2020 melalui layar lebar yang sudah mereka siapkan.
"Hari ini rencana kita akan melakukan aksi kita pendudukan, kami tidak akan pulang sebelum gubernur melakukan revisi, kami berharap gubernur mau merevisi upah minimum," katanya. (*)
