Prabowo Diklaim Pemimpin Reformasi Jilid 2, Kepala Bakom Qodari Banggakan Satgas PKH
Muhammad Qodari menilai Prabowo sedang menjalankan reformasi ekonomi untuk menciptakan keseimbangan nasional. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Muhammad Qodari menilai Prabowo sedang menjalankan reformasi ekonomi untuk menciptakan keseimbangan nasional. Menurutnya, perubahan tersebut menyasar struktur ekonomi yang selama ini menguntungkan kelompok tertentu. “Pak Prabowo sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia,” kata Qodari, Ahad, 14 Juni 2026.
Qodari menyebut pemerintah berupaya mengoreksi praktik yang merugikan kepentingan negara selama bertahun-tahun. Langkah tersebut dinilai menyentuh persoalan besar yang sebelumnya sulit ditangani pemerintah terdahulu. “Struktur yang memungkinkan elite tertentu membawa lari uang negara sedang dikoreksi,” ujarnya.
Penegakan hukum sektor minyak menjadi contoh reformasi yang diklaim sedang berlangsung saat ini. Qodari menyinggung kasus pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid yang kini menghadapi proses hukum. “Riza Chalid selama ini dianggap untouchable, sekarang tersangka dan diproses hukum,” katanya.
Selain sektor energi, pemerintah juga melakukan penertiban kawasan hutan melalui Satgas PKH. Qodari mengklaim jutaan hektare kebun sawit ilegal telah ditindak selama pemerintahan berjalan. “Siapa yang melakukan reformasi tata kelola sawit selain Pak Prabowo,” ucapnya.
Menurut Qodari, berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen memperbaiki tata kelola ekonomi nasional. Pemerintah disebut berupaya menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang lebih berimbang. Ia menegaskan Prabowo berada di garis depan agenda perubahan tersebut.
Sebelumnya, mahasiswa menggelar demonstrasi serentak di sejumlah daerah pekan ini. Aksi tersebut mengusung tema Menuju Indonesia Bangkrut dan Reformasi Jilid II. Peserta aksi menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai membebani anggaran negara.
Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sorotan mahasiswa. Kedua program dianggap membutuhkan anggaran besar pada kondisi fiskal yang menantang. Kritik tersebut memicu perdebatan mengenai arah kebijakan pemerintahan Prabowo saat ini.(R-04)
