DPR Minta Pengganti Panglima TNI dari Angkatan Laut, Ini Pertimbangannya
TNI Angkatan Laut (AL). Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon merespons positif jika kelak sosok dari TNI Angkatan Laut (AL) menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.
Dia berkata, hal itu akan membuat setiap matra di TNI mendapatkan giliran untuk menduduki jabatan Panglima TNI. Selain itu, menurutnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono juga telah menjadi calon Panglima TNI 2021 silam.
"Saya kira dari Angkatan Laut juga baik juga, karena biar ada semacam pergiliran karena kemarin juga kan menjadi kandidat yang kuat. Tetapi, kemudian dipilih Pak Andika dan itu juga satu pilihan yang tepat begitu," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (12/9).
Menurut politikus Gerindra itu apabila Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memilih perwira dari AL sebagai Panglima TNI selanjutnya bukanlah hal yang salah.
"Kalau sekarang kemudian dari AL, saya kira juga bukan hal yang salah gitu, itu juga bisa memperkuat matra yang berbeda dengan sekarang, yang memperkuat matra laut," ujar Fadli Zon.
Meskipun demikian, pihaknya menyerahkan masalah pengganti Andika itu sepenuhnya kepada Jokowi selaku presiden yang memiliki hak prerogatif dan juga panglima tertinggi angkatan perang RI.
"Menurut saya bisa saja. Cuma terserah ke Presiden yang punya hak prerogatif untuk menentukan. Yang jelas secara perundang-undangan mereka yang pernah jadi kepala staf. Itu tergantung dari presiden untuk menilai," ujar Fadli.
Sebagai informasi, bila merujuk UU TNI yang berlaku sekarang, Andika akan pensiun tahun ini. Jenderal dari TNI AD itu akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022.
Salah satu yang disebut-sebut berpeluang menggantikan Andika adalah Yudo. Ia akan pensiun pada 2023 mendatang.
Sementara itu, Yudo menyatakan tidak mau berandai-andai soal namanya yang disebut-sebut berpeluang menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya, pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden.
"Selalu saya sampaikan itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kita tidak bisa berandai-andai, tidak bisa menduga-duga," kata Yudo usai Upacara HUT TNI AL di Kesatrian Pondok Dayung, Jakarta Utara, Senin.
Yudo mengatakan saat ini tetap fokus menjalani tugas-tugas TNI AL. Ia menuturkan TNI bersiap-siap sesuai kondisi politik dan keamanan saat ini. (R-03)
