Dari 93 Ribu Pekerja di Kepulauan Meranti, Baru 29 Ribu Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Fadly Maulana, saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) serta Pekerja Rentan yang digelar di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (15/4/2026) lalu. Foto: SM News
RIAU, SabangMerauke News - Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total potensi tenaga kerja yang ada. Dari sekitar 93 ribu potensi pekerja di daerah tersebut, baru sekitar 29 ribu orang yang tercatat aktif sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Fadly Maulana, saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) serta Pekerja Rentan yang digelar di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (15/4/2026) lalu.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya meningkatkan perlindungan bagi pekerja melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Turut hadir dalam kegiatan itu Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti M. Mahdi bersama sejumlah pejabat daerah lainnya, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fajar Triasmoko.
Dalam pemaparannya, Fadly merincikan bahwa pada sektor pekerja penerima upah terdapat sekitar 35 ribu potensi peserta, namun yang aktif baru sekitar 15 ribu orang atau sekitar 47 persen. Sementara pada sektor pekerja bukan penerima upah, dari potensi sekitar 53 ribu pekerja, baru sekitar 13 ribu orang yang terdaftar atau sekitar 25 persen.
Adapun pada sektor jasa konstruksi, tingkat kepesertaan tercatat paling rendah. Dari potensi sekitar 7 ribu pekerja, baru sekitar 300 hingga 400 orang yang terdaftar atau hanya sekitar 4 persen.
“Ini menjadi tantangan bersama. Kami berharap OPD terkait dapat menindaklanjuti, termasuk mendorong kontraktor untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Fadly.
Sementara itu, Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, M. Mahdi, menegaskan bahwa pelaksanaan FGD tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan sosial bagi tenaga kerja.
Menurutnya, melalui forum tersebut berbagai pihak dapat mengidentifikasi kesenjangan kepesertaan, merumuskan solusi bersama, serta mempercepat pencapaian target Universal Coverage Jamsostek di Kepulauan Meranti.
“FGD ini menjadi strategi kolaboratif yang efektif dalam monitoring dan evaluasi. Kita ingin memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Mahdi juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai perlindungan terhadap pekerja, khususnya pekerja rentan, merupakan langkah penting dan strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat daerah.
Ia turut mengajak seluruh peserta FGD untuk aktif berpartisipasi dan memberikan masukan konstruktif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Gunakan forum ini untuk berbagi pengalaman di lapangan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan nyata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap melalui kegiatan tersebut dapat lahir rekomendasi yang implementatif guna meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di daerah itu. (R-01)
