Pemko Pekanbaru Lakukan Dropping Khusus untuk Atasi Kelangkaan Minyakita
Ilustrasi Minyakita. Foto: Dok SM News
RIAU, SabangMerauke News - Pemerintah Kota Pekanbaru akhirnya mengambil langkah konkret untuk mengakhiri kelangkaan minyak goreng subsidi Minyakita yang sempat memicu keresahan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, memastikan bahwa pasokan tambahan atau dropping khusus akan segera digelontorkan ke pasar-pasar guna menstabilkan ketersediaan dan harga.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi cepat pemerintah setelah sebelumnya kelangkaan Minyakita memicu lonjakan harga yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Di sejumlah pasar tradisional, harga Minyakita bahkan sempat menembus kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter, padahal HET berada di angka Rp15.700 per liter.
Menurut Ingot, pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan Satgas Pangan, untuk memastikan distribusi Minyakita kembali normal dan tepat sasaran. Salah satu langkah kunci yang kini diterapkan adalah melakukan dropping khusus ke pasar-pasar yang selama ini mengalami kekurangan pasokan.
“Dropping khusus ini diharapkan bisa langsung menyasar kebutuhan masyarakat dan memutus rantai distribusi yang tidak tepat,” ujarnya, seperti dilaporkan, Minggu (17/5/2026).
Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas persoalan distribusi yang selama ini dinilai tidak efisien. Pemerintah menemukan indikasi bahwa Minyakita tidak sepenuhnya sampai ke tangan pedagang atau konsumen akhir, melainkan sempat berputar kembali di jalur distribusi lain, sehingga memicu kelangkaan di tingkat pasar.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemko Pekanbaru kini mulai menerapkan pola distribusi yang lebih terukur. Setiap pasar akan mendapatkan alokasi pasokan yang jelas, bahkan disebut bisa mencapai 10 hingga 20 ton per pasar. Dengan skema ini, pengawasan distribusi menjadi lebih mudah dan potensi penimbunan bisa ditekan.
Selain itu, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan operasi pasar jika harga Minyakita belum juga menunjukkan penurunan signifikan. Operasi pasar ini nantinya akan melibatkan Bulog dan bertujuan menjual minyak goreng dengan harga di bawah pasar guna menekan lonjakan harga.
Langkah intervensi ini menjadi sangat penting mengingat persoalan Minyakita di Pekanbaru bukan hanya soal pasokan, tetapi juga menyangkut tata kelola distribusi yang melibatkan banyak pihak. Sejumlah kalangan sebelumnya bahkan menilai penanganan kelangkaan belum menyentuh akar masalah karena lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi.
Tak hanya itu, DPRD Pekanbaru juga sempat menyoroti kondisi tersebut dan mempertanyakan efektivitas langkah yang telah diambil pemerintah daerah. Mereka menilai kelangkaan yang berlangsung cukup lama menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tegas dan terukur.
Kini, dengan adanya dropping khusus dan pola distribusi baru, pemerintah optimistis kondisi pasar akan segera membaik. Pasokan yang lebih terjamin diharapkan mampu mengembalikan harga Minyakita ke level yang sesuai dengan HET sekaligus memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan minyak goreng subsidi tersebut.
Ingot juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi di lapangan. Ia tidak ingin upaya yang telah dilakukan justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan dengan cara menimbun atau memainkan harga.
“Kalau distribusinya sudah jelas dan pasokan cukup, tidak ada lagi ruang untuk spekulasi,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemko Pekanbaru berharap polemik kelangkaan Minyakita yang sempat menjadi perhatian publik dapat segera berakhir. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi tetap merata.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem distribusi bahan pokok penting lainnya agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Stabilitas harga dan ketersediaan pangan dinilai menjadi prioritas utama dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. (R-05)
