Menjemput Mimpi yang Nyaris Padam, Perjuangan Menyelamatkan Pendidikan Anak-anak Suku KAT di Pelosok Kepulauan Meranti
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Tunjiarto terlihat mendatangi dan membujuk anak suku KAT untuk kembali bersekolah. Foto: SM News
RIAU, SabangMerauke News - Di sudut-sudut terpencil Kabupaten Kepulauan Meranti, jauh dari hiruk-pikuk pembangunan dan kemajuan pendidikan yang dinikmati banyak anak seusia mereka, masih ada sekelompok anak yang setiap hari berjuang mempertahankan mimpi sederhana agar bisa bersekolah dan belajar seperti anak-anak lainnya.
Mereka adalah anak-anak Suku Akit yang tergolong dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT). Di tengah berbagai keterbatasan hidup yang mereka hadapi sejak lahir, pendidikan menjadi satu-satunya harapan untuk mengubah masa depan. Namun harapan itu kini semakin terjal untuk diraih.
Dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama bagi anak-anak Suku Akit yang tinggal di kawasan pedalaman dan pelosok. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah, keterbatasan akses, hingga dampak sosial pasca ditutupnya sejumlah panglong arang membuat sebagian dari mereka terancam kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.
Banyak anak yang seharusnya menghabiskan waktu di ruang kelas kini terpaksa membantu orang tua mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mimpi untuk melanjutkan pendidikan perlahan terpinggirkan oleh kerasnya realitas kehidupan yang mereka hadapi.
Menyadari persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tunjiarto, bersama Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Irwanto dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Budi Hardiantika turun langsung ke lapangan. Kunjungan itu mereka beri tajuk "Menjemput Mimpi Pendidikan Anak Suku KAT", sebuah upaya untuk melihat secara langsung kondisi pendidikan yang selama ini tersembunyi di balik rimbunnya hutan dan jauhnya akses transportasi.
Perjalanan pertama membawa mereka menuju sekolah marginal yang menjadi bagian dari SD Negeri 12 Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Sekolah tersebut berada di dua titik wilayah Dusun Air Mabuk, yakni Dusun Pengaram dan Parit Ambai.
Di Dusun Pengaram, berdiri empat ruang belajar sederhana yang dibangun sejak masa Kabupaten Kepulauan Meranti masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis. Meski bangunannya telah termakan usia, sekitar 25 siswa masih bertahan belajar di tempat tersebut dengan segala keterbatasan yang ada.
Kondisi yang lebih memprihatinkan terlihat di Parit Ambai. Tidak ada gedung sekolah yang layak. Selama ini proses belajar mengajar hanya memanfaatkan bangunan posyandu sebagai ruang kelas darurat. Di tempat itu, sekitar sembilan siswa mengikuti pelajaran. Sebelumnya, mereka bahkan sempat berbulan-bulan hidup tanpa guru dan tanpa aktivitas belajar mengajar akibat berbagai persoalan yang terjadi.
Solusi sementara waktu, tiga orang guru yang sebelumnya mengajar di sekolah lokal jauh tersebut diminta kembali untuk mengajar meskipun diketahui hanya menerima gaji sekitar Rp850 ribu per bulan. Hal itu karena status mereka ditempatkan sebagai operator sekolah dengan formasi lulusan SMA.
Hanya saja dalam seminggu para guru itu hanya tiga hari saja bermalam berada di sana, dimana untuk sementara waktu uang transportasi sekitar Rp300 ribu per hari ditanggung oleh pihak sekolah.
Perjalanan kemudian berlanjut ke Dusun Mekun yang menjadi wilayah layanan sekolah marginal dari SD Negeri 14 Baran Melintang. Di lokasi inilah potret perjuangan pendidikan anak-anak Suku Akit terlihat begitu nyata. Jumlah murid yang belajar dapat dihitung dengan jari. Kelas satu hanya berisi tiga siswa, kelas tiga dua siswa, kelas empat empat siswa, kelas lima satu siswa, dan kelas enam satu siswa. Bahkan tidak ada siswa sama sekali di kelas dua.
Persoalan lain yang tak kalah menyedihkan adalah masih adanya sepuluh siswa yang hingga kini belum bisa masuk ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Penyebabnya bukan karena mereka tidak sekolah, melainkan karena tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga. Akibatnya, hak mereka untuk tercatat secara resmi dalam sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya terpenuhi.
Bangunan sekolah yang dahulu digunakan anak-anak Suku Akit belajar kini nyaris tinggal kenangan. Gedung yang merupakan aset Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu mengalami kerusakan berat. Atap bangunan telah hilang, plafon runtuh, sementara pintu dan jendela sudah tidak lagi tersisa. Ruang-ruang kelas yang dulu menjadi tempat mereka menulis cita-cita perlahan berubah menjadi bangunan kosong yang terbengkalai.
Karena kondisi tersebut, para siswa akhirnya terpaksa menumpang belajar di sebuah vihara yang berada tepat di depan bangunan sekolah rusak tersebut. Selama enam tahun terakhir, tempat ibadah itu menjadi ruang belajar darurat bagi anak-anak yang tetap ingin mempertahankan mimpinya untuk mendapatkan pendidikan.
Terhadap solusi dari permasalahan tersebut, pemerintah daerah akan memperbaiki kerusakan bangunan dan kekurangan fasilitas di sekolah induk, akan diusulkan pembangunannya pada tahun 2027 mendatang.
Tak hanya itu, pihak dinas juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait status administrasi anak-anak yang belum memiliki dokumen kependudukan agar mereka dapat tercatat dalam sistem pendidikan nasional.
Namun perjuangan tidak berhenti di sana. Untuk mencapai sekolah marginal tersebut, para guru harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Dari sekolah induk, jarak yang harus dilalui sekitar lima kilometer. Tiga kilometer pertama berupa jalan semenisasi, sedangkan dua kilometer sisanya hanya berupa jalan setapak yang berlumpur dan licin.
Setiap hari, para guru harus berjalan lebih dari satu jam untuk sampai ke lokasi. Di beberapa titik, mereka terpaksa melepas sepatu, menggulung celana hingga lutut, lalu berjalan menembus lumpur agar dapat tiba di tempat anak-anak itu menunggu pelajaran dimulai. Di tengah segala keterbatasan itu, mereka tetap datang, karena mereka tahu ada mimpi-mimpi kecil yang sedang menunggu untuk dijaga agar tidak padam.
Di balik angka-angka statistik pendidikan, di balik laporan dan data yang tersusun rapi di meja birokrasi, terdapat wajah-wajah anak Suku Akit yang masih percaya bahwa sekolah dapat mengubah hidup mereka. Dan melalui langkah kaki yang menembus jalan setapak menuju pelosok Meranti, pemerintah daerah kini mencoba memastikan bahwa mimpi mereka tidak berhenti hanya karena lahir di tempat yang jauh dari pusat pembangunan.
Perjalanan menjemput mimpi anak-anak Suku Akit yang tergolong dalam KAT di Kabupaten Kepulauan Meranti ternyata belum berakhir.
Setelah menyusuri sekolah-sekolah marginal di berbagai pelosok, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tunjiarto, kembali melanjutkan langkahnya memastikan api pendidikan di daerah terpencil itu belum benar-benar padam.
Bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tunjiarto kembali turun langsung ke lapangan. Kali ini perjalanan membawanya ke Desa Sokop, Kecamatan Rangsang Pesisir, serta Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang. Daerah yang selama ini menjadi tempat tinggal sejumlah anak-anak Suku KAT yang masih berjuang mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Di sana, mereka mendapati kenyataan yang cukup memprihatinkan. Sekolah marginal yang selama ini menjadi tempat belajar anak-anak Suku KAT ternyata sudah tidak lagi beroperasi. Aktivitas belajar mengajar terhenti karena tenaga pendidik yang selama ini mengajar tidak lagi menerima honor atau gaji dari pemerintah provinsi.
Persoalan semakin rumit karena guru yang bersangkutan juga tidak mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akibatnya, namanya tidak masuk dalam sistem penerimaan PPPK Paruh Waktu Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga tidak lagi memiliki dasar untuk melanjutkan tugas mengajar di sekolah tersebut.
Kondisi itu membuat anak-anak yang sebelumnya rutin belajar akhirnya kehilangan guru dan ruang belajar mereka. Perlahan aktivitas pendidikan berhenti, sementara sebagian anak mulai menghabiskan waktu di rumah tanpa kepastian kapan bisa kembali mengenyam pendidikan.
Melihat kondisi tersebut, Tunjiarto bersama tim tidak hanya melakukan pendataan. Mereka juga mendatangi rumah-rumah warga untuk membujuk dan memberikan motivasi kepada anak-anak Suku KAT agar kembali memiliki semangat bersekolah.
Jumlah anak yang terdata saat itu sekitar sembilan orang. Dari jumlah tersebut, pihak Dinas Pendidikan berhasil meyakinkan tujuh anak untuk kembali melanjutkan pendidikan mereka. Bagi pemerintah daerah, angka itu mungkin terlihat kecil, namun bagi masa depan anak-anak di daerah terpencil, itu adalah langkah besar untuk menyelamatkan harapan yang hampir hilang.
“Dikarenakan gurunya sudah tidak dibayarkan lagi sehingga mereka tidak mengajar. Karena itu kami turun langsung melakukan kunjungan sekaligus membujuk anak-anak agar mau kembali bersekolah,” kata Tunjiarto.
Sebagai solusi sementara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti memutuskan memperbantukan tenaga pendidik dari SD Negeri 2 Tanjung Samak agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan sembari menunggu solusi yang lebih permanen.
Namun perjalanan menjemput mimpi itu belum berhenti. Tim kembali bergerak menuju Dusun Nerlang, Desa Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Kawasan yang juga menjadi tempat tinggal sejumlah anak-anak dari komunitas adat terpencil yang membutuhkan perhatian serius di bidang pendidikan.
Perjalanan kemudian berlanjut ke SD Negeri 10 Batang Buah yang berada di Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Di sekolah ini, rombongan menemukan fakta yang tidak kalah menyedihkan dan menjadi gambaran nyata bagaimana persoalan ekonomi dapat mengancam masa depan pendidikan anak-anak di daerah terpencil.
Di sekolah tersebut terdapat enam siswa kelas VI yang akan segera menamatkan pendidikan dasar mereka. Enam anak itu terdiri dari satu siswa beragama Islam, empat siswa beragama Buddha, dan satu siswa beragama Kristen. Mereka hidup berdampingan dalam keberagaman yang harmonis, namun memiliki persoalan yang sama yakni ketidakpastian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
Bukan karena mereka tidak memiliki keinginan untuk sekolah, melainkan karena kondisi ekonomi keluarga yang semakin sulit setelah ditutupnya sejumlah panglong arang yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.
Penutupan panglong arang membuat banyak orang tua kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Dalam kondisi serba sulit itu, biaya pendidikan anak menjadi beban yang berat. Membeli seragam, perlengkapan sekolah, biaya transportasi hingga kebutuhan pendukung lainnya menjadi sesuatu yang sulit dijangkau oleh sebagian keluarga.
Di tengah keterbatasan tersebut, tersimpan kekhawatiran besar bahwa anak-anak yang seharusnya melanjutkan pendidikan justru akan berhenti sekolah dan mengikuti jejak orang tua mereka yang tengah berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Potret yang ditemukan Tunjiarto dan jajarannya selama perjalanan itu menjadi pengingat bahwa masih banyak anak-anak di pelosok Kepulauan Meranti yang harus berjuang lebih keras dibandingkan anak-anak lain hanya untuk mendapatkan hak dasar berupa pendidikan. Di balik jalan-jalan setapak, bangunan sekolah sederhana, dan keterbatasan ekonomi keluarga, tersimpan mimpi-mimpi kecil yang sedang berusaha dipertahankan agar tidak ikut padam bersama kerasnya realitas kehidupan.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tunjiarto, mengatakan kunjungan yang dilakukan ke sejumlah sekolah marginal dan kawasan KAT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada anak-anak Meranti yang kehilangan hak memperoleh pendidikan, meskipun mereka tinggal di wilayah terpencil dengan berbagai keterbatasan.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin negara. Karena itu, pihaknya memilih turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi siswa dan tenaga pendidik di daerah pelosok.
“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan anak-anak di daerah terpencil belum padam. Mereka memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan meraih cita-cita,” ujar Tunjiarto.
Ia mengaku cukup prihatin melihat kondisi yang dihadapi anak-anak Suku KAT di beberapa wilayah. Selain terkendala fasilitas pendidikan yang terbatas, sebagian di antaranya juga menghadapi persoalan ekonomi keluarga yang semakin berat sehingga berpotensi menghambat kelangsungan pendidikan mereka.
Tunjiarto menuturkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah anak yang sempat tidak bersekolah akibat terhentinya aktivitas belajar mengajar di sekolah marginal. Karena itu, pihaknya melakukan pendekatan secara langsung kepada keluarga dan anak-anak agar mereka kembali memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan.
“Kami datang bukan hanya untuk mendata, tetapi juga untuk memberikan motivasi dan membangun kembali semangat anak-anak agar mereka tetap mau bersekolah. Alhamdulillah sebagian besar berhasil kami yakinkan untuk kembali belajar,” katanya.
Terkait persoalan tenaga pendidik yang tidak lagi mengajar karena berbagai kendala administrasi dan penggajian, Tunjiarto mengatakan pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan memperbantukan guru dari sekolah induk terdekat agar proses belajar mengajar tidak terhenti terlalu lama.
Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan akan terus berupaya mencari solusi terbaik, termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak agar keberlangsungan pendidikan anak-anak Suku KAT tetap terjamin.
Lebih lanjut, Tunjiarto juga menyoroti kondisi siswa di sejumlah desa yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat faktor ekonomi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pendidikan merupakan investasi masa depan yang tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan biaya.
“Kami sangat prihatin ketika menemukan anak-anak yang sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan sekolah, tetapi orang tuanya terkendala ekonomi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dapat bersama-sama membantu menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di daerah terpencil.
“Anak-anak Suku KAT dan anak-anak yang tinggal di pelosok ini adalah generasi masa depan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jangan sampai mereka kehilangan mimpi hanya karena lahir dan tumbuh di daerah yang jauh dari pusat pembangunan. Tugas kita bersama adalah memastikan mereka tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (R-01)
