Anak Presiden Gak Mau Latah Beli Mobil Listrik untuk Pejabat: Uangnya untuk Bangun Pasar, Gak Apa-apa Kena Sanksi
Wali Kota Solo, Gibran Rabuming. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jateng - Tren pengadaan mobil listrik untuk pejabat daerah ternyata tak begitu menarik bagi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Seolah tak mau ikut-ikutan latah membeli mobil listrik, putra sulung Presiden Jokowi ini bahkan menolak untuk membelinya.
Ia memutuskan untuk menghapus anggaran pengadaan mobil listrik bagi kepala daerah untuk tahun ini dan mengalihkan dana tersebut untuk fasilitas publik masyarakat.
"Yang kami hapus anggaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mobil listrik. Daripada beli mobil mending untuk bangun pasar dulu," katanya di Solo, Selasa (2/11/2022).
Ia mengatakan keputusan tersebut diambilnya mengingat harga kendaraan listrik yang tidak murah. Bahkan, menurut dia harga kendaraan listrik yang paling murah di kisaran Rp800 juta.
"Lebih baik untuk membangun pasar, kelurahan, taman cerdas, karena harga mobil listrik paling murah sekitar Rp800 juta," katanya.
Terkait hal itu, ia mengaku siap jika harus memperoleh sanksi dari pemerintah pusat mengingat aturan penggunaan mobil listrik tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
"Tidak apa-apa disanksi, sing penting warga sik (yang penting warga dulu). Aku gampang," katanya.
Mengenai kendaraan listrik, ia mengatakan sempat berkomunikasi dengan kepala daerah lain. Meski demikian, sejauh ini ia masih memilih untuk menggunakan kendaraan dinas yang dipakainya sejak awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Sebelumnya, terkait dengan kendaraan listrik tersebut Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebutkan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengatakan inpres itu wujud komitmen Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan.
"Untuk mewujudkan desain besar transisi energi, pemerintah memulainya dengan melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik," katanya. (*)
