Longsor Sembahe Bukan Sekadar Hujan, Ada Dugaan Kejahatan Lingkungan Tersembunyi
Suasana di Dusun III, Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pasca longsor pada Rabu pagi (8/4/2026). (kompas.com)
SUMUT, SabangMerauke News - Desakan investigasi menyeluruh terhadap bencana longsor Sembahe menguat usai lima korban tewas ditemukan. Tekanan datang dari DPRD Sumut yang mencurigai kerusakan hutan memperparah dampak bencana tersebut. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Deli Serdang setelah hujan deras mengguyur kawasan hutan berhari-hari.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, angkat suara pada Minggu, 12 April 2026. Ia menilai curah hujan tidak cukup menjelaskan besarnya dampak longsor yang merenggut nyawa warga. Sorotan diarahkan pada dugaan penebangan kayu ilegal yang berpotensi merusak struktur tanah kawasan hutan.
“Investigasi harus komprehensif dan menyasar semua kemungkinan penyebab, termasuk aktivitas ilegal,” ujar Rudi. Ia menyebut laporan masyarakat mengenai penebangan kayu perlu ditelusuri secara serius dan transparan. Langkah ini dinilai penting agar publik memperoleh kejelasan atas tragedi yang menimbulkan korban jiwa.
Bencana longsor terjadi Selasa malam, 7 April 2026, di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit. Material tanah menghantam permukiman warga dan merusak sedikitnya enam unit rumah secara brutal. Kondisi gelap dan hujan deras memperparah situasi, membuat evakuasi berlangsung penuh risiko tinggi.
Data BPBD Sumut mencatat lima korban meninggal dunia akibat tertimbun material longsor tersebut. Korban berasal dari beberapa keluarga yang tinggal di sekitar lereng kawasan rawan bencana itu. Selain korban meninggal, satu warga dilaporkan selamat meski mengalami luka sedang cukup serius.
Kabid Darurat BPBD Sumut, Sri Wahyuni, menjelaskan tim gabungan langsung turun ke lokasi bencana. Pencarian korban melibatkan aparat, relawan, serta masyarakat sekitar dengan dukungan alat berat. “Tim bekerja sejak malam untuk evakuasi korban dan membersihkan material longsor,” ujar Sri Wahyuni.
Kepala BPBD Deli Serdang, Mukti Ali Harahap, menyebut terdapat sepuluh titik longsor terdampak. Titik terparah berada di Desa Sembahe dengan panjang longsoran mencapai puluhan meter cukup ekstrem. Ketinggian material tanah mencapai sekitar dua puluh meter, menutup akses dan permukiman warga.
Rudi Alfahri Rangkuti menilai kerusakan hutan berkontribusi besar terhadap bencana hidrometeorologi tersebut. Ia menegaskan hilangnya vegetasi membuat tanah kehilangan daya serap air secara signifikan. Kondisi itu memicu aliran air tidak terkendali dan meningkatkan risiko longsor secara drastis.
“Jika hanya hujan, dampaknya tidak akan separah ini tanpa faktor lingkungan lain,” tegas Rudi. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut segera melakukan audit lapangan mendalam. Penelusuran harus mencakup izin usaha, aktivitas logging, serta kondisi tutupan hutan aktual.
Laporan warga terkait aktivitas penebangan kayu menjadi sorotan utama dalam investigasi tersebut. Informasi ini dinilai sebagai pintu masuk mengungkap potensi pelanggaran hukum di kawasan hutan. Rudi menekankan aparat penegak hukum harus bergerak cepat tanpa kompromi terhadap pelaku pelanggaran.
“Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab tanpa pengecualian,” ujar Rudi menegaskan sikap tegas. Ia mengingatkan izin resmi tidak boleh menjadi tameng untuk merusak lingkungan secara sistematis. Penegakan hukum dinilai penting demi mencegah tragedi serupa terulang di masa depan.
Di lapangan, proses evakuasi menghadapi tantangan besar akibat cuaca dan potensi longsor susulan. Personel gabungan harus bekerja dengan kewaspadaan tinggi demi menghindari korban tambahan. Kondisi tanah yang labil membuat setiap langkah evakuasi membutuhkan perhitungan matang.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, memastikan dukungan penuh aparat kepolisian. Sebanyak 20 personel Brimob diterjunkan untuk mempercepat pencarian korban di lokasi terdampak. “Fokus utama saat ini mempercepat evakuasi dan menjaga keselamatan tim di lapangan,” ujar Ferry.
Tim gabungan terus melakukan pencarian dengan melibatkan berbagai unsur lintas instansi terkait. Selain evakuasi, pembersihan material longsor juga dilakukan untuk membuka akses wilayah terdampak. Kehadiran alat berat menjadi faktor penting mempercepat proses penanganan bencana tersebut.
Bencana ini memicu kekhawatiran luas terkait kondisi lingkungan di kawasan hutan Sumatera Utara. Pengawasan terhadap aktivitas eksploitasi hutan dinilai masih lemah dan rentan disalahgunakan. Masyarakat berharap tragedi ini menjadi momentum perbaikan tata kelola lingkungan secara menyeluruh.
Rudi menegaskan hasil investigasi harus diumumkan secara terbuka kepada publik tanpa manipulasi. Transparansi dianggap penting untuk membangun kepercayaan serta mencegah spekulasi liar berkembang. Langkah lanjutan juga diperlukan untuk memperkuat mitigasi bencana berbasis data dan lingkungan.
“Kejelasan penyebab menjadi kunci mencegah korban berikutnya,” ujar Rudi menutup pernyataan resmi. Ia menilai langkah pencegahan harus berbasis fakta, bukan sekadar asumsi atau narasi sementara. Evaluasi menyeluruh diharapkan melahirkan kebijakan yang melindungi masyarakat serta lingkungan sekitar.
Hingga Senin, 13 April 2026, proses penanganan bencana masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Aparat tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem yang berisiko memicu longsor susulan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di kawasan rawan bencana serupa. R-02
