MBG untuk Anak Migran di Jeddah Tuai Kritik, Ini Alasan Komisi IX DPR
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Wacana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar Indonesia di Jeddah menuai kritik. Anggota Komisi IX DPR meminta pemerintah memprioritaskan penerima manfaat di dalam negeri. Penyaluran MBG nasional dinilai masih memerlukan perhatian dan evaluasi menyeluruh.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai fokus program sebaiknya diarahkan ke dalam negeri terlebih dahulu. Masih banyak pelajar Indonesia belum menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. “Urus dulu yang di dalam negeri, masih banyak anak sekolah belum mendapat jatah MBG,” katanya.
Irma menegaskan efektivitas program perlu dibuktikan sebelum diperluas ke luar negeri. Pemerintah perlu menunjukkan manfaat nyata terhadap kesehatan dan kecerdasan anak penerima. Evaluasi juga penting untuk mengukur dampak program terhadap penurunan angka stunting nasional.
“Fokus dululah urus yang di dalam negeri agar fungsi MBG dapat dibuktikan,” ujarnya. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan imunitas dan kemampuan belajar anak sekolah. Kualitas gizi makanan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan program nasional.
Selain efektivitas program, Irma juga menyoroti kemampuan fiskal negara saat ini. Perluasan program ke luar negeri berpotensi menambah beban anggaran pemerintah pusat. Pengawasan pelaksanaan program lintas negara juga dinilai menghadirkan tantangan tersendiri.
“Jika bicara hak, anak-anak pekerja migran di seluruh dunia juga berhak,” katanya. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan anggaran sebelum memperluas cakupan program. Jumlah anak pekerja migran Indonesia di negara lain juga jauh lebih besar.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mewacanakan pelaksanaan MBG di Sekolah Indonesia Jeddah. Gagasan tersebut muncul saat kunjungan kerja ke sekolah Indonesia di Arab Saudi. Sekolah itu menampung lebih dari seribu anak pekerja migran Indonesia.
Dadan menyebut program tersebut berpotensi mendukung masa depan anak-anak pekerja migran Indonesia. Menurutnya, para siswa menyampaikan harapan memperoleh manfaat program seperti di tanah air. “Mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan teman-temannya di Indonesia,” ujarnya.
Usulan tersebut belum menjadi keputusan final pemerintah dan masih dalam tahap pembahasan. Dadan berencana menyampaikan hasil kunjungan tersebut kepada Presiden. Persetujuan pemerintah akan menjadi dasar pelaksanaan program percontohan di luar negeri.
“Nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan membuat pelayanan gizi di sana,” kata Dadan. Program itu juga berpotensi diterapkan pada komunitas pekerja migran Indonesia lainnya. Malaysia menjadi salah satu lokasi yang disebut memiliki kebutuhan serupa.(R-04)
