BGN Akui Kepala SPPG Tak Butuh Motor Listrik, Motor Trail MBG Kini Cari Pengguna
Badan Gizi Nasional mengakui kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak memerlukan motor listrik untuk menjalankan tugas. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Badan Gizi Nasional mengakui kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak memerlukan motor listrik untuk menjalankan tugas. Kendaraan tersebut terlanjur dibeli sebelum dilakukan evaluasi kebutuhan operasional. Pemerintah kini menyusun skema pemanfaatan agar aset tetap digunakan secara optimal.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan tugas utama kepala SPPG berfokus pada pengawasan operasional dapur. Aktivitas tersebut lebih banyak dilakukan di dalam lokasi pelayanan daripada perjalanan lapangan. Kondisi itu membuat kebutuhan kendaraan operasional menjadi sangat terbatas.
“Sebenarnya tadinya itu mau untuk kepala SPPG. Menurut kami sebenarnya tidak membutuhkan, karena fungsi mereka lebih kepada pengawasan di dalam,” ujar Agustina saat konferensi pers. Penjelasan tersebut menjadi bagian evaluasi terhadap penggunaan motor listrik program Makan Bergizi Gratis. BGN memastikan penataan aset dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Agustina juga mengungkapkan motor listrik yang telah dibeli memiliki spesifikasi berupa kendaraan jenis trail. Model tersebut dinilai kurang sesuai digunakan sebagian besar kepala SPPG di berbagai daerah. Mayoritas kepala SPPG merupakan perempuan dengan kebutuhan kendaraan berbeda.
“Sudah telanjur motor trail. Mungkin buat ibu-ibu kayaknya tidak cocok kalau motor trail,” kata Agustina. Menurutnya, pemilihan kendaraan harus mempertimbangkan kenyamanan serta karakter pekerjaan penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar aset pemerintah tetap memberikan nilai guna maksimal.
BGN juga mempertimbangkan kondisi infrastruktur pendukung sebelum mendistribusikan motor listrik ke daerah. Ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik menjadi faktor penting dalam penempatan kendaraan operasional. Daerah tanpa fasilitas pendukung dinilai belum tepat menerima kendaraan listrik.
Selain infrastruktur, karakter tugas penerima kendaraan juga menjadi perhatian dalam proses penyaluran aset. Motor trail dinilai kurang sesuai digunakan petugas distribusi makanan bagi kelompok rentan. Penempatan kendaraan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Daerah mana yang tepat nanti dilihat bersama, karena motornya sudah telanjur motor listrik,” ujar Agustina. Pendataan dilakukan sebelum keputusan akhir mengenai distribusi kendaraan ditetapkan pemerintah. BGN menegaskan seluruh proses mempertimbangkan efektivitas penggunaan aset negara.
Pemerintah membuka peluang pemanfaatan motor listrik tersebut bagi kementerian serta lembaga lain yang membutuhkan. Sejumlah instansi telah menyampaikan usulan penggunaan kendaraan untuk mendukung pelayanan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan menghindari pemborosan aset hasil pengadaan sebelumnya.
Agustina menyebut Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi salah satu pihak yang mengajukan kebutuhan kendaraan operasional. Penyuluh pertanian serta tenaga pendidik juga masuk dalam daftar calon penerima kendaraan listrik tersebut. Seluruh usulan akan dipelajari sebelum keputusan diambil.
“Silakan kementerian yang membutuhkan mengajukan. Nanti dikaji tim dari Presiden sendiri. Kami mengikuti hasil kajian tersebut,” tutur Agustina. Kajian dilakukan agar pemanfaatan kendaraan tepat sasaran serta mendukung pelayanan publik secara efektif. Keputusan akhir berada pada tim yang dibentuk pemerintah.
Pengadaan motor listrik program MBG sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan. Meski demikian, BGN menegaskan kendaraan yang sudah tersedia tetap dimanfaatkan sesuai kepentingan pelayanan masyarakat. Evaluasi menyeluruh diharapkan menghasilkan solusi terbaik tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran negara.(R-04)
