Batas Waktu Tim Pendataan Habis, Walhi Minta Kementerian LHK Umumkan Daftar Penguasaan Hutan Ilegal di Riau
Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau mendesak diumumkannya hasil kerja tim pendataan dan konsolidasi penggunaan kawasan hutan tanpa izin (ilegal) di Provinsi Riau. Tim jumbo berjumlah 439 personil bentukan Menteri LHK Siti Nurbaya tersebut, sesuai batas waktu harusnya sudah menuntaskan hasil kerjanya pada Minggu (31/7/2022) lalu.
"Sampaikan saja ke publik agar kita tau juga apa hasil dari kerja Tim Jumbo KLHK," kata Manager Akselerasi Perluasan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) WALHI Riau, Fandhi Rahman, Rabu (3/8/2022).
Fandhi menjelaskan, persoalan pemanfaatan kawasan hutan seringkali menjadi persoalan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Riau. Untuk itu, hasil tim jumbo bentukan KLHK harus dilakukan verifikasi lapangan agar semakin tidak merugikan masyarakat.
"Harus dilakukan verifikasi," pungkas Fandhi.
Tim Bentukan Menteri LHK
Pembentukan tim secara besar-besaran dengan jumlah personil 439 ini sebagai tindak lanjut hasil rapat antara Komisi IV DPR RI yang mengeritik keras kinerja Kementerian LHK soal lambannya inventarisasi penguasaan hutan ilegal di Riau yang diperkirakan mencapai 1,8 juta hektar.
Dalam surat tugas diteken langsung oleh Siti Nurbaya tertanggal 28 April 2022 lalu itu, hanya menugaskan pejabat dan pegawai KLHK. Sementara, unsur pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten dan kota) tidak terlibat di dalam tim.
"Melaksanakan identifikasi dan konsolidasi data dan informasi kegiatan usaha terbangun dan tidak memiliki perizinan bidang kehutanan di Provinsi Riau" demikian perintah yang tercantum dalam surat tugas tersebut.
Adapun identifikasi dan pendataan yang dilakukan, tidak saja soal keberadaan perkebunan ilegal. Namun juga menyasar usaha lain yakni sektor pertambangan dan kegiatan ilegal lain tanpa izin.
Dalam butir kedua surat tugas tersebut, tim hanya ditugaskan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bupati dan pengelola kawasan hutan serta pihak lain yang terkait dengan tugas identifikasi usaha ilegal tanpa izin kehutanan. Tidak tercantum soal koordinasi tim dengan Gubernur Riau sebagai otoritas wilayah di Riau.
Adapun durasi waktu kerja tim identifikasi dan pendataan ini dibatasi hanya sekitar 72 hari. Yakni, tim mulai bekerja sejak 19 Mei hingga 31 Juli mendatang dan harus melaporkannya ke Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK selaku Ketua Tim Identifikasi dan Konsolidasi Kegiatan Usaha Ilegal di Kawasan Hutan serta Menteri LHK sebagai tembusan.
Tim verifikasi penggunaan kawasan hutan ilegal di Riau ini dipimpin oleh Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Sustyo Iriyono sebagai Ketua Tim Teknis. Sementara, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK, Herban Heryanda sebagai Wakil Ketua Tim Teknis.
Tim verifikasi ini dipecah dalam sejumlah wilayah kerja untuk setiap kabupaten/ kota di Riau. Bahkan, daerah yang memiliki kawasan hutan relatif luas, dibagi kembali dalam dua orang koordinator kabupaten. (cr5)
