Terima Opini WDP Dua Tahun Berturut-turut, Pemkab Kepulauan Meranti Komitmen Perbaiki Pengelolaan Keuangan
LHP atas LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin dari BPK RI perwakilan Riau. Foto: SM News
RIAU, SabangMerauke News - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali mempertahankan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Meski belum berhasil meraih opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), capaian tersebut dinilai menunjukkan tren perbaikan tata kelola keuangan daerah dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Kepulauan Meranti sempat menerima opini Disclaimer pada tahun 2023, yang merupakan opini terendah dalam penilaian laporan keuangan pemerintah. Pada tahun 2024, kondisi tersebut mulai membaik dengan raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan kembali dipertahankan pada tahun 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Rabu (17/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Muzamil didampingi Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali, S.E., Sekretaris Daerah Sudandri, S.H., Inspektur Daerah Rawelly Anelia, S.STP., M.Si., serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fajar Triasmoko, M.T.
Opini WDP yang kembali diperoleh tahun ini menjadi indikator bahwa sejumlah rekomendasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil, meskipun masih terdapat beberapa catatan yang harus dibenahi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan bahwa opini WDP merupakan hasil yang patut disyukuri sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam tata kelola keuangan.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPK secara bertahap dan berkelanjutan.
"Perolehan opini WDP ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang kita lakukan selama ini mulai memberikan hasil. Walaupun belum mencapai opini WTP, ini merupakan langkah maju yang harus terus kita tingkatkan," ujar Muzamil.
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, sistem pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas aparatur akan terus dilakukan agar kualitas laporan keuangan semakin akuntabel dan transparan.
Menurut Muzamil, keberhasilan meraih opini yang lebih baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, aparatur sipil negara, dan masyarakat.
"Opini WDP yang kita terima hari ini patut disyukuri. Sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK, kita akan terus melakukan perbaikan dan pembenahan setiap hari agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel. Target kami ke depan adalah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mudah-mudahan capaian ini menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus bekerja lebih baik," harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Muzamil juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025.
Ia berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kini menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara lebih maksimal guna mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah daerah optimistis melalui komitmen perbaikan yang berkelanjutan, tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terwujud demi mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. (R-01)
