Kementan Bongkar Fakta! Kemarau 2026 Tak Seberat 2015 dan 2023, Produksi Pangan Dipastikan Aman
Ilustrasi
JAKARTA, SabangMerauke News - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan musim kemarau 2026 tidak akan seburuk kemarau ekstrem yang terjadi pada 2015 maupun 2023. Dengan kondisi iklim yang dinilai lebih terkendali serta berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun, pemerintah optimistis produksi pangan nasional tetap aman dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan.
Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa musim kemarau yang akan berlangsung pada tahun 2026 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino yang pernah melanda Indonesia pada 2015 dan 2023.
Pemerintah bahkan menilai kondisi tahun ini lebih terkendali sehingga masyarakat, khususnya petani, tidak perlu diliputi kekhawatiran berlebihan. Yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat langkah mitigasi di lapangan.
Sekretaris Jenderal Kementan, Suwandi, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan cuaca dan iklim melalui data dari BMKG maupun satelit NOAA. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, kondisi kemarau 2026 diperkirakan tidak akan seberat dua periode sebelumnya.
"Kalau melihat data yang kami pantau setiap hari, kondisi 2026 tidak seberat 2015 dan juga tidak seberat 2023. Karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan," kata Suwandi dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, sektor pangan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah terus memastikan berbagai program penguatan produksi pangan berjalan optimal di tengah ancaman perubahan iklim.
"Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara," ujarnya.
Suwandi menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional dalam lima tahun mendatang. Selain mendukung target swasembada pangan, sektor ini juga menjadi tulang punggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biofuel, hingga hilirisasi produk pertanian.
Karena itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi agar musim kemarau tidak mengganggu produktivitas pertanian nasional.
Kementan menilai Indonesia kini memasuki musim kemarau dengan kesiapan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai program telah dijalankan, mulai dari optimasi lahan, cetak sawah baru, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Meski demikian, pemerintah tidak lengah. Mengingat periode Juli hingga September merupakan puncak musim kemarau di Indonesia, Kementan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah sejak awal tahun untuk memperkuat langkah antisipasi.
Melalui surat kepada gubernur dan bupati pada 9 Maret 2026, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki jaringan irigasi, melakukan normalisasi saluran air, serta mengoptimalkan pemanfaatan embung dan waduk.
"Kita minta daerah melakukan pemetaan wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan sehingga langkah-langkah penyelamatan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat," jelas Suwandi.
Selain itu, Kementan juga terus memperbarui informasi cuaca dan iklim berdasarkan pemantauan BMKG dan satelit NOAA. Informasi tersebut menjadi acuan bagi petani dalam menentukan pola tanam yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, seperti Inpari, Inpago, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, serta sejumlah varietas genjah lainnya.
Tidak hanya itu, petani juga didorong menerapkan teknologi hemat air, menggunakan varietas berumur pendek, mempercepat masa tanam setelah panen, serta mengatur pola tanam secara lebih efisien.
Salah satu strategi utama yang kini terus didorong adalah peningkatan indeks pertanaman. Kementan menargetkan jeda antara panen dan masa tanam berikutnya tidak lebih dari 14 hari.
Dengan demikian, frekuensi tanam dalam setahun dapat meningkat sehingga produksi pangan nasional ikut terdongkrak.
"Kalau selama ini tanam dua kali setahun, kita dorong menjadi tiga kali. Yang sebelumnya satu kali kita dorong menjadi dua kali. Dengan lahan yang sama, produksi bisa meningkat karena frekuensi tanamnya bertambah," ujarnya.
Petani juga didorong memanfaatkan lahan secara lebih optimal melalui pola tumpang sari dengan berbagai komoditas lain seperti kacang tanah, kacang hijau, hingga sayuran. Strategi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan petani.
Menariknya, menurut Suwandi, musim kemarau tidak selalu identik dengan menurunnya hasil panen. Dengan pengelolaan air yang baik dan penerapan teknologi yang tepat, cuaca kering justru dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produksi pertanian.
"Di saat musim kemarau, pencahayaan matahari sangat baik sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat," katanya.
Untuk memperkuat mitigasi menghadapi musim kemarau, pemerintah juga terus mengembangkan sistem irigasi perpompaan yang kini menjadi salah satu andalan.
Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian. Program tersebut melengkapi sistem perpompaan yang sebelumnya telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan di berbagai wilayah Indonesia.
"Kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau adalah sistem perpompaan, pengelolaan sumber air dari waduk, embung, sungai maupun sumur yang terhubung dengan teknologi dan energi yang memadai," tutur Suwandi.
Kementan juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, serta Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan air dan pasokan energi bagi operasional pompa di lapangan.
Di sisi perlindungan petani, pemerintah menyiapkan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana.
Selain itu, petani yang terdampak kekeringan juga akan memperoleh bantuan benih gratis, sarana produksi, alat dan mesin pertanian, serta pendampingan untuk mempercepat masa tanam kembali.
Sepanjang 2026, pemerintah juga mengalokasikan sekitar 57 ribu unit pompa air dan berbagai alat mesin pertanian lainnya guna mendukung kesiapsiagaan nasional menghadapi musim kemarau.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kementan optimistis tantangan musim kemarau tahun ini dapat dihadapi dengan baik sehingga produksi pangan nasional tetap terjaga dan cita-cita swasembada pangan dapat terus diwujudkan. (R-05)
