Geger Film Pesta Babi! Yusril Ihza Mahendra Akhirnya Buka Suara Soal Larangan Nobar
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra
JAKARTA, SabangMerauke News - Polemik film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” mendadak ramai setelah sejumlah nobar dibubarkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan pemerintah tidak pernah melarang pemutaran film tersebut. Ia juga menilai kritik dalam film masih tergolong wajar dalam iklim demokrasi Indonesia sekarang.
Yusril meminta masyarakat tidak terpancing hanya gara-gara judul film terdengar kontroversial dan provokatif. Menurutnya, judul seperti itu memang sengaja dibuat agar menarik perhatian publik luas di media sosial nasional. “Kritik seperti itu wajar saja meski ada narasi provokatif,” ujar Yusril Ihza Mahendra, Kamis, 14 Mei 2026.
Ia justru meminta masyarakat menonton film tersebut lalu mendiskusikannya secara terbuka bersama banyak kalangan, yang sekarang berlangsung. Perdebatan publik dinilai penting agar masyarakat semakin kritis melihat isu pembangunan nasional dan kondisi Papua Selatan belakangan ini. “Biarkan masyarakat menonton, lalu silakan debat dan berdiskusi secara terbuka,” kata Yusril Ihza Mahendra.
Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale tersebut mengangkat isu proyek strategis nasional atau PSN kawasan Papua Selatan sekarang berlangsung. Film menyoroti dugaan dampak proyek terhadap lingkungan, hutan adat, serta kehidupan masyarakat lokal Papua beberapa tahun terakhir. Isu tersebut langsung memancing perhatian publik hingga ramai diperbincangkan di media sosial nasional belakangan ini.
Kontroversi semakin membesar setelah sejumlah kegiatan nobar film dibubarkan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu pembubaran paling ramai terjadi di kawasan Ternate beberapa waktu lalu dan memicu kritik publik yang luas. Aktivis, mahasiswa, hingga pegiat seni ikut mempertanyakan penghentian pemutaran film dokumenter tersebut sekarang.
Yusril menegaskan pembubaran nobar bukan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum nasional yang sekarang berlangsung. Ia menyebut sejumlah kampus lain tetap memutar film tanpa gangguan seperti di kawasan Bandung serta Sukabumi beberapa hari terakhir. “Pembubaran nobar bukan arahan pemerintah ataupun aparat penegak hukum,” tegas Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Yusril, penghentian nobar pada beberapa kampus terjadi karena persoalan administratif kegiatan. Ia memastikan pemerintah tetap menjamin kebebasan berekspresi selama tetap memperhatikan tanggung jawab moral kepada masyarakat luas nantinya.
Yusril juga menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” pada judul film dokumenter kontroversial tersebut. Ia meminta penulis skenario, sutradara, hingga produser memberikan penjelasan makna istilah tersebut kepada masyarakat luas nantinya. “Istilah Pesta Babi memang bisa memunculkan banyak tafsir pada masyarakat,” ujar Yusril Ihza Mahendra.
Ia menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan sebenarnya dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Joko Widodo. Program tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Yusril menolak anggapan proyek tersebut sebagai bentuk kolonialisme modern seperti narasi pada film dokumenter tersebut.
“Papua bagian integral NKRI dan bukan wilayah kolonial seperti masa penjajahan dulu,” kata Yusril Ihza Mahendra lagi. Ia menegaskan pemerintah tetap terbuka menerima kritik terkait pelaksanaan proyek strategis nasional di berbagai daerah di Indonesia yang sekarang berlangsung. Kritik publik dinilai dapat menjadi bahan evaluasi penting guna memperbaiki langkah pembangunan di lapangan nantinya.
Film dokumenter tersebut memang menggambarkan keresahan masyarakat adat Papua terhadap ekspansi proyek besar yang sekarang berlangsung di kawasan setempat. Sejumlah wilayah seperti Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi menjadi sorotan utama dalam isi film dokumenter tersebut. Polemik film “Pesta Babi” diperkirakan masih terus bergulir sepanjang beberapa hari mendatang di ruang publik nasional. R-02
