Serahkan Data 393 Ribu Kendaraan, Plt Gubri Minta Pemko Pekanbaru Gerak Cepat Tagih Pajak
Pemprov Riau menyerahkan data wajib pajak yang menunggak Pajak PKB tahun 2025 kepada Pemko Pekanbaru, Senin (8/6/2026). Foto: Dok SM News
RIAU, SabangMerauke News — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi menyerahkan dokumen penting berupa data wajib pajak yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025 kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Penyerahan dokumen strategis ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dan diterima langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, di Kantor Wali Kota, Tenayan Raya, pada Senin (8/6/2026). Langkah penyerahan data tunggakan ini menjadi bentuk kolaborasi konkret antar-pemerintah daerah guna mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru harus segera mengambil langkah taktis di lapangan untuk mengejar para pemilik kendaraan yang belum menunaikan kewajiban pajaknya karena potensi nilai nominalnya sangat besar.
"Sudah kita serahkan dokumennya. Dan kita minta Pemko Pekanbaru segera bergerak, mengejar pemilik kendaraan agar segera membayarkan pajaknya. Supaya PAD bisa kita tingkatkan, karena ini jumlahnya cukup banyak," ujar SF Hariyanto dalam keterangannya kepada media, Senin (8/6/2026).
Berdasarkan data rincian dokumen yang diserahkan, tercatat ada sekitar 393 ribu unit kendaraan di Kota Pekanbaru yang berstatus menunggak PKB sejak tahun 2025. Total akumulasi nilai tunggakan dari ratusan ribu kendaraan tersebut mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp159 miliar, yang ditargetkan dapat terselesaikan secara berkala hingga akhir tahun anggaran 2026.
SF Hariyanto menambahkan, jika target penagihan tersebut dapat dioptimalkan, maka dana segar yang masuk ke kas daerah akan sangat membantu pembiayaan pembangunan kota.
"Total tunggakannya mencapai Rp159 miliar, kalau setengahnya saja bisa dikejar oleh Pemko kan lumayan dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru," katanya merincikan potensi anggaran tersebut.
Merespons penyerahan data tersebut, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyambut baik sinergi yang dibangun oleh Pemprov Riau. Menurutnya, pemanfaatan basis data ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Pihaknya optimistis dan memasang target tinggi untuk bisa mencairkan sisa piutang pajak kendaraan di wilayah Kota Bertuah hingga mencapai angka 60 persen.
Untuk merealisasikan target besar tersebut, Wali Kota Agung Nugroho meluncurkan strategi unik dengan memberdayakan para kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pekanbaru. Penggunaan jalur komunitas perempuan ini dinilai lebih persuasif dan humanis untuk mengetuk pintu rumah-rumah warga secara langsung tanpa perlu melalui tindakan koersif atau razia di jalan raya.
"Jadi kami melihat, bahwa masyarakat hanya malas bukan tidak ada uang untuk membayar pajak. Maka dari itu, kami berdayakan kader PKK untuk datang ke rumah masyarakat, sehingga mereka bisa membayarkan pajak tanpa harus repot pergi ke kantor Samsat," pungkas Agung Nugroho menjelaskan alasan di balik terobosan tersebut.
Keterlibatan TP-PKK digagas langsung oleh Ketua TP-PKK Kota Pekanbaru, Sulastri A. Dalam skema pergerakannya, ratusan ibu-ibu kader PKK di setiap kecamatan percontohan di Kota Pekanbaru diajak aktif turun langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) untuk mendata objek PKB sekaligus memberikan imbauan pentingnya taat pajak demi kelangsungan pembangunan daerah.
Sebagai bentuk kesiapan lapangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melalui UPT Pendapatan 1 telah menggelar pembekalan dan sosialisasi intensif selama dua hari pada 25-26 Mei lalu. Hasilnya, sebanyak 389 kader PKK di 5 kecamatan menyatakan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan sebagai pejuang PAD penagih tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Kepala UPT Pendapatan 1 Bapenda Kota Pekanbaru, Fitri Wulandari, SE, menjelaskan bahwa keterlibatan ibu-ibu PKK merupakan perluasan program edukasi perpajakan yang dinilai tepat sasaran.
"Kader PKK diminta untuk mendata dan mengimbau masyarakat membayar pajak kendaraan. Selain itu, mereka juga mendata jumlah kendaraan serta status pajak yang sudah atau belum dibayarkan," kata Fitri.
Adapun rincian sebaran 309 personel kader PKK di lima kecamatan tersebut terdiri atas 34 kader di Kecamatan Pekanbaru Kota, 35 kader di Kecamatan Lima Puluh, 34 kader di Kecamatan Sail, 155 kader di Kecamatan Tenayan Raya, dan 51 kader di Kecamatan Kulim. Wilayah-wilayah ini menjadi fokus pergerakan awal karena memiliki kepadatan objek pajak yang cukup tinggi. (R-05)
