Proyek Tol Pekanbaru-Padang Rp29 Triliun Hampir Macet Total, Ini Solusi Andre Rosiade
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, memimpin rapat percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang di Padang, Selasa, 14 Juli 2026. (sumber: istimewa)
SUMBAR, SabangMerauke News – Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade memimpin rapat percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Bukittinggi-Sicincin. Proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi mencapai Rp29 triliun. Pertemuan digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026).
Rapat mempertemukan seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Hadir pula aparat penegak hukum, BPN, Kementerian Kehutanan, dan PT Hutama Karya. Tujuannya mengurai simpul masalah yang menghambat kelanjutan proyek vital tersebut.
Andre Rosiade menegaskan tersambungnya jalan tol menjadi momentum emas bagi Sumatera Barat. Konektivitas antarprovinsi akan semakin kuat dan memperlancar arus barang. Sektor pertanian dan pariwisata diprediksi melonjak pesat setelah terhubung.
"Proyek senilai Rp29 triliun ini sangat menguntungkan Sumatera Barat. Hasil panen petani lebih cepat sampai ke pasar Riau, sementara wisatawan dari luar mudah masuk ke kawasan wisata," ujar Andre. Daerah yang dilintasi meliputi Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, hingga Padang Panjang.
Pembebasan lahan menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan dengan cepat. Pemerintah menerapkan prinsip ganti untung, bukan ganti rugi, bagi warga terdampak. Masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan hak ekonomi dari tanah yang diserahkan.
Penyebab utama penundaan di Sumatera Barat justru muncul setelah harga disepakati. Konflik internal mengenai pembagian tanah ulayat antara niniak mamak dan kemenakan kerap terjadi. Andre meminta pemerintah daerah dan tokoh adat mengantisipasi hal ini sejak dini.
"Jangan sampai proyek berhenti hanya karena sengketa pembagian internal. Harga sudah disepakati, maka pembangunan harus terus berjalan demi kepentingan luas," tegasnya. Mekanisme konsinyasi bisa ditempuh jika perselisihan belum tuntas secepatnya.
Andre juga mengingatkan kepala daerah untuk tidak sekadar mengeluarkan pernyataan. Semua harus turun langsung ke lapangan berdialog dengan masyarakat. "Kami butuh hasil nyata, bukan sekadar konten atau pernyataan di media sosial," tambahnya.
Kajati Sumatera Barat Dedie Tri Haryadi menyatakan dukungan penuh lewat pendampingan hukum. Kejaksaan akan memberikan bantuan hukum dan pendapat hukum sejak tahap perencanaan. Hal ini bertujuan mengidentifikasi potensi sengketa sebelum meluas menghambat pekerjaan.
Dedie mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung proyek strategis ini. Pembangunan harus selesai tepat waktu dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Pelestarian kawasan hutan, lahan sawah produktif, dan lingkungan tetap dijaga ketat.
"Jika menginginkan kemajuan daerah, jangan menghambat proyek tol ini. Mari wujudkan jalan tol yang ramah lingkungan bagi generasi mendatang," kata Dedie. Kejaksaan akan memantau setiap tahapan agar tidak menyimpang dari aturan hukum.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Dedy Gunawan berharap rapat ini menjadi titik temu akhir. Selanjutnya proses masuk ke penyusunan AMDAL, penetapan lokasi, dan pembebasan lahan. Tidak boleh ada lagi rapat berulang tanpa kemajuan berarti.
Pengalaman ruas lain menunjukkan waktu sering habis hanya untuk urusan dokumen. Padahal konstruksi belum dimulai sama sekali di lapangan. Penyelesaian jalur trase di Kabupaten Agam menjadi prioritas utama saat ini.
"Kami menargetkan pekerjaan fisik dapat dimulai pada tahun berjalan ini. Koordinasi antar pihak harus berjalan lancar tanpa kendala berarti," jelas Dedy. Kementerian siap mempercepat proses perizinan jika persyaratan lengkap.
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat Teddi Guspriadi menyatakan kesiapan mempercepat pengadaan tanah. Proses berjalan segera setelah dokumen perencanaan dan penetapan lokasi keluar. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci kelancaran tahapan ini.
BPN menjamin setiap langkah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Inventarisasi bidang tanah, identifikasi kepemilikan, hingga penetapan nilai ganti untung sesuai aturan. Teddi juga berjanji duduk bersama tokoh adat menyelesaikan sengketa tanah ulayat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Asisten III Medi Iswandi menyampaikan komitmen penuh. Pembangunan tol ini tidak hanya soal konektivitas antarwilayah. Jalan tol juga berfungsi sebagai jalur evakuasi bencana dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Medi mengapresiasi langkah Andre Rosiade yang terus mengawal proyek ini. Dukungan dari pemerintah pusat menjadi pendorong semangat daerah menyelesaikan hambatan. Semua potensi ekonomi di sepanjang jalur tol akan terbuka lebar.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menyampaikan pengalaman pembangunan ruas Padang-Sicincin. Hambatan terbesar berulang pada ketersediaan lahan di lokasi. Perusahaan menyambut baik dukungan seluruh pihak agar proses berjalan lebih cepat.
Setelah penetapan lokasi diterbitkan, tim konstruksi akan segera turun ke lapangan. Target penyelesaian harus tercapai sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Hutama Karya siap mengerahkan sumber daya terbaik untuk memacu pekerjaan.
Bupati Agam Benny Warlis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, dan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias turut hadir. Mereka berjanji memfasilitasi dialog antara warga dan pelaksana proyek. Tidak ada lagi sengketa yang dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian.
Keterlibatan wali nagari dan kepala jorong menjadi kunci di tingkat terdepan. Pemahaman masyarakat tentang manfaat tol harus disebarkan secara merata. Keuntungan jangka panjang bagi seluruh daerah jauh lebih besar dibandingkan kerugian sementara.
Perwakilan Kementerian Kehutanan menekankan pentingnya penyesuaian jalur trase. Hutan lindung dan kawasan konservasi harus dihindari sebisa mungkin. Analisis dampak lingkungan akan memastikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
Rapat ini menghasilkan kesepakatan jadwal pemantauan perkembangan setiap dua minggu. Setiap kendala yang muncul akan segera didata dan dicarikan jalan keluar. Tidak boleh ada lagi penundaan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Koneksi Pekanbaru–Padang nantinya akan memangkas waktu tempuh secara signifikan. Biaya logistik turun drastis sehingga harga barang kebutuhan terjangkau. Potensi investasi di kedua provinsi diprediksi meningkat tajam seiring selesainya proyek. R-02
