Purbaya Bicara Tegas Soal Utang Rp9.920 Triliun, Kondisi Indonesia Masih Aman
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang pemerintah masih terkendali hingga akhir Maret 2026. Foto : Istimewa
Jakarta, SABANGMERAUKE NEWS - Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang pemerintah masih terkendali hingga akhir Maret 2026. Nilai utang tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun setelah naik Rp282,52 triliun dibandingkan akhir Desember 2025. Pemerintah menilai rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto tetap aman mencapai 40,75 persen.
Kementerian Keuangan memastikan kondisi fiskal nasional tetap stabil menghadapi tekanan ekonomi global tahun 2026. Pemerintah menilai kenaikan utang masih terkendali karena rasio terhadap Produk Domestik Bruto terjaga rendah. Angka tersebut masih berada jauh di bawah batas maksimal Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen.
Purbaya menegaskan Indonesia memiliki rasio utang lebih rendah dibandingkan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara. Singapura tercatat memiliki rasio utang mencapai 180 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasionalnya. Malaysia serta Thailand juga mencatat rasio utang lebih tinggi dibandingkan posisi fiskal Indonesia saat ini.
“Kalau lihat acuan Eropa, batas aman mencapai 60 persen terhadap PDB nasional,” ujar Purbaya kemarin. “Posisi Indonesia masih sekitar 40 persen sehingga kondisi fiskal nasional tetap aman,” lanjutnya kemudian. Pernyataan tersebut disampaikan saat media briefing berlangsung di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat.
Purbaya menilai pengelolaan utang Indonesia berlangsung hati-hati dibandingkan sejumlah negara besar dunia saat ini. Pemerintah tetap menjaga keseimbangan pembiayaan untuk menopang program pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi domestik. Rasio utang Indonesia bahkan dinilai lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat serta Jepang saat ini.
“Indonesia termasuk paling hati-hati dibandingkan negara sekitar maupun negara ekonomi besar dunia,” tegas Purbaya. Pernyataan tersebut menanggapi kekhawatiran publik mengenai lonjakan nominal utang pemerintah sepanjang awal tahun 2026. Pemerintah memastikan strategi pembiayaan tetap terukur untuk menjaga kepercayaan investor terhadap kondisi fiskal nasional.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menunjukkan dominasi surat berharga negara dalam struktur utang. Instrumen surat berharga negara mencapai Rp8.652,89 triliun atau setara 87,22 persen total utang nasional. Sementara pinjaman pemerintah tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun atau sekitar 12,78 persen total utang.
Kementerian Keuangan menilai dominasi surat berharga negara membantu menjaga fleksibilitas pembiayaan pemerintah nasional. Strategi tersebut dinilai mampu memperkuat pengelolaan risiko fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global berkepanjangan. Pemerintah juga memastikan pengelolaan utang tetap mendukung kesinambungan fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional.(R-04)
